Suara.com - Kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang berlatar belakang advokasi siap berikan bantuan hukum untuk Ketua Umum PPP Romahurmuziy yang ditetapkan tersangka kasus suap oleh KPK. Namun, PPP tetap menyerahkan keputusannya kepada politikus yang akrab disapa Rommy apakah mamu menerima bantuan hukum dari kader PPP atau sudah menunjuk advokat lain.
Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menjelaskan, pihaknya kesulitan menemui Rommy apabila proses penyelidikan yang dilakukan KPK sedang berjalan. Hal itu dikarenakan hanya pihak keluarga atau kuasa hukum yang bisa menjenguk Rommy.
"Tentu nanti kami akan bicara dulu dengan mas Rommy apakah beliau memerlukan bantuan hukum dari teman-teman di DPP," kata Arsul di Kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Sabtu (16/3/2019).
"Jadi di PPP ini begitu ada peristiwa maka teman-teman yang berprofesi sebagai advokat akan menyampaikan kesediaan untuk menjadi penasihat hukum mas Rommy," sambungnya.
Meski demikian Arsul membantah bantuan hukum yang ditawarkan untuk Rommy beratasnamakan PPP. Ia menyebut penawaran itu merupakan inisiatif langsung dari para kader PPP.
"Karena bukan DPP memberi bantuan hukum tapi para Advokat yang merupakan kader pengurus partai persatuan pembangunan yang menawarkan untuk menajdi tim penasihat hukum beliau," ujarnya.
"Tentu nanti kami kembalikan kepada keluarga ataupun kepada mas Rommynya," lanjut Arsul.
Seperti diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya memastikan status Ketum PPP Romahurmuziy atau Rommy sebagai tersangka dugaan suap terkait seleksi jabatan pimpinan di Kementerian Agama (Kemenag).
Baca Juga: Kemenkop dan UKM Dorong Ekonomi Kreatif Generasi Milenial
Penetapan status tersangka itu diumumkan oleh Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif saat konferensi pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (16/3/2019) siang.
"Setelah melakukan pemeriksaan dan sebelum batas waktu 24 jam, sebagaimana diatur dalam KUHAP dilanjutkan dengan gelar perkara maka disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi memberikan atau menerima hadiah atau janji terkait seleksi jabatan pada Kemenag tahun 2018-2019," ujar Laode M Syarif.
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 Bedak yang Mengandung Niacinamide, Bantu Cerahkan Wajah dan Kontrol Sebum
- 5 HP Snapdragon untuk Budget Rp2 Juta, Multitasking Stabil dan Hemat Baterai
- Mitsubishi Destinator dan XForce Lagi Promo di Bulan Mei, Harga Jadi Segini
- Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
- 8 Sepatu Adidas untuk Jalan Kaki yang Sedang Diskon di Toko Resmi, Harga Jadi Rp500 Ribuan
Pilihan
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
-
Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
-
Bertambah Dua, 7 WNI Kini Ditangkap Israel dalam Misi Kemanusiaan Flotilla Gaza
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
Terkini
-
Komplotan Penipu Kuras ATM dan Perhiasan Lansia di Hotel Harris Kelapa Gading, 20 Kartu ATM Disita
-
Lepas 1.105 Peserta, Menaker: Magang Nasional Perkuat Kesiapan Kerja Generasi Muda
-
Pelecehan Verbal Dominasi Laporan Kasus Kekerasan Seksual Dosen UPN Veteran Yogyakarta
-
Narapidana Kuliah dari Balik Jeruji, Hak Pendidikan atau Privilege?
-
Sempat Lumpuh Total, Jalur Stasiun Pasar Senen Akhirnya Pulih Usai 2 Kereta Tergelincir Berbarengan
-
KPK Dalami Dugaan Aliran Duit dari Wakil Ketua PN Depok
-
Wamensos Agus Jabo: Sekolah Rakyat Tak Hanya Fokus Pendidikan, Orang Tua Siswa Diberdayakan
-
Ini Sudah Jadi Teror! DPR Dukung Aparat Tembak Begal di Tempat
-
DPR Bantah Menteri HAM Soal Larangan Tembak Begal: Polisi Tak Boleh Ragu Bertindak
-
Bukan Hantu atau Begal! Pocong Bikin Resah Warga Ciputat Tiap Malam Ternyata Pengamen