Suara.com - Calon wakil presiden nomor urut 01, KH Ma'ruf Amin batal memberikan kuliah umum di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Sumatera Barat pada Jumat (8/2/2018). Acara itu diubah menjadi bedah buku setelah dilarang oleh Bawaslu.
"Kegiatan dialihkan menjadi bedah buku, menyusul pembatalan diskusi ilmiah oleh Kampus UIN setelah menerima surat Bawaslu terkait larangan kampanye di kampus," kata ketua panitia penyambutan kunjungan kerja Ma'ruf Amin di Sumatera Barat, Hendra Irwan Rahim, di Padang, Jumat (8/2/2019).
Ia menegaskan, kegiatan Ma'ruf Amin di Kampus UIN murni untuk akademis dan bebas dari kampanye seperti yang dikhawatirkan, namun ia enggan mengomentari lebih lanjut agar tak menimbulkan polemik.
Kegiatan bedah buku Ma'ruf Amin akan dilaksanakan di salah satu hotel di Padang pada Jumat pukul 09:00 WIB.
Bedah buku yang membahas tentang ekonomi dan bisnis Islam tersebut akan dihadiri oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN IB Padang Dr Ahmad Wira, Direktur Pascasarjana IAIN Bukittinggi Ismail Novel.
"Dalam bedah buku dengan tema keadilan, keumatan, dan kedaulatan itu juga akan dihadiri langsung oleh Pak Ma'ruf sebagai pembicara kunci," katanya.
Sementara sekretaris panitia penyambutan kunjungan kerja Ma'ruf Amin, Mirwan Pulungan mengatakan, kegiatan tersebut dibuka untuk umum dan akan dihadiri para praktisi, perbankan, dan mahasiswa.
Setelah bedah buku, Ma'ruf Amin rencananya akan berkunjung ke Lubuk Alung, Padangpariaman, bertemu dan bersilaturahim dengan umat.
"Secara keseluruhan tidak ada pak Ma'ruf berkampanye di Sumbar, hanya melakukan ziarah Islam dan bertemu tokoh Islam," katanya.
Sebelumnya, Bawaslu Kota Padang melalui suratnya mengingatkan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang agar tidak menggunakan kampus sebagai lokasi kampanye calon presiden.
"Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan tegas dinyatakan larangan menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan sebagai lokasi kampanye," kata Ketua Bawaslu Padang Dorri Putra.
Ia menyampaikan hal itu terkait kunjungan Calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang dijadwalkan akan mengisi kuliah umum di UIN Imam Bonjol Padang.
Menurut Dorri, pihaknya tidak melarang kegiatan tersebut hanya mengingatkan kalau kampanye dilarang di lembaga pendidikan dan bisa diancam pidana. (Antara)
Berita Terkait
-
Carlos Pena Ingatkan Persita Waspada Misi Bangkit Semen Padang demi Keluar dari Zona Degradasi
-
Tragis! 5 Fakta Kasus KDRT Suami Bakar Istri di Padang Lawas Utara, Korban Disiram 1,5 Liter Bensin
-
Romantisasi Duka dalam 'Ikhlas Penuh Luka' Karya Boy Candra
-
Di RDPU Komisi II DPR, Akademisi UI Usul Bawaslu Dibubarkan dan Cabut Wewenang Sengketa MK
-
Konflik Agraria Padang Halaban: Realita Hak Anak Ikut Tergusur Bersama Rumah Warga
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
Pilihan
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
Terkini
-
Dharma Pongrekun Soal Virus Nipah: Setiap Wabah Baru Selalu Datang dengan Kepentingan
-
Di Persidangan, Noel Sebut Purbaya Yudhi Sadewa 'Tinggal Sejengkal' ke KPK
-
Rano Karno Ungkap Alasan Jalan Berlubang di Jakarta Belum Tertangani Maksimal
-
Percepat Pemulihan Pascabencana Sumatra, Mendagri-BPS Bahas Dashboard Data Tunggal
-
Ironi 'Wakil Tuhan': Gaji Selangit Tapi Masih Rakus, Mengapa Hakim Terus Terjaring OTT?
-
Gus Ipul Tegaskan Realokasi PBI JKN Sudah Tepat
-
Skandal Suap DJKA: KPK Dalami Peran 18 Anggota DPR RI Periode 2019-2024, Ini Daftar Namanya
-
Kabar Baik! Istana Percepat Hapus Tunggakan BPJS Triliunan, Tak Perlu Tunggu Perpres?
-
Gus Ipul Tegaskan Percepatan Sekolah Rakyat Nias Utara Prioritas Utama Presiden Prabowo
-
Survei IPI: Sjafrie Sjamsoeddin Hingga Purbaya Masuk Bursa Bakal Capres 2029