Suara.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengaku sudah lama mengetahui kalau Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy akan berurusan dengan KPK. Kini, politikus yang akrab disapa Rommy itu sudah ditetapkan sebagai tersangka suap terkait seleksi jabatan pimpinan di Kementerian Agama (Kemenag).
Mahfud menuturkan, dirinya mengklaim sudah memperingatkan Rommy sebelum dia kena operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Jumat (15/3/2019) pagi di salah satu hotel di Surabaya, Jawa Timur.
"Kalau substansi kasusnya, saya sudah tahu. Tanggal 13 Agustus, saya beritahu dia langsung, 'hai Anda itu hati-hati lho terjejak oleh KPK'," ucap Mahfud MD, usai Seminar Nasional 'Kompleksitas Ideologi Pancasila di Era Milenial', di kampus Universitas Semarang (USM), Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (16/3/2019).
"Saya ketemu sama dia, bersama Suharso Monoarfa dan Ali Hamdi. Saya katakan, bahwa Rommy itu sudah terjejak oleh KPK," lanjut Mahfud.
Terkait imbauan tersebut, Mahfud menyebut Rommy tidak bergeming, peringatan itu seperti diremehkan. Bahkan Romy dan rekan-rekannya balik bertanya seakan meminta Mahfud melapor ke KPK.
"Enggak perlu lah saya lapor, KPK udah tahu itu. Dia enggak yakin, masih saja berulah ya terjadilah operasi tangkap tangan," kata Mahfud.
Meski demikian, Mahfud meminta publik tidak mengkaitkan OTT Rommy ke ranah politik. Apalagi dihubung-hubungkan dengan kontestasi Pilpres 2019.
"Masyarakat jangan mengkaitkan dengan politik atau Pilpres 2019, enggak bagus itu, kalau itu politik siapa? Tidak mungkin ini operasinya Pak Prabowo. Begitu juga dengan Pak Jokowi," tandasnya.
Menurut Mahfud, penangkapan Romy oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) murni masalah hukum.
Baca Juga: Tantowi Jenguk WNI Korban Penembakan di Selandia Baru, Ini Kondisi Terakhir
"Hukum harus tegak, harus berjalan dan jangan bersepkulasi bahwa ini tindakan politik. Ini murni hukum, dan KPK telah menjalankan tugasnya dengan baik. Kita tunggu saja proses hukumnya," kata dia.
Kontributor : Adam Iyasa
Berita Terkait
-
Ruang Menag Disegel, KPK Telisik Keterlibatan di Kasus Jual Beli Jabatan
-
Rommy Jadi Tersangka Suap, Jokowi Yakin Tak Pengaruhi Elektabilitasnya
-
Jokowi Sedih dan Prihatin Ketum PPP Romahurmuziy Jadi Tersangka Suap
-
Ditangkap di Hotel, Ini Kronologi OTT Ketum PPP Romahurmuziy
-
Sikap PPP Usai Romahurmuziy Jadi Tersangka
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
Pilihan
-
Bertemu Ulama, Prabowo Nyatakan Siap Keluar dari Board of Peace, Jika...
-
Bareskrim Tetapkan 5 Tersangka Dugaan Manipulasi Saham, Rp674 Miliar Aset Efek Diblokir
-
Siswa SD di NTT Akhiri Hidup karena Tak Mampu Beli Buku, Mendikdasmen: Kita Selidiki
-
Kasus Saham Gorengan, Bareskrim Tetapkan 3 Tersangka Baru, Salah Satunya Eks Staf BEI!
-
Bareskrim Geledah Kantor Shinhan Sekuritas Terkait Kasus Saham Gorengan
Terkini
-
Sekjen PBNU Ungkap Alasan Prabowo Gabung Board of Peace: Demi Cegah Korban Lebih Banyak di Gaza
-
Hadiri Majelis Persaudaraan Manusia di Abu Dhabi, Megawati Duduk Bersebelahan dengan Ramos Horta
-
Tiket Kereta Lebaran 2026 Telah Terjual Lebih Dari 380 Ribu, Purwokerto Jadi Tujuan Paling Laris
-
Nekat Berangkat Saat Sakit, Tangis Pilu Nur Afni PMI Ilegal Minta Dipulangkan dari Arab Saudi
-
Kisah Epi, ASN Tuna Netra Kemensos yang Setia Ajarkan Alquran
-
KPK Masih Menyisir Biro Travel yang Ikut Bermain Jual-Beli Kuota Haji di Kemenag Periode 2023-2024
-
Pastikan Pengungsi Hidup Layak, Kasatgas Tito Tinjau Huntara di Aceh Tamiang
-
KPK Cecar 5 Bos Travel Terkait Kasus Kuota Haji, Telisik Aliran Duit Haram ke Oknum Kemenag
-
Soroti Siswa SD Bunuh Diri di Ngada, Ketua Komisi X DPR Desak Negara Hadir untuk Keluarga Miskin
-
Pengguna LRT Meningkat 26 Persen, Masyarakat Pindah dari Kendaraan Pribadi ke Transportasi Umum?