Suara.com - Baru-baru ini warganet dihebohkan dengan video yang mempertontonkan seorang anggota kepolisian sedang berusaha merebut handphone seorang warga karena diduga tidak ingin aksinya direkam. Video tersebut diunggah akun instagram @benniedwardo.
Peristiwa itu terjadi di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Rabu (27/3/2019). Dalam video itu, anggota polisi tersebut diduga tengah melakukan pungutan liar (pungli) kepada pengendara motor yang kena tilang.
Polisi lalu lintas tersebut kekinian diketahui bernama Aiptu Amiruddin. Ia kemudian menghampiri dan meminta ponsel genggam milik Benni.
Saat aksi rebutan ponsel genggam, Benni merasa telah dikeroyok. Dalam unggahan Instagramnya, dia mengaku telah dipukul oleh Aiptu Amiruddin dan Aipda Barnaz.
"Handphone direbut paksa dan terjatuh. Sempat ditahan Aiptu Amiruddin, sedangkan Apida Barnaz menarik saya sambil mencekik sampai ke pos yang ada di bawah fly over. Di situ Aipda Barnaz meminta SIM dan KTP lalu menanyakan kerja di mana dan alamat kantor" ujar Benny seperti dikutip Suara.com, Jumat (29/3/2019).
Dalam unggahan tersebut Benny menerangkan kronologi dua anggota polisi yang tengah berusaha menghapus rekamannya. Bahkan, Benni juga sempat di tuduh seorang teroris.
"Sempat tidak mau mengembalikan handphone dan berusaha menghapus isi memori handphone tapi alhamdulillah aman," kata dia.
Merasa tidak terima diperlakukan kasar dengan anggota Polisi, Benni kemudian membuat laporan polisi ke Polres Metro Jakarta Utara.
"Kemudian saya disarankan untuk visum ke RSUD Koja, Jakarta Utara," tulis Benni.
Baca Juga: Terkuak, Perampokan Berbie Janda Abal-abal Berawal dari Foto Porno Korban
Terkait itu, Kasatlantas Jakarta Utara AKBP Agung Pitoyo menyayangkan sikap anggotanya yang emosi kepada warga. Menurutnya, polisi harusnya bisa mengendalikan emosi.
"Iya sedikit emosi. Kami sudah melakukan peringatan dan teguran agar lebih bisa mengendalikan emosi dan tidak terpancing," kata Agung.
Tag
Berita Terkait
-
Pesan Kapolri Soal Pilihan Capres 2024 Ke Seluruh Anggota Kepolisian, Ini Isinya
-
Ada Luka Tembak di Dada, 5 Fakta Anggota Polisi Gorontalo Ditemukan Tewas di Mobil Dinas
-
Dapat Hukuman Ringan, Richard Eliezer Bisa Berkarir Lagi di Kepolisian?
-
Duduk Perkara Wanita Lapor Suami Hilang Malah Ditertawakan Polisi, Berujung Ketahuan Bohong
-
KontraS Temukan 36 Kasus Penyalahgunaan Senjata Api oleh Polisi Hingga Mengakibatkan 37 Orang Tewas
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 6 Shio yang Menarik Keberuntungan 2 Juli 2026, Ada Kuda hingga Anjing
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
PLN Klaim Pemadaman Listrik di Kalbar Bukan karena Krisis Batu Bara, Ini Penyebabnya
-
Said Iqbal Beri Deadline Disnakertransgi DKI, Senin Harus Ada Keputusan Soal Kasus Mau Print
-
Pengusaha Kalbar Rugi Akibat Listrik Padam, DPRD Desak PLN Lebih Terbuka
-
PLN Sebut Bukan Karena Batu Bara, DPRD Minta Penyebab Pemadaman Listrik di Kalbar Dibuka ke Publik
-
PAN Tegaskan Kasus Syah Afandin Bukan 'Dosa' Partai: Itu Tanggung Jawab Pribadi!
-
Teka-teki Lokasi Muktamar NU, 5 Provinsi Ini Bersaing Ketat
-
DTKJ Usul Mikrotrans Tak Lagi Gratis, Tarif Rp 2.000 Dinilai Bikin Data Penumpang Lebih Akurat
-
Kenapa Warga Bela Bandar Narkoba? Bedah Kasus Katingan yang Tewaskan Aipda Yudhi Perdana
-
Kasus dr Icha Jadi Titik Balik, Kemenkes Siapkan Perpres Perlindungan Nakes hingga Aturan Sanksi
-
Heboh Gembok 'Sakti' Rp92,5 Miliar di Kemenimipas, Anggota DPR Temukan Harga Tak Wajar