Suara.com - Ratusan siswa SMAN 5 Padang, Sumatera barat, mogok belajar seusai melaksanakan upacara bendera, Senin (11/3/2019) sekitar pukul 08.00 WIB.
Aksi mogok belajar itu sebagai bentuk protes terhadap Kepala Sekolah Yenni Putri yang dinilai telah merusak citra lembaga tersebut.
Bikran Nugraha, salah seorang siswa mengatakan, seluruh pelajar menginginkan Yenni Putri mundur dari jabatannya.
"Persoalannya banyak sekali, mulai dari penggunaan dana untuk ekstrakurikuler yang tidak jelas, sampai tindakan kepala sekolah yang hanya pencitraan," ujar Bikran Nugraha seperti diberitakan Covesia.com—jaringan Suara.com.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh M Risko Ilham. Ia mengaku sudah kesal terhadap tindakan yang dilakukan oleh kepala sekolah. Selain melakukan pencitraan, pemungutan uang komite dan pembangunan musala tidak transparan.
"Kami disuruh mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tetapi tidak didanai, ini menyebabkan kepercayaan orang tua hilang, karena tidak ada kejelasan dari penggunaan uang komite dan uang pembangunan musala," sebutnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, aksi mogok belajar tetap dilaksanakan sampai Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengganti kepala sekolah SMAN 5.
"Kami prihatin terhadap kondisi sekolah saat ini. Kami tetap akan mogok belajar, kami sudah kesal, banyak tuntutan yang membuat tidak kondusifnya SMAN 5 Padang," sebutnya.
Kepala Sekolah SMAN 5 Padang, Yenni Fitri menegaskan tuntutan siswanya tidak benar. Bahkan ia mengklaim, merogoh kocek pribadi demi membiayai kepentingan siswa.
Baca Juga: 5 Alasan untuk Hindari Minum Kopi Saat Perut Kosong
"Yang penting saya tidak berbuat korupsi, saya selalu mendukung kegiatan anak-anak. Para guru juga terlibat untuk mendukung kegiatan siswa," ujar Yenni Fitri.
Terkait kejelasan uang komite yang dituntut siswa merupakan kewenangan komite, dan pihak sekolah tidak ada wewenang. Kemudian sejak Juli hingga Desember 2018, tidak ada pemungutan uang komite bagi siswa.
"Sekolah tidak ada uang, jika ingin pergi lomba tentu kami tidak punya uang. Makanya ada siswa yang ingin pergi lomba, namun menggunakan dana dari orang tua, itu saya minta surat persetujuan dari orang tua bersangkutan baru diizinkan ikut lomba," jelasnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, persoalan yang terjadi di SMAN 5 Padang sudah sampai ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).
"Terkait yang dituntut oleh siswa biarlah diklarifikasi oleh dinas, nanti biarlah mereka yang memutuskannya," sebutnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
 - 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
 - 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
 - 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
 - 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
 
Pilihan
- 
            
              Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
 - 
            
              Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
 - 
            
              Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
 - 
            
              Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
 - 
            
              Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
 
Terkini
- 
            
              KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
 - 
            
              Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
 - 
            
              Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
 - 
            
              Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
 - 
            
              Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting
 - 
            
              BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Komitmen Pemerintah Dalam Program 10 Ribu Hunian Layak Bagi Pekerja
 - 
            
              PLN Resmikan Dua SPKLU Center Pertama di Jakarta untuk Dorong Ekosistem Kendaraan Listrik
 - 
            
              Koalisi Masyarakat Sipil Gugat UU TNI, Tolak Ekspansi Militer ke Ranah Sipil
 - 
            
              KPK Sita Uang Miliaran Rupiah dalam OTT Gubernur Riau Abdul Wahid
 - 
            
              Pramono Pastikan Kampus IKJ Tak Dipindah ke Kota Tua, Fokus Bangun Ekosistem Seni di TIM