Suara.com - Mantan Komisioner KPU Chusnul Mar’iyah memprediksi banyaknya potensi kecurangan yang terjadi pada Pemilu 2019. Pasalnya, Pemilu 2019 yang akan diselenggarakan secara serentak pada 17 April justru malah membukakan peluang terjadinya sejumlah pelanggaran tersebut.
Chusnul mengatakan dirinya menjadi salah satu pihak yang tidak sepakat kalau pemilu diselenggarakan secara serentak. Menurutnya, pemilu yang tidak diselenggarakan tidak serentak pun ternyata masih membuka celah bagi kecurangan.
Dirinya mencontohkan soal waktu penghitungan suara usai pemungutan suara pada 17 April. Dengan dilakukan secara serentak, tentunya akan jumlah suara yang dihitung akan melebihi waktu yang telah ditentukan. Dengan suara yang sangat banyak tersebut, tentu akan memperluas kemungkinan adanya kesalahan dalam penghitungan suara.
“Anda bayangkan jam 11 malam semua sudah capek, terakhir mari kita hitung surat suara Pilpres, kira-kira apa yang terjadi sementara sekarang dengan sistem pemilihan serentak legislatif," kata Chusnul dalam diskusi bertajuk 'Menginventarisir Potensi Kecurangan di Pilpres 2019' di Media Center Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Senin (25/2/2019).
Kemudian, potensi kecurangan lainnya ialah berpotensi terjadi di pemilihan legislatif. Karena penyelenggaraan secara serentak itu, Chusnul melihat jalannya Pileg justru terpinggirkan oleh hingar - bingar Pemilihan presiden.
“Kemudian itu akan juga mengundang mempermudah terjadi transaksional di dalam hitungan-hitungan legislatif. Jadi ini maju kena mundur kena di dalam konteks itu,” ujarnya.
Oleh karena itu, Chusnul melihat seharusnya ada pembagian jadwal pemilihan seperti Pilpres disatukan dengan Pileg tingkat DPR RI. Kemudian Pileg DPD dan Provinsi pun dilakukan secara terpisah. Pasalnya, Chusnul melihat adanya dampak isu-isu lokal tidak mendapatkan perhatian masyarakat.
“Ini juga menjadi persoalan apakah ini nanti membuka ruang bagaimana penghitungan DPR dan DPRD. Jadi aturan main saja kita sudah bisa bermasalah,” pungkasnya.
Baca Juga: Rombak 1.125 Pejabat DKI, Anies Minta ASN Netral di Pilpres 2019
Berita Terkait
Terpopuler
- Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara
- 7 Bedak Tabur Terbaik untuk Kerutan dan Garis Halus Usia 50 Tahun ke Atas
- 7 HP Midrange RAM Besar Baterai 7000 mAh Paling Murah yang Layak Dilirik
- Promo Alfamart Hari Ini 7 Mei 2026, Body Care Fair Diskon hingga 40 Persen
- 5 Pilihan HP Android Kamera Stabil untuk Hasil Video Minim Jitter Mei 2026, Terbaik di Kelasnya
Pilihan
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
Terkini
-
Update Kericuhan Lukas Enembe: 14 Orang Diperiksa, Polisi Data Puluhan Kendaraan yang Rusak
-
Momen Akrab Presiden Prabowo Dialog di Atas Perahu: Borong Keluhan Nelayan Gorontalo
-
Nelayan Tak Boleh Dilupakan, Prabowo Janjikan Perbaikan Kesejahteraan Nasional
-
Prabowo di Gorontalo: Indonesia Kuat, Tak Panik Hadapi Gejolak Dunia karena Swasembada Pangan
-
Prabowo soal MBG: Sekolah yang Butuh Segera Diberi, yang Tidak Perlu Tidak Dipaksakan
-
Anies Baswedan dan Najelaa Shihab Soroti Bahaya AI bagi Pelajar: Otak Bisa Malas Berpikir
-
Ketua DPD Golkar DKI Sebut Jakarta Darurat Sampah, Warga Diminta Mulai Bergerak dari Rumah
-
Prabowo Genjot Ekonomi Biru, Nelayan Disiapkan Jadi Kekuatan Baru Indonesia
-
Terungkap! Ratusan WNA Operator Judi Online di Hayam Wuruk Ternyata Direkrut 'Veteran Kamboja'
-
Menuju Target Nasional Pengurangan Sampah 2029, Ini Kebiasaan yang Harus Digencarkan di Rumah