Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi komentar Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution yang mengatakan, Pemprov DKI Jakarta menimbulkan masalah karena meluncurkan program JakEVO yang bertabrakan dengan program Online System Submission (OSS) dari Pemerintah Pusat.
Anies mengaku sudah bertemu dengan Darmin untuk membahas mengenai hal tersebut bulan lalu. Dia mengklaim, tidak ada tumpang tindih antara JakEVO dengan OSS.
"Saya ketemu sendiri dengan Pak Darmin bulan lalu, terintegrasi malah. Justru pertumbuhan itu mengintegrasikan," kata Anies saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Rabu (13/3/2019).
Manurut Anies, JakEVO yang merupakan aplikasi pelayanan terpadu satu pintu yang dikembangkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta tetap diperlukan warga Jakarta karena sudah teintegrasi dengan informasi tata ruang DKI Jakarta.
"Kalau OSS informasi tata ruangnya tidak ada, itulah mengapa menggunakan sistem kita bersama dengan sistem yang dari pemerintah pusat, Kemudian dari situ dikerjakan bersama-sama jadi malah seamless prosesnya," jelas Anies.
Anies mngatakan, jalan tengah dari pertemuan dengan Darmin adalah pihak yang ingin mengajukan izin usaha di DKI Jakarta tetap harus menggunakan aplikasi JakEVO.
"Pintu masuknya semua orang lewat OSS tapi begitu masuk OSS dan mengajukan izin usaha di Jakarta dia langsung masuk ke sistem kita. Setelah selesai diproses dia kembali lagi ke OSS," terang Anies.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengaku khawatir, keberadaaan JakEVO bakal tumpang tindih dengan OSS yang dikhawatirkan bakal berpengaruh pada peringkat Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia.
Darmin mengusulkan agar Pemprov DKI Jakarta untuk segera mengadopsi program OSS karena pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) cukup diurus melalui OSS tanpa melalui JakEVO.
Baca Juga: Jasad Mayat yang Tergantung di Pohon Kelapa Diduga Terlibat Kasus Narkoba
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
Terkini
-
Pemerintah Beri Jawaban Tegas Soal Usulan Ganti MBG Dengan Pemberian Uang ke Ortu, Apa Katanya?
-
Bahlil Sebut Swasta Setuju Impor BBM Lewat Pertamina, Syaratnya Sama-Sama Cengli
-
Viral Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo Ngaku Jalan-Jalan Pakai Uang Negara: Kita Rampok Saja!
-
Lawan Arah Pakai Strobo, Heboh Sopir Pajero D 135 DI Dicegat Pemobil Lain: Ayo Lho Gue Viralin!
-
Tundukkan Kepala! Istana Minta Maaf Atas Tragedi Keracunan MBG, Janji Dapur Program Diaudit Total
-
Alasan Penggugat Minta Gibran Ganti Rugi Rp125 Triliun soal Ijazah SMA
-
Pelican Crossing Cikini Diapresiasi Warga dan Pengamat
-
Yurike Sanger Istri Ke-7 Soekarno Wafat di Amerika, Terungkap Penyebab Wafatnya Sang 'Yuri Sayang'
-
Pemerintah Tetapkan 17 Hari Libur Nasional dan 8 Hari Cuti Bersama Tahun 2026, Catat Tanggalnya
-
Resmi Diumumkan, Ini Dia 8 Hari Cuti Bersama 2026, Siap-siap Atur Jadwal Libur Panjang dari Sekarang