Suara.com - Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Henri Subiakto mengatakan pencegahan penyebaran berita bohong atau hoaks melalui Whatsapp bisa dilakukan meskipun tanpa melalui hukuman pidana. Salah satu cara dengan memblokir Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Henri mengungkapkan, penyebaran hoaks melalui Whatsapp sempat menjadi tren kala Pemilu 2018 di Brazil. Saat itu Presiden Brazil Jair Bolsonaro disebut-sebut berhasil memenangkan pemilu berkat masifnya penyebaran hoaks melalui pesan WhatsApp.
Penyebaran hoaks melalui Whatsapp, kata Henri, memang tidak bisa disentuh oleh Bawaslu karena bersifat pribadi.
"Jadi hoaks itu disebar di Whatsapp karena Bawaslu enggak bisa masuk ke Whatsapp, karena Whatsapp itu lebih private," kata Henri di acara launching Suara Regional dan Talkshow "Politik Tanpa Hoax" di Golden Ballroom 3, Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (29/3/2019).
Lebih jauh Henri mengatakan, Kominfo selalu berupaya untuk meredam peredaran hoaks di Whatsapp. Salah satu yang sempat dilakukan oleh pihak Whatsapp ialah dengan membatasi pesan berantai dengan maksimal 5 penerima.
Meski demikian, ia menyebut cara tersebut tidak terlalu ampuh. Henri kemudian mengusulkan NIK dari pengguna nomor HP penyebar hoaks yang terhubung dengan Whatsapp bisa diblokir.
Seperti diketahui, kini pemilik nomor telepon harus menyerahkan data diri, salah satunya adalah NIK, agar dapat mengaktifkan nomornya tersebut.
"Ini juga masih proses. Tapi juga nanti kalau ada pelanggar-pelanggar pidana menggunakan nomor baru, itu yang diblokir. Bisa diblokir NIK-nya sehingga enggak bisa dipakai," pungkasnya.
Baca Juga: Kisah Mohamad Hikmat, Tuna Daksa yang Lolos Seleksi CPNS Pemprov Jateng
Berita Terkait
-
Hoaks Meningkat di Tahun 2019, Isu PKI dan TKA Paling Banyak Dibicarakan
-
Anggota DPR Tuding Ada Oknum Kepala Diskominfo Jadi Otak Penyebaran Hoaks
-
Awasi Penyebaran Hoaks di Medsos, Bawaslu Libatkan BIN dan BSSN
-
Polri Minta Pemerintah Gandeng Bos Platform Medsos untuk Tangkal Hoaks
-
KSP: Tumbuhnya Hoaks karena Literasi Digital Masyarakat Minim
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
Terkini
-
Iran vs Barat: Skema Asuransi Selat Hormuz Bisa Lumpuhkan Perdagangan Dunia
-
Profil Andy Burnham Calon PM Inggris: Penganut Manchesterism yang Diteriaki Bukan Messiah
-
Tangis Tertahan Keir Starmer: Mundur sebagai PM Inggris, Tekanan Partai Jadi Pemicu
-
Babak Baru Kasus Ijazah Jokowi: Roy Suryo dan dr Tifa Segera Disidang di PN Jakarta Timur!
-
Akses KRL ke JIS Sudah Aktif: Ini Rute dan Jam Operasionalnya!
-
Niat ke Lombok Malah Dibuang ke Terminal Bayangan, WNA Uzbekistan Terlunta-lunta Ditipu Taksi Gelap
-
Ungkap Alasan Vonis 8 Tahun Bos Grup BJU Hendarto, Hakim: Hasil Korupsi Dipakai Judi!
-
KPK Incar 'Pemain' Lain di Skandal Korupsi MBG
-
Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!
-
Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir