4 Fakta Rocky Gerung Ditolak Pesantren Tuban

Suara.com - Rocky Gerung ditolak di Tuban, Jawa Timur, Selasa (19/03/2019). Rocky Gerung ditolak ikut diskusi di Yayasan Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, di Desa Sumurgung

Rencana kedatangan Pengamat Politik Rocky Gerung untuk mengisi agenda diskusi publik. Sejumlah ormas menolak.

Diskusi publik yang mendatangkan Rocky Gerung tersebut diselenggarakan LSM Nusantara Corruption Watch. Agenda tersebut rencananya akan digelar pada Selasa (19/03/2019) mulai pukul 08.00 WIB, yang akan diundang sebanyak seribu orang.

Atas dasar itu, ia dan sejumlah Ormas lainnya menolak kedatangan Rocky di Tuban. Terlebih karena saat ini adalah tahun politik.

Diskusi publik bersama Rocky Gerung hingga saat ini belum memperoleh ijin dari pihak kepolisian.

Berikut 4 fakta Rocky Gerung ditolak untuk berdiskusi di pesantren di Tuban:

1. Banyak ormas yang menolak

Beberapa Ormas yang menolak kedatangan Rocky Gerung meliputi KNPI, Karang Taruna, PAC Anshor, Pemuda Pancasila, PMII, SARBU MUSI, KB P3, perwakikan pendidikan, dan juga perwakilan masyarakat umum.

Ketua Ormas Keluarga Besar Putra Putri Polri (KB P3) Kabupaten Tuban Ardrian Zaenal Abidin menyampaikan alasan penolakan kedatangan Rocky Gerung, karena sering melontarkan bahasa yang dapat memicu polemik di masyarakat.

Baca Juga: Sebut Ada Kecurangan di Pemilu, Andi Arief Balas Cuitan Rocky Gerung

"Semua sudah tahu dari jejak digital dan juga televisi, kalau ucapan Rocky terkadang bisa memicu polemik masyarakat," kata Ardrian seperti dilansir TIMES Indonesia - jaringan Suara.com pada Senin (18/03/2019).

Diskusi publik yang mendatangkan Rocky Gerung tersebut diselenggarakan LSM Nusantara Corruption Watch. Agenda tersebut rencananya akan digelar pada Selasa (19/03/2019) mulai pukul 08.00 WIB, yang akan diundang sebanyak seribu orang. Atas dasar itu, ia dan sejumlah Ormas lainnya menolak kedatangan Rocky di Tuban. Terlebih karena saat ini adalah tahun politik.

Sementara itu, perwakilan Panitia LSM Nusantara Corruption Watch (NCW) Nur Rahman menanggapi penolakan tersebut merupakan hal yang lumrah. Dikemukakannya, rencana diskusi publik bersama Rocky Gerung hingga saat ini belum memperoleh ijin dari pihak kepolisian.

2. Resahkan Masyarakat

Kehadiran Rocky Gerung di Pondok Pesantren Yanbu’ul Ulum, Desa Sumurgung, Tuban, Jawa Timur, sebagai pembicara dalam acara diskusi publik bertajuk ‘Membangun Bangsa dari Sudut Pandang Generasi Muda yang Berakal Sehat’ mendapat penolakan.

Acara yang diadakan oleh Lembaga Sosial Masyarakat Nusantara Corruption Watch (LSM NCW) sedianya dilakukan hari ini Selasa (19/3/2019) pukul 08.00 WIB sampai selesai.

Namun karena adanya penolakan dari berbagai Ormas antara lain GP Ansor, Pemuda Pancasila dan Ormas lainnya, acara pun terpaksa dibatalkan demi keamanan.

"Dengan ini kami menyatakan bahwa acara diskusi publik dibatalkan karena tidak dapat izin dari pihak kepolisian," demikian isi surat pernyataan yang diteken Ketua Yayasan PP Yanbu’ul Ulum Moch Luthfi Hakim, Senin (18/3/2019) malam.

Alasan GP Ansor melakukan penolakan, pertama, pidato Rocky Gerung selama ini mengakibatkan keresahan di masyarakat. Kedua, keberatan masyarakat Tuban yang disampaikan melalui PAC GP Ansor Tuban.

"Kami sangat keberatan dan menolak kedatangan Rocky Gerung yang menimbulkan keresahan pada masyarakat kita," begitu isi surat yang diteken Ketua PAC GP Ansor Tuban Tigor Junaidi M dan Sekretarisnya M Imron Anshori tersebut.

3. Takut rusuh dan bentrok

Rocky Gerung ditolak masuk pesantren Tuban karena takut terjadi kerusuhan dan bentrokan. Sedianya Rocky Gerung akan diskusi publik Membangun Bangsa dari Sudut Pandang Generasi Muda yang Berakal Sehat di Pondok Pesantren Yanbu’ul Ulum, Desa Sumurgung, Tuban Jawa Timur.

Sempat ada penolakan dari 9 organisasi masyarakat (Ormas) diantaranya PAC GP Ansor Kecamatan Tuban, MPC Pemuda Pancasila (PP) di Tuban, PMI dan Ormas lainnya. Berdasarkan surat GP Ansor Kecamatan Tuban kepada Kapolres Tuban. Surat bernomor 17/PAC/SR-02/III/2019 itu perihalnya PENOLAKAN atas kehadiran Rocky Gerung.

"Setelah adanya penolakan, polisi akhirnya memediasi. Karena ada kekhawatiran terjadinya bentrokan, pemilik pesantren pun membatalkan acara tersebut," terang Ketua Panitia, Nur Rahman, Selasa (19/3/2019) ditemui di Gedung Astranawa, Surabaya.

Tidak ada gesekan yang terjadi antara panitia maupun ormas yang menolak. Pembatalan murni karena ada ketakutan dari pemilik tempat yakni Pondok Pesantren Yanbu’ul Ulum, Desa Sumurgung, Tuban Jawa Timur.

"Tidak ada gesekan. Jadi memang karena ada ketakutan sehingga muncul kekhwatiran adanya bentrok. Dari situlah acara dibatalkan," tegasnya.

Choirul Anam, salah satu pembicara menyangkan pembatalan acara tersebut. Dia menilai, panitia tidak siap menyelanggarakan acara yang menghadirkan Rocky Gerung.

"Harusnya panitia berani pasang badan. Itu khan cuma ketakutan yang harusnya tidak sampai terjadi pembatalan. Kasihan Bang Rocky jauh-jauh datang ternyata batal. Kalau ada kekhawatiran bentrok kan ada polisi yang bertugas mengamankan," kata Choirul Anam.

Untuk itu, Choirul meminta pada panitia, pada acara berikutnya yang akan diadakan di Bojonegoro dan Jombang harus terlaksana.

"Tidak ada alasan acara batal. Panitia harus menyiapkan dari sekarang," pungkasnya.

4. Akan Jadi Bumerang Buat Jokowi - Ma'ruf

Anggota Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga, Dradjad Wibowo menyebut penghadangan yang dilakukan sejumlah orang kepada Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno dan Rocky Gerung melanggar sila ke-4 Pancasila. Dradjad menyebut penghadangan itu bisa menjadi bumerang bagi Capres - Cawapres nomor urut 01 Jokowi - Ma'ruf Amin.

Awalnya Sandiaga hendak berkampanye di TPI Muncar, Banyuwangi, Selasa (19/3/2019). Namun, pihak kepolisian setempat tidak memberikan izin lantaran mendengar kabar akan adanya penghadangan.

Di hari yang sama, pengamat politik Rocky Gerung juga ditolak datang di Pondok Pesantren Yanbu'ul Ulum, Desa Sumurgung, Tuban, Jawa Timur. Saat itu Rocky ditolak karena dikhawatirkan menimbulkan keresahan.

"Penjegalan Sandi dan Rocky jelas melanggar sila ke-4 Pancasila. Selain itu, hal tersebut tidak sesuai dengan sila ke-3 dan slogan “NKRI Harga Mati” karena justru merusak rasa persatuan," kata Dradjad kepada Suara.com, Selasa (19/3/2019).

Menurut Dradjad, cara-cara penolakan itu sebagai bentuk represif dari pihak yang tidak bisa menerima kedatangan orang-orang yang berbeda secara arah politiknya di Pemilu 2019.

"Anehnya, aparat membiarkan saja penjegalan-penjegalan seperti itu," ujarnya.

Dradjad menuturkan, masyarakat yang akan menilai perlakuan tersebut. Ia menyebut kubu Prabowo dan Sandiaga kerap mendapat perlakuan kurang mengenakan di saat masa kampanye.

"Dalam sejarah, penzholiman dan ketidakadilan bisa memicu perlawanan rakyat. Bisa menjadi bumerang bagi pasangan 01 dalam Pilpres nanti," pungkasnya.