Suara.com - Komando Daerah Militer Jayakarta (Kodam Jaya) menurunkan sebanyak 15.122 personel guna mengamankan jalannya Pemilu 2019 pada Rabu (17/4/2019). Jumlah tersebut sudah termasuk prajurit Bantuan Kendali Operasi (BKO) yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
"Kodam Jaya 7.454 orang dan personel prajurit BKO sebanyak 7.668 orang, terdiri dari TNI AD berjumlah 5.046, TNI AL berjumlah 1.872 orang dan TNI AU berjumlah 750 orang," ujar Kapendam Jaya Kolonel (Inf) Kristomei Sianturi saat dikonfirmasi, Senin (15/4/2019).
Kristomei mengatakan, pihaknya telah mengadakan gelar pasukan yang dipimpin langsung oleh Pangdam Jaya, Mayjen TNI Eko Margiyono di Lapangan Silang Monas, pagi tadi.
Dalam gelar pasukan itu, jelas Kristomei, pihaknya memberikan arahan terkait masalah teknis pengamanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Selain itu, personel Kodam Jaya juga diberikan arahan untuk membantu kepolisian dalam rangka pengamanan Pemilu 2019, mulai hari ini hingga hasil penghitungan suara.
Nantinya, para personel Kodam Jaya akan dibagi dalam berbagai peran mulai dari berjaga di TPS hingga melalukan patroli di berbagai obyek vital.
Kristomei menambahkan, para personel Kodam Jaya juga dibekali aplikasi khusus yang di dalamnya memiliki tombol darurat. Aplikasi khusus tersebut akan dipegang oleh masing-masing pimpinan pasukan.
"Panic button tersebut hanya untuk anggota Kodam Jaya dengan menginstall (aplikasi) dan memverifikasi NRP (Nomor Registrasi Pusat), nanti prajurit tersebut dapat melaporkan langsung dan akan terpantau di command center Kodam Jaya," jelasnya.
Kristomei menambahkan, aplikasi tersebut dimaksudkan untuk mengambil langkah cepat dan anstipasi potensi konflik yang muncul di lapangan.
Baca Juga: Ayo Serbu! 2 Menu Baru Topokki McDonald's Ada Batas Waktunya Lho
Berita Terkait
-
Meriahkan Pemilu 2019, IKEA Gelar Diskon Hingga 70 Persen
-
JK Ungkap Penyebab Kisruh Pencoblosan di Luar Negeri
-
Produser Film Sexy Killers: Kita Mau Publik Lebih Cerdas Memilih Pemimpin
-
Romahurmuziy Masih Dirawat di RS, Belum Tentu Nyoblos di Rutan KPK
-
Jelang Pemilu, 70 Ribu Warga Indonesia Eksodus ke Luar Negeri
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO