Suara.com - Hasim Djojohadikusumo, Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional Prabowo – Sandiaga, mengungkapkan alasan Prabowo Subianto terlalu dini mendeklarasikan kemenangan d Pilpres 2019.
Menurutnya, keputusan sang kakak itu adalah respons terhadap klaim yang dilakukan Capres nomor urut 1 Jokowi.
Ia mengungkapkan hal tersebut untuk menjawab pertanyaan jurnalis New York Times. Sang jurnalis mempertanyakan alasan Prabowo mendeklarasikan kemenangan meski KPU belum merilis hasil resmi.
Hashim menyebut bahwa orang-orang di sekitar Jokowi telah melakukan hal yang sama sebelum Prabowo melakukannya.
"I think what Prabowo did was a response of what Jokowi did (Saya pikir apa yang dilakukan Prabowo ialah respon dari apa yang dilakukan Jokowi)," kata Hashim di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Senin (22/4/2019).
"Faktanya, Jokowi telah berkomentar dan mengklaim kemenangannya beberapa jam sebelum Prabowo melakukannya," sambungnya.
Selain itu, Hashim juga mengungkapkan alasan lain mengapa Prabowo mau mendeklarasi dirinya menang sebagai Presiden RI periode 2019-2024.
Hashim menyebutkan, hasil penghitungan suara yang dilakukan BPN Prabowo – Sandiaga menyebut pasangan tersebut memeroleh suara mencapai 62 persen.
Hashim sempat mengajak untuk mengingat kembali Pilpres 2014, di mana Prabowo dan Jokowi juga bertarung untuk mendapatkan kursi orang nomor satu di Indonesia.
Baca Juga: 3 Anak Orang Terkaya di Denmark Tewas Kena Ledakan Bom Gereja Sri Langka
Saat itu, kata dia, kubu Jokowi telah mendeklarasikan kemenangan meskipun suara yang terkumpul baru 18 persen, satu jam dari mulainya penghitungan suara.
"We remember what happens in 2014, 18 percent votes counted the other side claims victory within 1 hours of that. I think it's natural...."
Berita Terkait
Terpopuler
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Panglima TNI Kunjungi PPAD, Pererat Silaturahmi dan Apresiasi Peran Purnawirawan
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
Pilihan
-
Investor Mundur dan Tambahan Anggaran Ditolak, Proyek Mercusuar Era Jokowi Terancam Mangkrak?
-
Desy Yanthi Utami: Anggota DPRD Bolos 6 Bulan, Gaji dan Tunjangan Puluhan Juta
-
Kabar Gembira! Pemerintah Bebaskan Pajak Gaji di Bawah Rp10 Juta
-
Pengumuman Seleksi PMO Koperasi Merah Putih Diundur, Cek Jadwal Wawancara Terbaru
-
4 Rekomendasi HP Tecno Rp 2 Jutaan, Baterai Awet Pilihan Terbaik September 2025
Terkini
-
Soal Kemungkinan Periksa Ketua Umum PBNU Gus Yahya dalam Kasus Haji, Begini Jawaban KPK!
-
YLBHI Desak Tim Independen Komnas HAM Dkk Usut Dugaan Pelanggaran HAM Berat pada Kerusuhan Agustus
-
KPK Dalami Dugaan Jual Beli Kuota Haji Melalui Pemeriksaan Ustaz Khalid Basalamah
-
YLBHI Soroti Ada Apa di Balik Keengganan Pemerintah Bentuk TGPF Ungkap Kerusuhan Agustus 2025?
-
75 Persen Bansos Triwulan III Sudah Tersalur, Mensos Akui Masih Ada Bantuan Nyangkut!
-
YLBHI Ingatkan Prabowo: Calon Kapolri Baru Harus Jaga Independensi, Bukan Alat Politik atau Bisnis!
-
KPK Akui Periksa Ustaz Khalid Basalamah dalam Kasus Haji Soal Uhud Tour Miliknya
-
'Jangan Selipkan Kepentingan Partai!' YLBHI Wanti-wanti DPR di Seleksi Hakim Agung
-
Tak Tunggu Laporan Resmi; Polisi 'Jemput Bola', Buka Hotline Cari 3 Mahasiswa yang Hilang
-
Skandal Korupsi Kemenaker Melebar, KPK Buka Peluang Periksa Menaker Yassierli