Suara.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat telah memetakan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terindikasi rawan kecurangan saat pelaksanaan pencoblosan pada Rabu (17/4/2019). Dari penelusuran, ada sebanyak 315 TPS teridikasi rawan di NTB.
"Dari hasil pemetaan untuk Kota Mataram ini ada 315 TPS yang teridentifikasi sebagai TPS rawan," kata Ketua Bawaslu Kota Mataram Hasan Basri di Mataram, Senin (15/4/2019).
Terkait dengan lokasi TPS rawan, Hasan enggan menjelaskannya. Melainkan dia memaparkan ada beberapa tolok ukur TPS yang masuk dalam penilaian rawan.
Pertama terkait dengan praktik politik uang, distribusi logistik, kemudian netralitas penyelenggara pemilu, dalam hal ini Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bertugas.
Menurutnya, kedua persoalan itu rentan terjadi di TPS-TPS yang berada di lingkungan tim sukses dan juga calon-calon legislatif. TPS khusus, seperti di rumah sakit, perguruan tinggi, dan lapas juga masuk dalam pemetaan TPS rawan.
"Ada juga yang misalnya tiga TPS jadi satu tempat, ini juga rawan," ujarnya.
Karena itu, Bawaslu Kota Mataram dikatakan telah menyiapkan Tim Patroli yang bertugas mengawasi kegiatan mulai dari masa tenang, pencoblosan, sampai perhitungan surat suara.
"Nanti basisnya tim patroli ini akan hadir di setiap TPS-TPS," ucapnya.
Terkait dengan kabar bahwa pihak kepolisian juga menerjunkan Tim Patroli, Bawaslu Kota Mataram dikatakannya akan melakukan koordinasi lapangan.
Baca Juga: Tercyduk Mesra-mesraan di Depan Mobil Polisi, Pasang Ini Alami Hal Kocak
"Memang dari kepolisian juga turunkan tim, nantinya kita akan koordinasi di lapangan," kata Hasan.
Lebih lanjut, dia mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawal Pemilu 2019 ini agar berjalan dengan aman, jujur, dan adil.
Bila menemukan indikasi pelanggaran, Hasan mengharapkan masyarakat untuk segera melaporkan ke pihak Bawaslu.
"Jadi jika di lapangan ditemukan dugaan pelanggaran tadi yang saya sebutkan, segera laporkan kepada kami," ucapnya. (Antara).
Berita Terkait
-
Kasus Surat Suara Jokowi Tercoblos Masih Gelap, Bawaslu Temui PDRM
-
Anak-anak Pramuka Ikut Dilibatkan Jaga TPS Rawan di Kota Depok
-
Masa Tenang, Atribut Kampanye Peserta Pemilu di Papua Belum Ditertibkan
-
Bawaslu Sumsel dan Dumai Desak Peserta Pemilu Bersih APK
-
Bawaslu Terima 1.990 Aduan Kampanye Bermasalah di Medsos
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
Pilihan
-
Bertemu Ulama, Prabowo Nyatakan Siap Keluar dari Board of Peace, Jika...
-
Bareskrim Tetapkan 5 Tersangka Dugaan Manipulasi Saham, Rp674 Miliar Aset Efek Diblokir
-
Siswa SD di NTT Akhiri Hidup karena Tak Mampu Beli Buku, Mendikdasmen: Kita Selidiki
-
Kasus Saham Gorengan, Bareskrim Tetapkan 3 Tersangka Baru, Salah Satunya Eks Staf BEI!
-
Bareskrim Geledah Kantor Shinhan Sekuritas Terkait Kasus Saham Gorengan
Terkini
-
Bukan Musuh, Pemred Suara.com Ajak Jurnalis Sulsel Taklukkan Algoritma Lewat Workshop AI
-
Sekjen PBNU Ungkap Alasan Prabowo Gabung Board of Peace: Demi Cegah Korban Lebih Banyak di Gaza
-
Hadiri Majelis Persaudaraan Manusia di Abu Dhabi, Megawati Duduk Bersebelahan dengan Ramos Horta
-
Tiket Kereta Lebaran 2026 Telah Terjual Lebih Dari 380 Ribu, Purwokerto Jadi Tujuan Paling Laris
-
Nekat Berangkat Saat Sakit, Tangis Pilu Nur Afni PMI Ilegal Minta Dipulangkan dari Arab Saudi
-
Kisah Epi, ASN Tuna Netra Kemensos yang Setia Ajarkan Alquran
-
KPK Masih Menyisir Biro Travel yang Ikut Bermain Jual-Beli Kuota Haji di Kemenag Periode 2023-2024
-
Pastikan Pengungsi Hidup Layak, Kasatgas Tito Tinjau Huntara di Aceh Tamiang
-
KPK Cecar 5 Bos Travel Terkait Kasus Kuota Haji, Telisik Aliran Duit Haram ke Oknum Kemenag
-
Soroti Siswa SD Bunuh Diri di Ngada, Ketua Komisi X DPR Desak Negara Hadir untuk Keluarga Miskin