Suara.com - Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan, Mahfud MD mengklaim tidak ada kecurangan yang dilakukan oleh KPU RI dalam proses Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng). Pernyataan itu disampaikan Mahfud setelah meninjau langsung proses input data hasil penghitungan suara atau formulir C1 Plano kedalam Situng di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Rabu (24/4/2019).
Mahfud mengatakan, dirinya merasa risih atas adanya beberapa tudingan dan dugaan terjadinya kecurangan yang bersifat terstruktur yang dilakukan oleh KPU. Untuk itu, Mahfud bersama sejumlah tokoh dari Gerakan Suluh Kebangsaan pun datang ke KPU untuk memastikan KPU bekerja dengan baik.
"Sebelum pemungutan suara kami datang menyatakan bahwa KPU profesional. Sehingga ketika ada berita seperti ini kami terganggu ingin mengecek apa yang sebenarnya terjadi," ujar Mahfud di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2019).
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menerangkan dari data yang telah diverifikasi olah tim informasi dan teknologi (IT) KPU sampai dengan pukul 17.15 WIB hari ini telah menginput data sebanyak 241.366 tempat pemungutan suara (TPS) dari 813.350 TPS.
Ia menyebut kesalahan input data baik yang berdasarkan temuan KPU dan laporan dari masyarakat berjumlah 101 dan terjadi pada kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden.
"Dua paslon sama-sama mendapat keuntungan dan kerugian dari beberapa kesalahan entry itu. Jadi tak mungkin itu terstruktur," ujarnya.
Berkenaan dengan itu, Mahfud juga memastikan tidak mungkin ada pemalsuan pada data formulir C1 Palano. Sebab, formulir C1 Plano itu sendiri dimiliki oleh kedua Paslon.
"Tak mungkin juga ada pemalsuan-pemalsuan yang bisa lolos karena form C1 banyak, paslon punya, KPU punya, saksi punya. Kalau ada yg palsu semua pasti ketahuan. Jadi jangan ribut seakan-akan KPU sudah lakukan rekayasa TSM (terstruktur, sistematis dan masif)," ucapnya.
Mahfud kemudian menegaskan kalau server pengelolaan data berada di Kantor KPU. Hal itu, menepis adanya kabar yang menyebut server KPU berada di luar negeri.
Baca Juga: Real Count KPU Rabu 19.30 WIB: Prabowo Masih Tertatih-tatih Susul Jokowi
"Kami tadi melihat sendiri bahwa server pengolahan data itu ada di sini. Bohong kalau dibilang itu ada di Singapura. Orangnya juga indonesia semua enggak ada bule, asingnya. Karena itu masyarakat harus tenang jangan sampai Pemilu ini dirusak hoaks," kata dia.
Berita Terkait
-
Petugas KPPS Meninggal Dunia Bertambah Jadi 144, Komisioner KPU Nangis
-
KPU Mulai Rekapitulasi Suara Tingkat Nasional Besok
-
KPU Akan Keluarkan Juknis Pemberian Santunan ke Petugas KPPS yang Meninggal
-
Lagi, Anggota KPPS di Mesuji Wafat Saat Bertugas Dalam Penghitungan Suara
-
Surat Suara Dibakar di Papua, Bawaslu: Terjadi Setelah Penghitungan Suara
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Emiten Sejahtera Bintang Abadi Textile Pailit, Sahamnya Dimiliki BUMN
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
Terkini
-
Orang yang Memecatnya Kini Diangkat Menko Polkam, Bukti Prabowo Tak Dendam ke Djamari Chaniago?
-
Dampingi Wapres Gibran ke Papua, Wamendagri Ribka Akan Segera Tindak Lanjuti Hasil Kunjungan
-
Menteri HAM Sebut Mudah Temukan 3 Mahasiswa Hilang dengan CCTV, DPR: Kalau Gampang Laksanakan Dong!
-
Update Orang Hilang Peristiwa Agustus: Satu Telah Ditemukan, Dua Belum Kembali!
-
Sebut Geng Solo Virus di Kabinet, Soenarko : Keluarkan Menteri Diduga Korupsi dan Orang Jokowi
-
Mendesak Reformasi Polri, Peluang Anak Buah Prabowo Naik Pangkat Terbuka? Ini Kata Pengamat!
-
DPRD DKI Ungkap Parkir Ilegal Bisa Rugikan PAD Rp 700 Miliar per Tahun, 50 Operator Diduga Nakal
-
Parung Panjang Memanas! Warga Adang Truk, Dishub Dituding Lakukan Pembiaran
-
Hitung Mundur Dimulai? Analis Sebut Kapolri Diganti Usai Hari TNI, Ini Sinyalnya
-
DPRD 'Geruduk' Parkir Ilegal di Jaktim, Dua Lokasi Disegel Paksa, Potensi Pajak Miliaran Bocor