Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menjelaskan penyebab kekisruhan Pemilihan Umum (Pemilu) yang terjadi di Luar Negeri. Menurut JK, kekisruhan terjadi karena rumitnya Pemilu Indonesia saat ini.
Untuk diketahui, dikabarkan pada Sabtu lalu, ratusan warga Indonesia di Sydney tak mendapat kesempatan untuk mencoblos. Para warga Indonesia di Sydney pun membuat petisi yang berisi permintaan pencoblosan ulang
"Ini efek yang diperkirakan bahwa pemilu kita nggak rumit dan kedua tentu juga antusias dari masyarakat kita di luar negeri itu naik dibandingkan 5 tahun lalu," kata dia saat ditemui usai membuka Indonesia Industri Summit 2019 di ICE BSD, Tangerang Selatan, Senin (15/4/2019).
JK pun kembali menerangkan terkait rumitnya pemilu di Luar Negeri. JK yang juga Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini mengungkapkan, bahwa pencoblosan Pemilu Indonesia membutuhkan banyak waktu, karena banyaknya surat suara yang akan dicoblos.
Selain itu, sambung JK, jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di luar negeri juga sedikit.
"Ini karena rumitnya butuh waktu yang lama sekira-kiranta butuh 12-15 menit, kalau TPSnya kurang ini terjadi kayak di australia, ini lebih bagus di luar negeri, luar negeri cuma 4 kita 5 coblosnya," jelas dia.
Maka dari itu, JK meminta panitia pemilu untuk memberikan waktu secara fleksibel untuk pemilu di luar negeri. Hal ini agar tak terjadi kekisruhan kembali.
"Kayaknya, tambah waktu. Iya (harus fleksibel), kalau India 2 Minggu," tutup JK.
Baca Juga: KPU Telisik Kecurangan Pencoblosan di Sydney, Pertimbangkan Pemilu Ulang
Berita Terkait
-
Produser Film Sexy Killers: Kita Mau Publik Lebih Cerdas Memilih Pemimpin
-
Romahurmuziy Masih Dirawat di RS, Belum Tentu Nyoblos di Rutan KPK
-
Jelang Pemilu, 70 Ribu Warga Indonesia Eksodus ke Luar Negeri
-
Dari Ajakan Ngopi Bareng, Begini Modus Pelaku Serangan Fajar di Jakarta
-
Gelar Patroli Siber, Bawaslu Temukan Banyak Pelanggaran Pemilu di Medsos
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Emiten Sejahtera Bintang Abadi Textile Pailit, Sahamnya Dimiliki BUMN
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
Terkini
-
Menteri HAM Sebut Mudah Temukan 3 Mahasiswa Hilang dengan CCTV, DPR: Kalau Gampang Laksanakan Dong!
-
Update Orang Hilang Peristiwa Agustus: Satu Telah Ditemukan, Dua Belum Kembali!
-
Sebut Geng Solo Virus di Kabinet, Soenarko : Keluarkan Menteri Diduga Korupsi dan Orang Jokowi
-
Mendesak Reformasi Polri, Peluang Anak Buah Prabowo Naik Pangkat Terbuka? Ini Kata Pengamat!
-
DPRD DKI Ungkap Parkir Ilegal Bisa Rugikan PAD Rp 700 Miliar per Tahun, 50 Operator Diduga Nakal
-
Parung Panjang Memanas! Warga Adang Truk, Dishub Dituding Lakukan Pembiaran
-
Hitung Mundur Dimulai? Analis Sebut Kapolri Diganti Usai Hari TNI, Ini Sinyalnya
-
DPRD 'Geruduk' Parkir Ilegal di Jaktim, Dua Lokasi Disegel Paksa, Potensi Pajak Miliaran Bocor
-
'Keterangan Anda Berubah!' Detik-detik Saksi PT Poison Ditegur Hakim di Sidang Sengketa Tambang
-
Saatnya 'Perbarui' Aturan Main, DPR Genjot Revisi Tiga UU Kunci Politik