Suara.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi – Maruf Amin, Arsul Sani menyarankan pada Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga untuk melakukan pemberitahuan dan meminta izin pada masyarakat lokal sebelum kampanye di sejumlah daerah. Arsul mengatakan hal tersebut untuk mencegah penolakan warga terkait kunjungan kandidat paslon di Pemilu 2019.
Arsul kemudian minta BPN Prabowo - Sandiaga untuk mencontoh pasangan Jokowi - Maruf. Ia menyebut Capres dan Cawapres nomor urut 01 itu tetap melakukan komunikasi terlebih dahulu kepada tokoh masyarakat setempat untuk membicarakan maksud kedatangannya.
“Kami biasakan diri. Jadi tidak kemudian datang memberi tahu tanpa pemberitahuan, nah ini yang sering kemudian menimbulkan reaksi,” kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senin (25/2/2019).
“Bahkan di daerah-daerah yang elektabilitasnya (tinggi) terbiasa melakukan mengirimkan tim advance dulu,” tambahnya.
Sebelumnya penolakan yang dilakukan kepada Sandiaga disampaikan melalui surat beratasnamakan Desa Pakraman Pagi, Desa Senganan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Mereka menolak Sandiaga karena sudah memilih pasangan Jokowi - Maruf.
Menanggapi hal tersebut, Arsul meminta kepada seluruh pihak untuk tidak langsung menyimpulkan negatif kepada pendukung Jokowi – Maruf Amin.
Hal tersebut disampaikan Arsul karena khawatir justru akan ada dampaknya juga kepada Sandiaga. Dirinya khawatir kalau pendukung Jokowi – Maruf Amin yang lain malah menuding apabila Sandiaga melakukan sandiwara kembali.
“Kami menyarankan supaya tidak kemudian juga suuzan itu artinya yang sisi 02 mengatakan ini dalam tanda kutip ulahnya tim kampanye daerah 01, nanti yang 01 juga bersuuzhon juga ini jangan-jangan sandiwara lagi,” pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, safari politik Sandiaga Uno ke Tabanan, harus dibatalkan karena adanya surat penolakan yang terkait kedatangan Calon Wakil Presiden nomor urut 02 tersebut. Sandiaga memilih untuk tak datang karena ia ingin menghormati surat tersebut dan ingin situasi di Bali tetap kondusif.
"Saya ingin pastikan kondisi Bali kondusif. Karena pariwisata itu membutuhkan situasi politik dan keamanan yang stabil. Lebih baik hadir ditempat-tempat yang memang tidak memiliki potensi konflik," ujar Sandiaga dalam keterangan tertulis saat menghadiri acara Temu Pengusaha Bali di Hotel Alkyfa, Minggu (24/2/2019).
Berita Terkait
-
Heboh Tuduhan Ijazah Palsu Hakim MK Arsul Sani, MKD DPR Disebut Bakal Turun Tangan
-
Dituduh Punya Ijazah Doktor Palsu, Arsul Sani Tak akan Lapor Balik: Kalau MK kan Nggak Bisa
-
Kasus Tudingan Ijazah Palsu Arsul Sani Masuk Babak Baru, Kini Ada Aduan Masuk ke MKD DPR RI
-
'Nanti Diedit-edit!' Arsul Sani Pamer Ijazah S3 Asli, Tapi Takut Difoto Wartawan
-
Dituduh Pakai Ijazah Palsu, Hakim MK Arsul Sani Buka Suara: Nanti Diedit-edit, Saya Pusing
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
-
Dampingi Presiden, Bahlil Ungkap BBM hingga Listrik di Sumbar Tertangani Pasca-Bencana
-
UPDATE Klasemen SEA Games 2025: Indonesia Selangkah Lagi Kunci Runner-up
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
Terkini
-
Bupati Bekasi Diciduk KPK, Pesta Suap Proyek Terbongkar di Pengujung Tahun?
-
KPK Ungkap Ada Pihak yang Berupaya Melarikan Diri pada OTT di Kalsel
-
Mengapa Cara Prabowo Tangani Bencana Begitu Beda dengan Zaman SBY? Ini Perbandingannya
-
Anak SD Diduga Bunuh Ibu di Medan: Kejanggalan Kasus dan Mengapa Polisi Sangat Berhati-hati
-
OTT KPK di Bekasi: Bupati Ade Kuswara Diduga Terima Suap Proyek
-
Roy Suryo Klaim Ijazah Jokowi Tetap Palsu Usai Gelar Perkara Khusus
-
KPK Sebut Tak Targetkan 3 OTT Dalam Sehari: Transaksi Terjadi Bersamaan
-
Penanganan Bencana Sumatra Masuki Fase Transisi, Pembangunan Hunian Dikebut
-
Salurkan Beasiswa PIP di Curup, Ketua DPD RI: Presiden Sungguh-Sungguh Tingkatkan Kualitas SDM
-
UMP Sumut Tahun 2026 Naik 7,9 Persen Jadi Rp 3.228.971