Suara.com - Guru besar yang juga mantan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati (UIN-SGD) Bandung Nanat Fatah Natsir menilai pelaksanaan Pemilihan Umum 2019 merupakan yang paling tidak efisien sepanjang sejarah pemilu di Indonesia. Salah satunya banyak anggota KPPS yang meninggal dunia.
Nanat mengatakan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif sebaiknya dipisah karena terbukti tidak efektif dan membuat banyak anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di tempat pemilihan suara (TPS) kelelahan.
"Banyak petugas pemilu yang meninggal karena kelelahan. Undang-Undang Pemilu perlu diperbaiki," katanya saat dihubungi di Jakarta, Selasa (23/4/2019).
Selain itu, pemilihan legislatif yang bersamaan dengan pemilihan presiden membuat pemilih bingung dengan surat suara yang semakin banyak.
Ia juga mengusulkan agar saksi yang mengawasi pemungutan suara di TPS dijadikan sebagai perangkat pemilu yang tidak terpisahkan sehingga hasilnya lebih terpercaya.
"Biaya saksi harus dianggarkan seperti biaya lainnya. Dengan kata lain, biaya saksi masuk ke dalam anggaran pemilu dari APBN, bukan dari partai politik," katanya.
Ia juga mengusulkan agar jumlah partai politik peserta pemilu disederhanakan menjadi cukup tiga atau empat partai saja. Menurut dia, partai politik yang banyak membuat pemilu tidak efisien dan menghabiskan biaya yang tinggi.
"Partai politik disederhanakan menjadi tiga atau empat partai, tetapi semuanya dibiayai APBN agar elite politik tidak korupsi untuk membiayai partai politiknya," kata Nanat Fatah Natsir.
Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyebutkan hingga Senin (22/4/2019) malam, jumlah petugas KPPS yang meninggal 91 orang tersebar di 19 provinsi dan 374 petugas sakit. (Antara)
Baca Juga: Pemilu Nasional dan Daerah Diusulkan Dipisah, Begini Teknis KPU
Tag
Berita Terkait
-
Kemenkeu Pastikan Duit Santunan Anggota KPPS Meninggal dan Sakit Akan Cair
-
Fadli Zon Minta KPU Konsentrasi pada Pengamanan Suara Rakyat
-
Pengamat: Pemisahan Pileg dan Pilpres Bukan Solusi Sederhanakan Pemilu
-
Polda Jabar Tangkap Penyebar Hoaks Polisi Buka Paksa Kotak Suara di Tasik
-
Jokowi: Riak-riak Kecil Pesta Demokrasi Jangan Sampai Ganggu Masyarakat
Terpopuler
- 4 HP Terbaru 2026 Harga Rp2 Jutaan, Kamera Bagus dan Baterai Besar hingga 7000 mAh
- Silsilah Keluarga Lim Xin Rui yang Resmi Jadi Menantu Hasto Kristiyanto
- 3 Klub Pemain Timnas Indonesia Berhasil Raih Tiket Promosi Musim Ini
- Lirik Lagu 'MBG Mas Bahlil Ganteng' yang Viral, Lengkap Asal Usulnya
- HP Vivo yang Bagus Seri Apa? Ini Rekomendasi Seri X, V, dan Y Sesuai Kebutuhan
Pilihan
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer: Hukum Mati Saja Saya!
-
Staf Ahli Gubernur Kaltim Bawa-Bawa Status 'Cucu Nabi' demi Redam Demo Massa
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
Terkini
-
Penduduk Dunia Tembus 8 MIliar, Bisakah Pangan Lokal Jadi Jawaban Krisis Pangan Global?
-
Sukuk ST016 Jadi Pilihan Investasi Syariah Minim Risiko dengan Imbal Hasil Menarik
-
Tak Cuma Teknologi, Rano Karno Sebut Partisipasi Warga Jadi Penentu Nasib Sampah Jakarta
-
Bolehkah ASN atau Awardee LPDP Mengkritik Program Pemerintah? Ini Penjelasannya
-
Perempuan di Garda Depan Krisis Iklim, Tapi Masih Minim di Ruang Kebijakan
-
Hitung Mundur! Hotel Sultan Wajib Dikosongkan Juni 2026, Tak Ada Lagi Alasan Menunda
-
Setahun Putusan Sekolah Gratis Mangkrak, JPPI Sebut Presiden Melanggar Sumpah Jabatan dan Konstitusi
-
MK Ancam Gugurkan Parpol yang Tak Penuhi Kuota Caleg Perempuan, Begini Reaksi Demokrat
-
Bolehkah Kurban untuk Orang yang Sudah Wafat?
-
Geger! Kambing Kurban Mati Dibuang di Trotoar Cempaka Putih, PPSU Turun Tangan