Suara.com - Guru besar yang juga mantan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati (UIN-SGD) Bandung Nanat Fatah Natsir menilai pelaksanaan Pemilihan Umum 2019 merupakan yang paling tidak efisien sepanjang sejarah pemilu di Indonesia. Salah satunya banyak anggota KPPS yang meninggal dunia.
Nanat mengatakan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif sebaiknya dipisah karena terbukti tidak efektif dan membuat banyak anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di tempat pemilihan suara (TPS) kelelahan.
"Banyak petugas pemilu yang meninggal karena kelelahan. Undang-Undang Pemilu perlu diperbaiki," katanya saat dihubungi di Jakarta, Selasa (23/4/2019).
Selain itu, pemilihan legislatif yang bersamaan dengan pemilihan presiden membuat pemilih bingung dengan surat suara yang semakin banyak.
Ia juga mengusulkan agar saksi yang mengawasi pemungutan suara di TPS dijadikan sebagai perangkat pemilu yang tidak terpisahkan sehingga hasilnya lebih terpercaya.
"Biaya saksi harus dianggarkan seperti biaya lainnya. Dengan kata lain, biaya saksi masuk ke dalam anggaran pemilu dari APBN, bukan dari partai politik," katanya.
Ia juga mengusulkan agar jumlah partai politik peserta pemilu disederhanakan menjadi cukup tiga atau empat partai saja. Menurut dia, partai politik yang banyak membuat pemilu tidak efisien dan menghabiskan biaya yang tinggi.
"Partai politik disederhanakan menjadi tiga atau empat partai, tetapi semuanya dibiayai APBN agar elite politik tidak korupsi untuk membiayai partai politiknya," kata Nanat Fatah Natsir.
Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyebutkan hingga Senin (22/4/2019) malam, jumlah petugas KPPS yang meninggal 91 orang tersebar di 19 provinsi dan 374 petugas sakit. (Antara)
Baca Juga: Pemilu Nasional dan Daerah Diusulkan Dipisah, Begini Teknis KPU
Tag
Berita Terkait
-
Kemenkeu Pastikan Duit Santunan Anggota KPPS Meninggal dan Sakit Akan Cair
-
Fadli Zon Minta KPU Konsentrasi pada Pengamanan Suara Rakyat
-
Pengamat: Pemisahan Pileg dan Pilpres Bukan Solusi Sederhanakan Pemilu
-
Polda Jabar Tangkap Penyebar Hoaks Polisi Buka Paksa Kotak Suara di Tasik
-
Jokowi: Riak-riak Kecil Pesta Demokrasi Jangan Sampai Ganggu Masyarakat
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
- Menkop Ferry Minta Alfamart dan Indomaret Stop Ekspansi Karena Mengancam Koperasi Merah Putih
Pilihan
-
SBY Sentil Doktrin Perang RI: Kalau Serangan Udara Hancurkan Jakarta, Bagaimana Hayo?
-
Kasus Pembakaran Tenda Polda DIY: Perdana Arie Divonis 5 Bulan, Hakim Perintahkan Bebas
-
Bikin APBD Loyo! Anak Buah Purbaya Minta Pemerintah Daerah Stop Kenaikan TPP ASN
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
Terkini
-
WNI di Meksiko Aman, Kemlu Minta Jaga Komunikasi dengan KBRI
-
Ribuan Orang Sudah Manfaatkan Program Hapus Tato Gratis Baznas DKI Jakarta, Ini Syaratnya!
-
Bantuan Untuk Korban Bencana Sumatra Masih Berlanjut, Total Kemensos Telah Gelontorkan Rp 2,56 T
-
Menangguk Cuan di Musim Lebaran, Cerita Pekerja Proyek 'Banting Stir' Jadi Juragan Parsel di Cikini
-
Main Hujan Berujung Pilu, Bocah di Selong Hilang Terseret Arus Drainase di Dekat Sekolah
-
Kubu Gus Yaqut Persoalkan Kerugian Keuangan Negara Belum Jelas dalam Kasus Kuota Haji
-
Tabrakan Koridor 13, DPRD DKI Tak Terima Alasan Sopir Mengantuk: Direksi Transjakarta Akan Dipanggil
-
Viral Hobi Makan Gratis hingga Tipu Ojol, Wanita di Jakbar Kini Jadi Buruan Sudinsos!
-
6 Remaja Disergap Saat Mau Tawuran, Polisi Sita Senjata Tajam!
-
Pemukim Israel Bakar dan Corat-coret Masjid di Tepi Barat Saat Ramadan