Suara.com - Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih baru saja divonis majelis hakim hukuman selama 6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan. Eni terbukti bersalah menerima duit suap Rp 4,75 miliar dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo dalam kasus proyek PLTU Riau-1.
"Mengadili dan menjantuhkan pidana terhadap terdakwa Eni Maulani Saragih dengan kurungan penjara selama 6 tahun dan denda pidana Rp 200 juta dengan ketentuan denda tersebut tidak dibayar maka ditambah kurungan selam 2 bulan," kata Ketua Majelis Hakim Tipikor Jakarta, Yanto membacakan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019).
Hakim Yanto menyatakan, Eni Saragih terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek PLTU Riau-1 dengan menerima uang sebesar Rp 4,75 miliar dari bos Blackgold Natural Resource, Johannes Budisutrisno Kotjo.
Kemudian untuk penerimaaan gratifikasi dari sejumlah perusahaan, Eni saragih terbukti menerima sekitar Rp Rp 5,6 miliar dan 40 ribu dolar Singapura.
Dalam pertimbangan majelis hakim, hal yang memberatkan adalah Eni Saragih merupakan pejabat negara yang dinilai tidak mematuhi aturan dengan melakukan tindakan korupsi yang tengah diberantas pemerintah.
"Hal memberatkan perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan upaya pemerintah yang gencar melawan tindak pidana korupsi," ujar hakim Yanto.
Sementara hal yang meringankan adalah Eni saragih bersikap sopan dan koperatif selama menjalani proses persidangan serta mengembalikan sejumlah uang yang dikorupsi kepada KPK.
Putusan yang diterima Eni Saragih itu lebih ringan dua tahun dari tuntutan jaksa sebelumnya yakni hukuman penjara 8 tahun.
Eni Saragih dinilai terbukti melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 B ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 30bTahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 1jo Pasal 64 ayat 1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.
Baca Juga: Ayah Ini Gantikan Mendiang Anaknya Terima Ijazah di Acara Wisuda
Tag
Berita Terkait
-
Ditunggu Tak Datang-datang, Hakim Tunda Sidang Idrus Marham
-
KPK Periksa Anak Buah Samin Tan, Terkait Kasus Suap ke Eni Saragih
-
Ribuan Maaf hingga Ucapan Tobat Eni Saragih di Sidang PLTU Riau-1
-
KPK Tetapkan Samin Tan Tersangka Penyuap Eni Saragih
-
Jaksa Tolak Permohonan Justice Collaborator Eni Saragih
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
-
Hasil Drawing Play Off Piala Dunia 2026: Timnas Italia Ditantang Irlandia Utara!
Terkini
-
Hadiri KTT G20 di Afsel, Gibran akan Berpidato di Depan Pemimpin Dunia
-
KPK Buka-bukaan Asal Duit Rp300 M di Kasus Taspen: Bukan Pinjam Bank, Tapi dari Rekening Penampungan
-
Harapan Driver Ojol Selepas Nasib Mereka Dibahas Prabowo dan Dasco di Istana
-
Analis: Masa Depan Politik Budi Arie Suram Usai Ditolak Gerindra dan PSI
-
Soal Anggota Polri Aktif di Kementan, Menteri Amran: Justru Sangat Membantu
-
Pigai Ajak Publik Gugat UU KUHAP ke MK Jika Khawatir dengan Isinya: Kami Dukung, Saya Tidak Takut!
-
KPK Ungkap Alasan Bobby Nasution Belum Dihadirkan di Sidang Korupsi Jalan Sumut
-
Tak Bayar Utang Pajak Rp25,4 Miliar, DJP Sandera Pengusaha Semarang: Ini Efek Jera!
-
Broker 'Hantu' Korupsi Petral Terkuak, KPK: Modus Ini Bikin Harga Minyak Impor Jadi Mahal
-
Tepis Kekhawatiran Publik, Menteri HAM Klaim 80 Persen Revisi KUHAP Lindungi HAM