Suara.com - Wakil Ketua Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Hidayat Nur Wahid mempertanyakan kapasitas Menteri Koordinator Maritim Luhut Binsar Panjaitan yang ikut campur saat kubu capres nomor urut 02 Prabowo Subianto dan komisioner KPU terlibat cekcok mulut di sela acara debat kedua Pilpres 2019, Minggu (17/2/2019).
"Kalau menurut saya ini sudah peristiwa yang sudah tersampaikan kepada publik, silahkan menilai wajar enggak seorang Menko nimbrung di situ?" kata Hidayat seusai mengisi diskusi Selasaan di Seknas Prabowo - Sandiaga, Selasa (19/2/2019).
Menanggapi tindakan Luhut yang terekam dalam video viral tersebut, kata Hidayat, seharusnya Komisioner KPU memberikan penjelasan kepada khalayak. Mencuatnya kisruh itu lantaran Capres petahana Joko Widodo menyinggung soal lahan milik Prabowo saat debat tersebut berlangsung. Menurutnya, pemicu kisruh tersebut lantaran KPU selaku penyelanggaran acara debat telah membiarkan Jokowi menyinggung harta pribadi Prabowo.
"Harusnya pihak KPU segera memberikan penjelasan dong, tapi kan KPU sebetulnya terkesan membiarkan sehingga kemudian terjadi kondisi yang dalam tanda kutip cukup ramai semacam itu," jelasnya.
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief mengunggah cuplikan video keributan dalam arena debat kedua Pilpres 2019, di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Minggu (14/2/2019) malam.
Dalam video yang diunggah ke akun Twitter miliknya, Senin (18/2/2019), tampak kubu pendukung Capres nomor urut 1 Jokowi tengah berseteru dengan blok pendukung Capres nomor undian 2 Prabowo Subianto.
"Partai Demokrat tadi malam protes keras ke KPU yang membiarkan terjadinya serangan yang melanggar aturan," tulis Andi Arief sebagai keterangan video.
Sementara akun Jansen Sitindaon yang mengomentari video itu menyebutkan, keributan terjadi saat jeda penayangan debat itu di televisi.
Ia mengatakan, kubu pendukung Prabowo melayangkan protes kepada KPU dan Bawaslu karena Jokowi menyerang pribadi.
Baca Juga: Moeldoko Bantah Pulpen yang Dibawa Jokowi Saat Debat untuk Kurangi Grogi
Berita Terkait
-
Sebut Jokowi Pakai Ilmu Simsalabim, Dahnil Anzar Dirisak Warganet
-
Jokowi Singgung Tanah Prabowo, HNW: Kenapa Dulu Enggak Dianggap Bermasalah?
-
Mengenal Palapa Ring, Isu yang Dibahas di Debat Pilpres 2019
-
Klaim Tak Rugi SBY Absen Kampanye, BPN: AHY Punya Pangsa Pemilih Milenial
-
Tudingan Pulpen Canggih di Debat, TKN: Politik Kambing Hitam Kubu Prabowo
Terpopuler
- 5 HP Terbaru 2026 Baterai Jumbo 10.000 mAh: Tahan 3 Hari, Performa Kencang
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo Alfamart Hari Ini 2 Mei 2026, Menang Banyak Diskon hingga 60 Persen Kebutuhan Harian
- Promo Indomaret Hari Ini 1 Mei 2026, Dapatkan Produk Hemat 30 Persen
- 5 Cushion Waterproof dan Tahan Lama, Makeup Awet Seharian di Cuaca Panas
Pilihan
-
Teror di London: Penembakan Brutal dari Dalam Mobil, 4 Orang Jadi Korban
-
RESMI! Klub Milik Prabowo Subianto Promosi ke Super League
-
Dibayar Rp50 Ribu Sebulan, Guru Ngaji di Kampung Tak Terjamah Sistem Pendidikan
-
10 Spot Wisata Paling Hits di Solo 2026: Paduan Sempurna Budaya, Estetika, dan Gaya Hidup Modern!
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
Terkini
-
Ancaman Keras Parlemen Iran ke Donald Trump, Intervensi Selat Hormuz Pelanggaran Gencatan Senjata
-
KPK Panggil Lagi Eks Staf Ahli Budi Karya Sumadi dalam Kasus DJKA
-
Siswa SMKN Samarinda Meninggal Diduga karena Sepatu Kekecilan, Menteri PPPA Minta Evaluasi Bansos
-
AS Luncurkan Operasi Project Freedom di Selat Hormuz, Klaim Jamin Stabilitas Pasokan Minyak Mentah
-
KPK Siap Hadapi Praperadilan Eks Wakil Ketua PN Depok di Kasus Suap Lahan
-
Anggota DPR Kecam Dugaan Pelecehan Seksual di Ponpes Pati, Desak Pelaku Segera Ditangkap
-
Wakil Ketua Komisi X DPR Desak Presiden Prabowo Hapus Cluster Guru, Minta Status Disatukan Jadi PNS
-
Proposal Iran Desak Penarikan Pasukan AS dan Pencabutan Blokade Selat Hormuz
-
Kapal Kargo di Selat Hormuz Mulai Diserang, Dihantam Proyektil Misterius
-
Tragedi Bekasi Timur Jadi Alarm Keras, Rieke Desak Perpres Tata Kelola Kereta Api Segera Terbit