Suara.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengaku sudah lama mengetahui kalau Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy akan berurusan dengan KPK. Kini, politikus yang akrab disapa Rommy itu sudah ditetapkan sebagai tersangka suap terkait seleksi jabatan pimpinan di Kementerian Agama (Kemenag).
Mahfud menuturkan, dirinya mengklaim sudah memperingatkan Rommy sebelum dia kena operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Jumat (15/3/2019) pagi di salah satu hotel di Surabaya, Jawa Timur.
"Kalau substansi kasusnya, saya sudah tahu. Tanggal 13 Agustus, saya beritahu dia langsung, 'hai Anda itu hati-hati lho terjejak oleh KPK'," ucap Mahfud MD, usai Seminar Nasional 'Kompleksitas Ideologi Pancasila di Era Milenial', di kampus Universitas Semarang (USM), Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (16/3/2019).
"Saya ketemu sama dia, bersama Suharso Monoarfa dan Ali Hamdi. Saya katakan, bahwa Rommy itu sudah terjejak oleh KPK," lanjut Mahfud.
Terkait imbauan tersebut, Mahfud menyebut Rommy tidak bergeming, peringatan itu seperti diremehkan. Bahkan Romy dan rekan-rekannya balik bertanya seakan meminta Mahfud melapor ke KPK.
"Enggak perlu lah saya lapor, KPK udah tahu itu. Dia enggak yakin, masih saja berulah ya terjadilah operasi tangkap tangan," kata Mahfud.
Meski demikian, Mahfud meminta publik tidak mengkaitkan OTT Rommy ke ranah politik. Apalagi dihubung-hubungkan dengan kontestasi Pilpres 2019.
"Masyarakat jangan mengkaitkan dengan politik atau Pilpres 2019, enggak bagus itu, kalau itu politik siapa? Tidak mungkin ini operasinya Pak Prabowo. Begitu juga dengan Pak Jokowi," tandasnya.
Menurut Mahfud, penangkapan Romy oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) murni masalah hukum.
Baca Juga: Tantowi Jenguk WNI Korban Penembakan di Selandia Baru, Ini Kondisi Terakhir
"Hukum harus tegak, harus berjalan dan jangan bersepkulasi bahwa ini tindakan politik. Ini murni hukum, dan KPK telah menjalankan tugasnya dengan baik. Kita tunggu saja proses hukumnya," kata dia.
Kontributor : Adam Iyasa
Berita Terkait
-
Ruang Menag Disegel, KPK Telisik Keterlibatan di Kasus Jual Beli Jabatan
-
Rommy Jadi Tersangka Suap, Jokowi Yakin Tak Pengaruhi Elektabilitasnya
-
Jokowi Sedih dan Prihatin Ketum PPP Romahurmuziy Jadi Tersangka Suap
-
Ditangkap di Hotel, Ini Kronologi OTT Ketum PPP Romahurmuziy
-
Sikap PPP Usai Romahurmuziy Jadi Tersangka
Terpopuler
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- Motor Baru Harley-Davidson Harga Cuma Rp40 Jutaan, Tenaga Setara Motor 250cc
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
- Viva Sunscreen Foundation SPF Berapa? Banyak Dapat Review Positif dari Pengguna
- KPK Ungkap Dugaan Modus 'Pinjam Bendera' di Proyek Gedung Pemkab Lamongan Rp151 Miliar
Pilihan
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
Terkini
-
Pramono Siapkan 500 Ondel-Ondel Karya Desainer Top untuk Rayakan 5 Abad Jakarta
-
Irma Suryani: Program MBG Bisa Jadi Mudarat Jika Salah Sasaran dan Tak Dikelola Profesional
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Metromini dan Kopaja Sudah Pergi, tapi Jakarta Belum Selesai Merindukannya
-
Sembunyi di Kawasan Elit Bangkok, Istri Frans Antoni Ikut Terseret Jaringan Fredy Pratama
-
Jejak Perjuangan Riyan Hidayat: Dari Kebun Kopi Perbatasan Hingga ke Panggung Kepemimpinan Nasional
-
Mendagri dan Menteri ATR/BPN Terbitkan SEB untuk Perkuat Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
-
Penandatanganan SKB Kemendagri & Menteri PKP Perkuat Peran Pemda dalam Program 3 Juta Rumah
-
Dasco Hubungi Kepala BGN, DPR Sebut Ada Efisiensi Anggaran MBG Rp70 Triliun
-
Respons Tuntutan Mahasiswa, Sufmi Dasco Telepon Kepala BGN dan Menteri ESDM