Suara.com - Ancaman mantan Ketua MPR RI Amien Rais yang akan menggerakan massa, jika Pemilu 2019 terbukti ada kecurangan. Disambut Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu).
Bahkan, petinggi kedua lembaga penyelenggara pemilu tersebut menyarankan Anggota Dewan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga tersebut menyelesaikan sengketa Pemilu melalui aturan yang sudah ada.
Komisioner KPU Wahyu Setiawan menyebut demokrasi adalah sistem yang beradab. Karena itu, seharusnya pihak yang menemukan adanya kecurangan di Pemilu 2019 menaati prosedur hukum yang sudah diatur.
"Semua pihak mestinya menaati prosedur hukum yang diatur Perundangan," kata Wahyu di Kantor KPU Pusat, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (1/3/2019).
Wahyu juga menyebut, pemilu adalah agenda dengan partisipasi yang luas. Maka ada sistem saling kontrol dalam pelaksanaannya, seperti Bawaslu dan saksi-saksi di tempat pemungutan suara (TPS).
Wahyu juga berharap nantinya semua peserta Pemilu mengirimkan saksi di setiap TPS.
"Sebenarnya ada mekanisme saling kontrol terkait peoses Pemilu. Ada Bawaslu, peserta juga diminta kirimkan saksi, saksi jg dilatih Bawaslu," jelas Wahyu.
Senada dengan Wahyu, Ketua Bawaslu, Abhan mengimbau ditemukan indikasi kecurangan pemilu, maka bisa dilaporkan ke Bawaslu. Sehingga, nantinya masyarakat juga bisa melakukan koreksi di perhitungan yang berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga pusat.
"Seandainya ada temuan nggak puas, bisa dilakukan laporan Bawaslu. Rekap berjenjang. Ini berjenjang dan check balance ada. KPU nggak sendiri, ada Bawaslu, saksi pemilu dam masyarakat yang jadi bagian pengawasan," jelas Abhan.
Baca Juga: Persib Bandung Menang 11-0, Umuh Tak Puas
Sebelumnya, Amien Rais mengatakan Apel 313 yang digelar di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (31/3) kemarin untuk mencegah terjadinya kecurangan di Pemilu 2019. Anggota Dewan Pembina BPN Prabowo - Sandiaga Uno itu mengancam akan menggerakkan massa jika terjadi kecurangan di Pemilu 2019.
"Kalau nanti terjadi kecurangan, kita enggak akan ke MK. Enggak ada gunannya, tapi kita people power, people power sah," kata Amien.
Berita Terkait
- 
            
              Ini Hasil Evaluasi Debat Capres Keempat
 - 
            
              Jika Pemilu Curang, Amien Rais Garap People Power, Hashim Siap Lapor ke PBB
 - 
            
              Amien Rais Pilih People Power Ketimbang MK, Ini Penjelasan BPN
 - 
            
              Wacana People Power-nya Dinilai Menghina Peradilan, Amien Rais: Ngawur!
 - 
            
              Amien Rais Ancam People Power, Bamsoet: Jangan Buat Suasana Makin Panas
 
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
 - 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
 - 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
 - 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
 - 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
 
Pilihan
- 
            
              Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
 - 
            
              Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
 - 
            
              Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
 - 
            
              Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
 - 
            
              Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
 
Terkini
- 
            
              PLN Resmikan Dua SPKLU Center Pertama di Jakarta untuk Dorong Ekosistem Kendaraan Listrik
 - 
            
              Koalisi Masyarakat Sipil Gugat UU TNI, Tolak Ekspansi Militer ke Ranah Sipil
 - 
            
              KPK Sita Uang Miliaran Rupiah dalam OTT Gubernur Riau Abdul Wahid
 - 
            
              Pramono Pastikan Kampus IKJ Tak Dipindah ke Kota Tua, Fokus Bangun Ekosistem Seni di TIM
 - 
            
              Onad Resmi Direhabilitasi: Bukan Pengedar, Ini Alasan BNNP DKI
 - 
            
              Budi Arie Merapat ke Gerindra? Muzani: Syaratnya Cuma Ini!
 - 
            
              Yusril: Pasal KUHP Lama Tak Lagi Efektif, Judi Online Harus Dihantam dengan TPPU
 - 
            
              Prabowo Setujui Rp5 Triliun untuk KRL Baru: Akhir dari Desak-desakan di Jabodetabek?
 - 
            
              Subsidi Transportasi Dipangkas, Tarif Transjakarta Naik pada 2026?
 - 
            
              Wacana Soeharto Pahlawan Nasional Picu Kontroversi, Asvi Warman Soroti Indikasi Pemutihan Sejarah