Suara.com - BPN Kritik Keterlibatan Menteri jadi Jurkamnas Jokowi-Maruf Amin
Kubu Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, mengkritik keterlibatan sejumlah menteri Kabinet Kerja dalam kampanye untuk memenangkan Jokowi – Maruf Amin. Terlebih beberapa menteri disebut akan menjadi juru kampanye nasional.
Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional Prabowo – Sandiaga, Fadli Zon menilai terdapat konflik kepentingan kalau menteri-menteri turun ke gelanggang kampanye umum Pilpres 2019.
Ia lantas menyindir Presiden Jokowi yang pernah menyatakan menteri tidak boleh terlibat politik praktis.
"Jadi mereka seharusnya menjadi pihak yang netral, jelas sekali, dan harusnya berkonsentrasi pada tugas-tugasnya sebagai menteri. Ini saya kira bertentangan dengan apa yang disampaikan Pak Jokowi sendiri," kata Fadli di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (25/3/2019).
Meski sejumlah menteri yang ikut kampanye akan mengajukan cuti, Fadli tetap menyayangkan keputusan tersebut. Ia mengkhawatirkan kinerja kementerian akan terganggu lantaran ditinggal menteri berkampanye.
"Ya bukan khawatir, saya sebetulnya mengimbau harus ada keadilan dan kejujuran dalam kampanye ini, kan komitmennya seperti itu. Jangan melibatkan aparat-aparat birokrasi, aparat hukum, birokrasi, TNI jangan dilibatkan, dan juga yang lain-lain. Aparatur birokrasi, menteri-menteri itu kan sama saja, sejalan.”
Untuk diketahui, menteri yang menjadi jurkamnas Jokowi – Maruf Amin di antaranya ialah Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.
Selanjutnya, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakiri, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.
Baca Juga: Jalani Perawatan karena Leukemia, Shakira Aurum Dapat Kado dari BLACKPINK
Berita Terkait
-
Emak-emak Prabowo Bakal Bikin Dapur Umum di Setiap TPS, Hemat Dana
-
Bawaslu Diminta Awasi Penggunaan Fasilitas Negara pada Kampanye Petahana
-
Kubu Prabowo Tegaskan Bendera Hitam saat Kampanye Bukan Milik HTI
-
Kalah di Survei Charta Politika, Kubu Prabowo - Sandiaga Tak Mau Percaya
-
Kicauan Makjleb Bupati Dharmasraya soal Andre Rosiade Diteriaki 'Jokowi'
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office
-
Idul Adha 2026 Tanggal Berapa? Penetapan Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Sama
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!
-
Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal
-
50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS
-
Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab
-
Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo