Suara.com - Ratusan siswa SMAN 5 Padang, Sumatera barat, mogok belajar seusai melaksanakan upacara bendera, Senin (11/3/2019) sekitar pukul 08.00 WIB.
Aksi mogok belajar itu sebagai bentuk protes terhadap Kepala Sekolah Yenni Putri yang dinilai telah merusak citra lembaga tersebut.
Bikran Nugraha, salah seorang siswa mengatakan, seluruh pelajar menginginkan Yenni Putri mundur dari jabatannya.
"Persoalannya banyak sekali, mulai dari penggunaan dana untuk ekstrakurikuler yang tidak jelas, sampai tindakan kepala sekolah yang hanya pencitraan," ujar Bikran Nugraha seperti diberitakan Covesia.com—jaringan Suara.com.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh M Risko Ilham. Ia mengaku sudah kesal terhadap tindakan yang dilakukan oleh kepala sekolah. Selain melakukan pencitraan, pemungutan uang komite dan pembangunan musala tidak transparan.
"Kami disuruh mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tetapi tidak didanai, ini menyebabkan kepercayaan orang tua hilang, karena tidak ada kejelasan dari penggunaan uang komite dan uang pembangunan musala," sebutnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, aksi mogok belajar tetap dilaksanakan sampai Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengganti kepala sekolah SMAN 5.
"Kami prihatin terhadap kondisi sekolah saat ini. Kami tetap akan mogok belajar, kami sudah kesal, banyak tuntutan yang membuat tidak kondusifnya SMAN 5 Padang," sebutnya.
Kepala Sekolah SMAN 5 Padang, Yenni Fitri menegaskan tuntutan siswanya tidak benar. Bahkan ia mengklaim, merogoh kocek pribadi demi membiayai kepentingan siswa.
Baca Juga: 5 Alasan untuk Hindari Minum Kopi Saat Perut Kosong
"Yang penting saya tidak berbuat korupsi, saya selalu mendukung kegiatan anak-anak. Para guru juga terlibat untuk mendukung kegiatan siswa," ujar Yenni Fitri.
Terkait kejelasan uang komite yang dituntut siswa merupakan kewenangan komite, dan pihak sekolah tidak ada wewenang. Kemudian sejak Juli hingga Desember 2018, tidak ada pemungutan uang komite bagi siswa.
"Sekolah tidak ada uang, jika ingin pergi lomba tentu kami tidak punya uang. Makanya ada siswa yang ingin pergi lomba, namun menggunakan dana dari orang tua, itu saya minta surat persetujuan dari orang tua bersangkutan baru diizinkan ikut lomba," jelasnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, persoalan yang terjadi di SMAN 5 Padang sudah sampai ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).
"Terkait yang dituntut oleh siswa biarlah diklarifikasi oleh dinas, nanti biarlah mereka yang memutuskannya," sebutnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pompa Air Paling Bagus dan Awet Merk Apa? Ini 4 Pilihan Terbaik Versi Review Pengguna
- Ciri-Ciri Sepatu Berbahan Kulit Babi, Kenali sebelum Membeli
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
- 5 HP Murah Terbaru Penyimpanan Lega Juni 2026: Memori 256 GB, Baterai 8.100 mAh
- Viva Sunscreen Foundation SPF Berapa? Banyak Dapat Review Positif dari Pengguna
Pilihan
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
Terkini
-
Washington D.C. Kalah, Jakarta Masuk Peringkat 53 Kota Terbaik Dunia
-
Gaya Dasco Hadapi Aksi Mahasiswa Dipuji, Peneliti: Dobrak Eksklusivitas Senayan
-
Polisi Tangkap 4 Terduga Pelaku Terkait Tewasnya Dua Pria di Saluran Air Bekasi
-
Rano Karno Ajak Generasi Muda Rawat Sejarah dan Hidupkan Nilai Kebudayaan Bangsa
-
Rano Karno: Indonesia Saat Ini Butuh Keberanian Bung Karno
-
Kecelakaan Beruntun di Tol Becakayu, Toyota Altis Diduga Hilang Kendali dan Tabrak Dua Mobil
-
Megawati Hadiri Bung Karno Festival 2026, Duduk Berdampingan dengan Pramono Anung
-
Sudinhub Jaktim Minta Maaf atas Kegaduhan Penertiban Motor Ojol di Jatinegara
-
Ketika Ketahanan Pangan Dibangun Lewat Pelabuhan, Kawasan Industri, dan Petani
-
Aktivis 98 Kritik Kondisi Ekonomi hingga Ruang Demokrasi, Sebut Reformasi Belum Tuntas