Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berharap calon wakil gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno sudah disepakatai Februari 2019. Setelah Wagub DKI pendamping Anies Baswedan terisi, PKS akan fokus pada Pemilu 2019.
"Ya kita sih yang sudah keluar di media ya pekan ini kita pengennya, kalau saya istilahnya nggak ngimpi di bulan Maret, bulan Maret saja saya nggak ngimpi cawagub itu selesai, jadi ya mimpi saya sesegera mungkin di Februari ini," kata Humas DPW PKS DKI Jakarta Zakaria Maulana Alif di Gedung DPRD DKI, Selasa (19/2/2019).
Zakaria mengatakan kekosongan kursi DKI 2 yang ditinggal Sandiaga Uno harus segera diselesaikan agar partai bisa melanjutkan fokus di pemilu 2019. Terlebih PKS dan Partai Gerindra sama-sama mengusung Capres dan Cawapres Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.
"Biar semua juga konsen, Gerindra bisa konsen memenangkan partainya, PKS di DKI juga fokus memenangkan partainya, cawagub selesai juga pak gubernur bisa fokus dengan berbagai kerjaan beliau," jelasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, fraksi PKS - Gerindra sudah bertemu dengan Gubernur Anies Baswedan di Balai Kota pada Senin (18/2/2019) untuk menyampaikan progres seleksi cawagub DKI yang sudah selesai melakukan tes uji kelayakan kepada tiga kandidat.
Namun dalam pertemuan itu Anies mengaku belum mendapatkan dua nama yang direkomendasikan dari hasil tes uji kelayakan tersebut.
Sementara Ketua Umum DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta, Sakhir Purnomo sempat mengumumkan dua nama yang jadi rekomendasi untuk Anies.
Dua nama cawagub yang disebut lolos tes uji kelayakan adalah eks Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu dan Sekretaris DPW PKS DKI Agung Yulianto. Sementara satu nama lainnya yakni Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi tersingkir dari pencalonan.
Baca Juga: Jadi Tersangka, Menteri Tjahjo Ogah Ikut Campur Status Hukum Sekda Papua
Berita Terkait
-
Anies Belum Terima Dua Nama Cawagub Pengganti Sandiaga Uno
-
Tanah yang Dimiliki Prabowo Lebih Banyak dari yang Disebut Jokowi di Debat?
-
Taufik ke Anies: Harus Paham, Ormas Bukan Pengguna Anggaran
-
Gerindra dan PKS Telah Sodorkan Surat Rekomendasi Cawagub ke Anies
-
Mau Gantikan Sandiaga, Ahmad Syaikhu Temui Ketua DPRD Jakarta
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu