Suara.com - Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Priyo Budi Santoso menganggap Capres nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi salah memahami definisi hak guna dan hak milik saat menyinggung ratusan ribu hektare lahan Prabowo saat debat Capres kedua.
Menurut Priyo lahan yang disinggung Jokowi bukan merupakan hak milik Prabowo, melainkan Hak Guna Usaha atau HGU. Tidak hanya Prabowo menurutnya banyak pengusaha nasional yang juga mendapatkan hal serupa.
"Tapi sebenarnya pernyataan pak Jokowi itu ada kekacauan dalam memahami definisi. Yang benar Itu bukan hak milik tapi HGU yang dimiliki oleh perusahaan di mana pak Prabowo dan banyak teman-teman pengusaha nasional itu bergabung di situ," kata Priyo di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, (19/2/2019).
Politikus Partai Berkarya ini menduga di era kepemimpinan Jokowi terdapat bagi-bagi hak guna lahan untuk reklamasi.
“Data terbaru mengejutkan kita, pada zaman pak Jokowi ternyata ngasih ke PT Kapuk Naga Indah lahan, (dengan nilai pajak) kurang lebih Rp 3,1 juta meter per segi, ini dalam rangka proyek reklamasi yang kemarin bikin geger," ujarnya.
Namun upaya pembagian lahan tersebut kata Priyo, diberhentikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Lebih lanjut Priyo mengatakan kalau sejumlah pengusaha di lingkaran Jokowi banyak yang mendapatkan HGU, serupa dengan Prabowo. Mengutip data dari Walhi, Priyo pun mendukung agar Jokowi berani mengungkap penguasaaan lahan negara yang datang dari pemerintahannya.
“Saya ikut menggarisbawahi pernyataan hari ini dari Direktur Eksekutif Walhi yang menantang pak Jokowi untuk membuka penguasaan lahan negara dari tim pemerintahannya,” ujarnya.
“Beberapa diindikasikan melibatkan tim pemerintahannya, tim suksesnya atau beberapa taipan yang sering hilir mudik di istana. Ini menjadi pintu masuk untuk dibuka dan bagus sekali agar publik mendapat pembelajaran berharga untuk ini," pungkasnya.
Baca Juga: Sri Mulyani Ditertawakan saat Bicara Unicorn: Kayaknya Baru Nonton Sesuatu
Berita Terkait
-
Demokrat Menilai Jokowi dan Prabowo Sama-sama Gagal di Debat
-
Aksi #SaveUnicorn Kecewa dengan Prabowo, Klaim Tak Pro Jokowi
-
Timses Jokowi Minta Kubu Prabowo Tanya ke Rakyat Soal Pembangunan Jalan
-
Moeldoko Sebut Jokowi Hanya Berikan Contoh, Bukan Menyerang Pribadi Prabowo
-
Foto Jokowi Blusukan ke Kampung Nelayan Tersebar, TKN: Itu Foto Lama
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
DPR Usul Ada Tax Amnesty Lagi, Menkeu Purbaya Tolak Mentah-mentah: Insentif Orang Ngibul!
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
Terkini
-
RUU Perampasan Aset Mesti Dibahas Hati-hati, Pakar: Jangan untuk Menakut-nakuti Rakyat!
-
Ucapan Rampok Uang Negara Diusut BK, Nasib Wahyudin Moridu Ditentukan Senin Depan!
-
Survei: Mayoritas Ojol di Jabodetabek Pilih Potongan 20 Persen Asal Orderan Banyak!
-
Sambut Putusan MK, Kubu Mariyo: Kemenangan Ini Milik Seluruh Rakyat Papua!
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional