Suara.com - BPN Kritik Keterlibatan Menteri jadi Jurkamnas Jokowi-Maruf Amin
Kubu Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, mengkritik keterlibatan sejumlah menteri Kabinet Kerja dalam kampanye untuk memenangkan Jokowi – Maruf Amin. Terlebih beberapa menteri disebut akan menjadi juru kampanye nasional.
Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional Prabowo – Sandiaga, Fadli Zon menilai terdapat konflik kepentingan kalau menteri-menteri turun ke gelanggang kampanye umum Pilpres 2019.
Ia lantas menyindir Presiden Jokowi yang pernah menyatakan menteri tidak boleh terlibat politik praktis.
"Jadi mereka seharusnya menjadi pihak yang netral, jelas sekali, dan harusnya berkonsentrasi pada tugas-tugasnya sebagai menteri. Ini saya kira bertentangan dengan apa yang disampaikan Pak Jokowi sendiri," kata Fadli di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (25/3/2019).
Meski sejumlah menteri yang ikut kampanye akan mengajukan cuti, Fadli tetap menyayangkan keputusan tersebut. Ia mengkhawatirkan kinerja kementerian akan terganggu lantaran ditinggal menteri berkampanye.
"Ya bukan khawatir, saya sebetulnya mengimbau harus ada keadilan dan kejujuran dalam kampanye ini, kan komitmennya seperti itu. Jangan melibatkan aparat-aparat birokrasi, aparat hukum, birokrasi, TNI jangan dilibatkan, dan juga yang lain-lain. Aparatur birokrasi, menteri-menteri itu kan sama saja, sejalan.”
Untuk diketahui, menteri yang menjadi jurkamnas Jokowi – Maruf Amin di antaranya ialah Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.
Selanjutnya, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakiri, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.
Baca Juga: Jalani Perawatan karena Leukemia, Shakira Aurum Dapat Kado dari BLACKPINK
Berita Terkait
-
Emak-emak Prabowo Bakal Bikin Dapur Umum di Setiap TPS, Hemat Dana
-
Bawaslu Diminta Awasi Penggunaan Fasilitas Negara pada Kampanye Petahana
-
Kubu Prabowo Tegaskan Bendera Hitam saat Kampanye Bukan Milik HTI
-
Kalah di Survei Charta Politika, Kubu Prabowo - Sandiaga Tak Mau Percaya
-
Kicauan Makjleb Bupati Dharmasraya soal Andre Rosiade Diteriaki 'Jokowi'
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu