Suara.com - Mantan Komisioner KPU Chusnul Mar’iyah memprediksi banyaknya potensi kecurangan yang terjadi pada Pemilu 2019. Pasalnya, Pemilu 2019 yang akan diselenggarakan secara serentak pada 17 April justru malah membukakan peluang terjadinya sejumlah pelanggaran tersebut.
Chusnul mengatakan dirinya menjadi salah satu pihak yang tidak sepakat kalau pemilu diselenggarakan secara serentak. Menurutnya, pemilu yang tidak diselenggarakan tidak serentak pun ternyata masih membuka celah bagi kecurangan.
Dirinya mencontohkan soal waktu penghitungan suara usai pemungutan suara pada 17 April. Dengan dilakukan secara serentak, tentunya akan jumlah suara yang dihitung akan melebihi waktu yang telah ditentukan. Dengan suara yang sangat banyak tersebut, tentu akan memperluas kemungkinan adanya kesalahan dalam penghitungan suara.
“Anda bayangkan jam 11 malam semua sudah capek, terakhir mari kita hitung surat suara Pilpres, kira-kira apa yang terjadi sementara sekarang dengan sistem pemilihan serentak legislatif," kata Chusnul dalam diskusi bertajuk 'Menginventarisir Potensi Kecurangan di Pilpres 2019' di Media Center Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Senin (25/2/2019).
Kemudian, potensi kecurangan lainnya ialah berpotensi terjadi di pemilihan legislatif. Karena penyelenggaraan secara serentak itu, Chusnul melihat jalannya Pileg justru terpinggirkan oleh hingar - bingar Pemilihan presiden.
“Kemudian itu akan juga mengundang mempermudah terjadi transaksional di dalam hitungan-hitungan legislatif. Jadi ini maju kena mundur kena di dalam konteks itu,” ujarnya.
Oleh karena itu, Chusnul melihat seharusnya ada pembagian jadwal pemilihan seperti Pilpres disatukan dengan Pileg tingkat DPR RI. Kemudian Pileg DPD dan Provinsi pun dilakukan secara terpisah. Pasalnya, Chusnul melihat adanya dampak isu-isu lokal tidak mendapatkan perhatian masyarakat.
“Ini juga menjadi persoalan apakah ini nanti membuka ruang bagaimana penghitungan DPR dan DPRD. Jadi aturan main saja kita sudah bisa bermasalah,” pungkasnya.
Baca Juga: Rombak 1.125 Pejabat DKI, Anies Minta ASN Netral di Pilpres 2019
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu
-
Misi Penyelamatan Pekerja Tambang Freeport Berlanjut, Ini Kabar Terbarunya
-
Buntut Aksi Pemukulan Siswa ke Guru, Dikeluarkan Sekolah dan Ayah yang Polisi Terancam Sanksi
-
Perkuat Pertahanan Laut Indonesia, PLN dan TNI AL Jalin Kolaborasi