Suara.com - Wakil Ketua Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Hidayat Nur Wahid mempertanyakan kapasitas Menteri Koordinator Maritim Luhut Binsar Panjaitan yang ikut campur saat kubu capres nomor urut 02 Prabowo Subianto dan komisioner KPU terlibat cekcok mulut di sela acara debat kedua Pilpres 2019, Minggu (17/2/2019).
"Kalau menurut saya ini sudah peristiwa yang sudah tersampaikan kepada publik, silahkan menilai wajar enggak seorang Menko nimbrung di situ?" kata Hidayat seusai mengisi diskusi Selasaan di Seknas Prabowo - Sandiaga, Selasa (19/2/2019).
Menanggapi tindakan Luhut yang terekam dalam video viral tersebut, kata Hidayat, seharusnya Komisioner KPU memberikan penjelasan kepada khalayak. Mencuatnya kisruh itu lantaran Capres petahana Joko Widodo menyinggung soal lahan milik Prabowo saat debat tersebut berlangsung. Menurutnya, pemicu kisruh tersebut lantaran KPU selaku penyelanggaran acara debat telah membiarkan Jokowi menyinggung harta pribadi Prabowo.
"Harusnya pihak KPU segera memberikan penjelasan dong, tapi kan KPU sebetulnya terkesan membiarkan sehingga kemudian terjadi kondisi yang dalam tanda kutip cukup ramai semacam itu," jelasnya.
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief mengunggah cuplikan video keributan dalam arena debat kedua Pilpres 2019, di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Minggu (14/2/2019) malam.
Dalam video yang diunggah ke akun Twitter miliknya, Senin (18/2/2019), tampak kubu pendukung Capres nomor urut 1 Jokowi tengah berseteru dengan blok pendukung Capres nomor undian 2 Prabowo Subianto.
"Partai Demokrat tadi malam protes keras ke KPU yang membiarkan terjadinya serangan yang melanggar aturan," tulis Andi Arief sebagai keterangan video.
Sementara akun Jansen Sitindaon yang mengomentari video itu menyebutkan, keributan terjadi saat jeda penayangan debat itu di televisi.
Ia mengatakan, kubu pendukung Prabowo melayangkan protes kepada KPU dan Bawaslu karena Jokowi menyerang pribadi.
Baca Juga: Moeldoko Bantah Pulpen yang Dibawa Jokowi Saat Debat untuk Kurangi Grogi
Berita Terkait
-
Sebut Jokowi Pakai Ilmu Simsalabim, Dahnil Anzar Dirisak Warganet
-
Jokowi Singgung Tanah Prabowo, HNW: Kenapa Dulu Enggak Dianggap Bermasalah?
-
Mengenal Palapa Ring, Isu yang Dibahas di Debat Pilpres 2019
-
Klaim Tak Rugi SBY Absen Kampanye, BPN: AHY Punya Pangsa Pemilih Milenial
-
Tudingan Pulpen Canggih di Debat, TKN: Politik Kambing Hitam Kubu Prabowo
Terpopuler
- Aliansi BEM Bersatu: Mobil Fortuner Tiyo Ardianto Tercatat Milik Adik Letjen Purn Setyo Sularso
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- 6 Sepatu Adidas Samba Lagi Diskon 50 Persen di Website Resmi, Kesempatan Langka Separuh Harga
- Struktur Kuno Muncul Kembali di Sendang Kamulyan Trenggalek
- 7 Sunscreen Flek Hitam untuk Usia 50 Tahun ke Atas sesuai Review dan Harga
Pilihan
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
-
Link Live Streaming Portugal vs Kongo: Panggung Sesungguhnya CR7?
Terkini
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Harga Minyak Dunia Turun, Pemerintah Jelaskan Alasan Pertamax Belum Ikut Murah
-
Sony Sonjaya Ungkap Peran Nanik S Deyang Dalam Perkara Dugaan Korupsi MBG
-
Sony Sonjaya 'Bernyanyi', Dugaan Pengadaan CCTV Rp300 Miliar Muncul di Kasus MBG
-
Jadi Korban Hanania Grup, Uang Muka Haji Plus Davina Karamoy 10.000 USD Terancam Hangus
-
Kursi Dirut PLN Digoyang Isu Reshuffle, Danantara Beri Sinyal RUPSLB Digelar!
-
Hotel Sultan Dieksekusi, Dasco Minta Kemensetneg Akomodir Nasib Para Karyawan
-
KPK Tegaskan Tak Hentikan Penyelidikan Kasus MBG Meski Kejagung Sudah Tetapkan Tersangka
-
Usai 10 Jam Diperiksa, Sony Sonjaya Keluar dengan Kepala Tegak Tanpa Sepatah Kata
-
Direksi Baru BEI Langsung Temui DPR, Reformasi Pasar Modal dan Integritas Jadi Prioritas