Debat Pilpres, Prabowo Cecar Jokowi: Kalau Surplus Kenapa Impor Pak?

Suara.com - Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mempertanyakan kebijakan sang rival, petahana Jokowi, yang masih melakukan impor sejumlah komoditas pangan sehingga membuat produksi petani lokal terjual dengan harga murah.

Hal tersebut dipertanyakan Prabowo kepada Jokowi dalam debat kedua Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (17/2/2019).

“Saya ingin bertanya, Bapak Jokowi waktu begitu menjabat presiden, dalam beberapa kesempatan, mengatakan tidak bakal mengimpor komoditas pangan. Ternyata dalam 4 tahun memimpin, bapak banyak mengimpor komoditas. Ada datanya semua. Ini terus terang saja, yang kami dengar, sangat memukul kehidupan petani,” kata Prabowo.

Mendapat pertanyaan itu, Jokowi mengungkapkan data mengenai volume impor komoditas pangan yang cenderung menurun.

“Tadi sudah saya sampaikan, tahun 2014 Indonesia mengimpor jagung 3,5 juta ton. Tahun 2018, hanya mengimpor 180 ribu ton. Artinya petani jagung kita telah memproduksi 3,3 juta ton, sehingga impor itu sangat jauh berkurang,” tuturnya.

Jokowi mengakui, butuh waktu yang tak sedikit untuk benar-benar menekan impor komoditas pangan.

Ia menjelaskan, tahun 2018, beras hasil produksi petani lokal mencapai 33 juta ton. Sementara tingkat konsumsi publik terhadap beras hanya 29 juta ton.

”Artinya apa? Ada stok surplus beras hampir 2,8 juta ton. Tapi kenapa tetap impor? Karena untuk menjaga ketersediaan stok, stabilisasi harga. Kita juga harus punya cadangan untuk cadangan, gagal panen,” tutur Jokowi.

Prabowo tampaknya tak puas terhadap penjelasan Jokowi.

Baca Juga: CEK FAKTA: Dalam 2 Tahun Pemerintah Jokowi Bagikan 5 Juta Sertifikat Tanah

“Ini jawaban yang selalu kita dengar. Tapi masalahnya adalah, falsafah kita berbeda. Saya ingin produksi dalam negeri. Jadi kalau memang sudah kelebihan stok, kenapa harus impor? Itu jadi masalah. Kalau kita sudah kelebihan, benar, kenapa harus impor? Apa tidak lebih baik devisa itu dihemat, buka lahan baru, beri bantuan benih, pupuk,” cecarnya.

“Jadi falsafah kita beda. Kami berpegang ekonomi harus untuk rakyat, bukan rakyat untuk ekonomi. Jadi Pasal 33 UUD  45 suatu pengaman, ini yang juga diminta petani. Jangan impor saat mereka panen,” tambahnya.

Saat kembali diberi kesempatan, Jokowi mengatakan impor itu dilakukan demi menjaga keseimbangan harga.

”Memang yang paling sulit adalah menjaga keseimbangan harga. Petani senang masyarakat senang. Kalau kita hanya ingin menaikkan harga gabah, naikkan saja, tapi harga di pasar juga ikut naik, masyarakat terbebani. Keseimbangan ini harus dijaga, petani untung, masyarakat bisa menjangkau harga di pasar. Ini sulitnya, ini fungsi pemerintah agar kedua-duanya untung,” tegasnya.