Suara.com - Ancaman mantan Ketua MPR RI Amien Rais yang akan menggerakan massa, jika Pemilu 2019 terbukti ada kecurangan. Disambut Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu).
Bahkan, petinggi kedua lembaga penyelenggara pemilu tersebut menyarankan Anggota Dewan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga tersebut menyelesaikan sengketa Pemilu melalui aturan yang sudah ada.
Komisioner KPU Wahyu Setiawan menyebut demokrasi adalah sistem yang beradab. Karena itu, seharusnya pihak yang menemukan adanya kecurangan di Pemilu 2019 menaati prosedur hukum yang sudah diatur.
"Semua pihak mestinya menaati prosedur hukum yang diatur Perundangan," kata Wahyu di Kantor KPU Pusat, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (1/3/2019).
Wahyu juga menyebut, pemilu adalah agenda dengan partisipasi yang luas. Maka ada sistem saling kontrol dalam pelaksanaannya, seperti Bawaslu dan saksi-saksi di tempat pemungutan suara (TPS).
Wahyu juga berharap nantinya semua peserta Pemilu mengirimkan saksi di setiap TPS.
"Sebenarnya ada mekanisme saling kontrol terkait peoses Pemilu. Ada Bawaslu, peserta juga diminta kirimkan saksi, saksi jg dilatih Bawaslu," jelas Wahyu.
Senada dengan Wahyu, Ketua Bawaslu, Abhan mengimbau ditemukan indikasi kecurangan pemilu, maka bisa dilaporkan ke Bawaslu. Sehingga, nantinya masyarakat juga bisa melakukan koreksi di perhitungan yang berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga pusat.
"Seandainya ada temuan nggak puas, bisa dilakukan laporan Bawaslu. Rekap berjenjang. Ini berjenjang dan check balance ada. KPU nggak sendiri, ada Bawaslu, saksi pemilu dam masyarakat yang jadi bagian pengawasan," jelas Abhan.
Baca Juga: Persib Bandung Menang 11-0, Umuh Tak Puas
Sebelumnya, Amien Rais mengatakan Apel 313 yang digelar di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (31/3) kemarin untuk mencegah terjadinya kecurangan di Pemilu 2019. Anggota Dewan Pembina BPN Prabowo - Sandiaga Uno itu mengancam akan menggerakkan massa jika terjadi kecurangan di Pemilu 2019.
"Kalau nanti terjadi kecurangan, kita enggak akan ke MK. Enggak ada gunannya, tapi kita people power, people power sah," kata Amien.
Berita Terkait
-
Ini Hasil Evaluasi Debat Capres Keempat
-
Jika Pemilu Curang, Amien Rais Garap People Power, Hashim Siap Lapor ke PBB
-
Amien Rais Pilih People Power Ketimbang MK, Ini Penjelasan BPN
-
Wacana People Power-nya Dinilai Menghina Peradilan, Amien Rais: Ngawur!
-
Amien Rais Ancam People Power, Bamsoet: Jangan Buat Suasana Makin Panas
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Profil Wali Kota Prabumulih: Punya 4 Istri, Viral Usai Pencopotan Kepsek SMPN 1
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu
-
Misi Penyelamatan Pekerja Tambang Freeport Berlanjut, Ini Kabar Terbarunya
-
Buntut Aksi Pemukulan Siswa ke Guru, Dikeluarkan Sekolah dan Ayah yang Polisi Terancam Sanksi
-
Perkuat Pertahanan Laut Indonesia, PLN dan TNI AL Jalin Kolaborasi
-
Korban Pemerkosaan Massal '98 Gugat Fadli Zon: Trauma dan Ketakutan di Balik Penyangkalan Sejarah
-
Pengamat: Dasco Punya Potensi Ubah Wajah DPR Jadi Lebih 'Ramah Gen Z'
-
Cuma Minta Maaf Usai Ditemukan Polisi, Kejanggalan di Balik Hilangnya Bima Permana Putra
-
YLBHI Kritik Keras Penempatan TNI di Gedung DPR: Semakin Jauhkan Wakil Rakyat dengan Masyarakat!
-
Babak Baru Perang Lawan Pencucian Uang: Prabowo 'Upgrade' Komite TPPU Tunjuk Yusril Jadi Ketua