Suara.com - Persidangan kasus korupsi mantan perdana menteri Malaysia Najib Razak akhirnya akan digelar pekan depan, setelah tertunda hampir dua bulan, demikian keterangan dari pengacaranya, Kamis (28/3/2019).
Najib dikenai sejumlah dakwan yang terkait dengan skandal miliaran dolar di perusahaan investasi negara, 1MDB.
Penundaan sidang Najib dianggap sebagai kemunduran besar bagi pemerintahan Mahathir Mohamad, yang kembali membuka penyelidikan atas dugaan pencurian uang sebesar 4,5 miliar dolar AS dari 1MDB, pasca kemenangannya dalam pemilu Mei lalu. Mahathir bersumpah akan segera menyelesaikan kasus tersebut.
Awalnya persidangan Najib direncanakan digelar pada 12 Februari, namun ditunda lantaran pengajuan banding atas masalah prosedural dalam persidangan pra-peradilan.
Persidangan akan dimulai pada Rabu (pekan depan), kata pengacara Farhan Read seperti dilansir Reuters dalam sebuah pesan singkat.
Najib menyatakan tidak bersalah atas tujuh tuduhan pelanggaran kepercayaan, pencucian uang dan penyalah-gunaan kekuasaan atas dugaan transfer sebesar 42 juta ringgit yang masuk ke rekening banknya dari SRC International, bekas unit 1MDB.
Persidangan tersebut merupakan yang pertama dari sejumlah proses pidana yang dihadapi Najib atas skandal 1MDB. Para penyelidik menuduh jumlah sebagian kecil dari satu miliar dolar AS yang mengalir ke rekeningnya.
Ia akan mendekam beberapa tahun di penjara jika divonis dengan total 42 dakwaan pidana, sebagian besar terkait dengan 1MDB.
Sedikitnya enam negara, termasuk Amerika Serikat, Swiss dan Singapura, meluncurkan penyelidikan pencucian uang dan korupsi terhadap 1MDB, yang didirikan Najib pada 2009.
Baca Juga: Khilafah ISIS Runtuh, Bagaimana Proses Pemulangan WNI di Suriah?
Jaksa AS menyatakan uang yang dicuri dari 1MDB digunakan Najib untuk membeli jet pribadi, real estate mewah, karya seni Picasso dan Monet, serta pembelian perhiasaan untuk istrinya, Rosmah Mansor, yang juga terseret dalam kasus tersebut.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
Kemnaker Siapkan Tenaga Kerja Terampil untuk Dukung Pertumbuhan Pasar EV dan Green Jobs
-
Ironi Distribusi Air Jakarta: Apartemen Dimanjakan, Warga Kampung Pakai Pipa Usia Setengah Abad!
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Kritik Pelibatan TNI dalam Pembekalan LPDP, TB Hasanuddin: Perlu Dikaji, Tak Sesuai Tupoksi!
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan