Suara.com - Jelang Pemilu 2019, wacana untuk tidak memilih alias golput ramai berkembang di media sosial.
Adanya Posko Lapor Hak Pilih kini diharapkan dapat membantu para pemilih untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu 17 April 2019, sehingga dapat meningkatkan partisipasi pemilih dan menekan angka golput.
Posko Lapor Hak Pilih sendiri didirikan oleh beberapa lembaga swadaya masyarakat di antaranya Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR), Kode Inisiatif, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) dan Gerakan Mata Rakyat.
Hingga kini posko tersebut sudah dibuja di 14 Provinsi dan akan terus bertambah menjelang hari H pemilu.
"Ada 14 provinsi dengan 7 di antaranya sudah kabupaten atau kota. Poskonya sisanya yang 20 sedang dibuka posko, 34 per minggu ini sebelum 17 (April) kami sudah menerima laporan laporan ini," ujar Sekjen KIPP Kaka Sumita di CFD Sudirman - Thamrin, Minggu (10/3/2019).
Kaka mengatakan, kehadiran Posko Lapor Hak Pilih diprioritaskan untuk membantu mereka yang pindah tempat pemilihan dan butuh kelengkapan administrasi. Posko ini menargetkan sekitar 7-10 persen dari angka pemilih yang pindah tempat pemilihan.
“Problemnya angka ini bervariasi dengan beberapa problem, problem yang sudah tercatat DPT tapi pengen pindah milih. Problem yang tidak tecatat di DPT, dan problem yang ada di DPT tapi nggak punya KTP-el. Dari tiga problem itu yang paling memungkinkan adalah angka pinda memilih. Angka pindah memilih angkanya sekitar 10-15 persen, kalau kami bisa membantu sekitar 7-10 persen itu targetnya kami,” tutur Kaka.
Ia pun berharap semakin banyak masyarakat yang peduli akan hak pilihnya dalam Pemilu 2019. Dengan kepedulian itu, angka partisipasi masyarakat dalam menentukan pilihannya diharapkan semakin tinggi.
"Pertama ini membangun awareness, mengingatkan tingkat hak pilih. Kita ada space 20 persen antara orang yang ingin memilih dengan yang actual memilih, sehingga dari 20 persen ini turun, kalau turun 10 persen saja kita punya angka 70-80 persen pemilih," ujarnya.
Baca Juga: Sumpit Emas 18 Karat Dijual di Australia, Tebak Berapa Harganya
Berita Terkait
-
Hamdi Muluk Sebut Lembaga Survei Bantu Publik Tentukan Pilihan Saat Pemilu
-
KPU Sebut Keberadaan Lembaga Survei di Pemilu 2019 Membantu Masyarakat
-
Jelang Pencoblosan, Banyak Caleg di Pemilu 2019 Datang ke Makam Ki Marogan
-
PDIP Bekasi Anggarkan Rp 4,3 Miliar untuk Sebar Saksi di TPS
-
Ikut Aksi Save Ahmad Dhani, Sang Alang Singgung Kasus Robertus Robet
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Ustaz Khalid Basalamah Terseret Korupsi Kuota Haji: Uang yang Dikembalikan Sitaan atau Sukarela?
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
Terkini
-
Syaifullah Tamliha Ungkap Dua Kelemahan PPP: Tak Punya Figur Berduit dan Alergi Outsider
-
Kepala Sekolah di Prabumulih Sempat Dicopot Gegara Tegur Anak Pejabat Bawa Mobil ke Sekolah
-
Punya Modal Besar: Pakar Politik Dorong Projo jadi Oposisi Prabowo-Gibran, Pasca-Budi Arie Didepak!
-
Sebut Ada Intervensi Sejak Dualisme Kepemimpinan P3, Syaifullah Tamliha : PPP Dibinasakan oleh Jokow
-
KPK Beberkan Peran Rudy Tanoesoedibjo di Dugaan Korupsi Bansos, Kuasa Hukum Justru Bersikap Begini!
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur