Suara.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengucurkan anggaran Rp 1 triliun ke Kabupaten Banyu Asin. Mendikbud Muhajir Effendy meminta kepada pejabat Bupati Banyu Asin, Sumatera Selatan serius memprioritaskan pendidikan di daerahnya.
Bantuan Rp 1 triliun itu akan difokuskan untuk keperluan bantuan operasional sekolah (BOS), pembangunan unit sekolah baru, rehabilitasi ruang kelas serta pembangunan non fisik lainnya. Dana tersebut belum termasuk KIP dan DAU yang untuk gaji dan tunjangan guru.
"Untuk tahap awal kita kucurkan Rp350 miliar dana alokasi khusus (DAK)," tegas Muhajir di Banyu Asin, Kamis (28/02/2019).
Ia menilai jika sektor pendidikan di Kabupaten Banyu Asin memiliki tantangan tersendiri dengan wilayahnya yang sebagian besar merupakan perairan. Perlu dedikasi dari guru dan perhatian dari pemerintah untuk memberikan fasilitas yang cukup agar ada guru yang bersedia ditugaskan di wilayah perairan yang cukup terpencil.
"Tugas pemerintah daerah itu untuk memenuhi kebutuhan guru di tempat mereka mengabdi. Pemerintah pusat menyediakan bantuan, nanti pemerintah daerah yang menimbang apa pembangunan yang prioritas," ujar dia.
Bupati Banyuasin Askolani menambahkan, di wilayahnya saat ini terdapat 200 bangunan sekolah SD dan SMP yang harus mendapatkan sentuhan perbaikan. Selain pembangunan fisik, Pemkab Banyuasin pun telah mengalokasikan Rp 27 miliar dari APBD Kabupaten untuk dana alokasi kesejahteraan guru honorer.
"Kondisi riil pendidikan di Banyuasin paling memprihatinkan di daerah perairan. Di satu sekolah, PNS-nya hanya kepala sekolah, sisanya guru honorer. Kalau tidak ada guru honorer, saya tidak bisa membayangkan bagaimana pendidikan di sini," ujar dia.
Ia juga mengakui jika banyak guru PNS yang enggan ditempatkan di lokasi perairanyang terpencil karena fasilitas dan infrastrukturnya tidak memadai. Oleh karena itu, pihaknya pun secara bertahap akan membangun infrastruktur pendukung dan fasilitas pelengkap bagi guru yang ditempatkan di daerah perairan.
"Kita bangun infrastruktur dan fasilitas penginapan atau rumah dinasnya. Sekarang sudah ada beberapa guru yang sudah bersedia ditempatkan di daerah perairan. Meskipun belum memenuhi kebutuhan gurunya, tapi secara bertahap akan kami terus upayakan," tegasnya.
Kontributor : Andhiko Tungga Alam
Baca Juga: Ini Alasan Maudy Ayunda Tertarik Isu Pendidikan dan Pemberdayaan Manusia
Berita Terkait
-
Korupsi Dana Desa, Pak Kades Beli Mobil Bekas dan Ajak Istri Jalan-jalan
-
Sandiaga Curhat ke Anies Sebelum Hadapi Ma'ruf Amin di Debat Ketiga
-
Edian Saputra Tega Bunuh Ibu Kandungnya yang Sedang Mencuci
-
Setelah Disiksa, Haris Korban Salah Tangkap Dipaksa Ngaku Telah Memperkosa
-
Bayi Kelamin Ganda Lahir di Sumsel, Tumbuh Penis di Usia Setahun
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Diduga Lakukan Pemerasan hingga Ratusan Juta, Kajari dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri HSU Ditahan KPK
-
Boni Hargens: 5 Logical Fallacies di Argumentasi Komite Reformasi Polri Terkait Perpol 10/2025
-
Gak Perlu Mahal, Megawati Usul Pemda Gunakan Kentongan untuk Alarm Bencana
-
5 Ton Pakaian Bakal Disalurkan untuk Korban Banjir dan Longsor Aceh-Sumatra