Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai kehadiran Calon Presiden Prabowo Subianto dalam demo buruh, Rabu (1/5/2019) besok tidak masalah. Menurut JK siapapun bisa hadir.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan Prabowo akan menghadiri peringatan Hari Buruh di Istora Senayan Jakarta, Rabu. Hal itu sudah menjadi kegiatan rutin tahunan Prabowo untuk menghadiri perayaan May Day.
"Siapa saja boleh hadir, kalau soal hadir ya silakan saja," kata JK di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (30/4/2019).
JK mengimbau para buruh untuk tertib dan tidak menghambat lalu lintas ketika mengikuti acara peringatan Hari Buruh atau May Day.
"Pasti harus tertib. Besok libur, jadi agak bebas sedikit. Mau (turun) ke jalan silakan, tapi jangan menghambat jalannya lalu lintas," kata Wapres JK di Istana Wakil Presiden Jakarta, Selasa.
Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan sekitar 50 ribu buruh akan hadir dalam peringatan Hari Buruh di Istora Senayan.
Peringatan May Day akan dimulai pukul 10.00 WIB dengan diikuti massa buruh dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Serang, Banten dan Cilegon.
Para buruh tersebut akan menyerukan tujuh tuntutan yakni menolak upah murah, penghapusan sistem 'outsourcing', mendesak peningkatan manfaat jaminan kesehatan dan jaminan pensiun, mendesak penurunan TDL (Tarif dasar listrik) dan harga sembako, mendesak kenaikan pendapatan guru, tenaga honorer dan pengendara ojek online, serta meminta Pemerintah menegakkan demokrasi yang jujur dalam Pilpres 2019.
Kepolisian RI akan menurunkan 25 ribu personel gabungan yang melibatkan TNI, Polri, Dishub dan Lantas untuk mengawal perayaan May Day di Jakarta, Rabu. Pembagian pengawalan aparat keamanan tersebut berupa 1.500 personel di Istora Senayan dan 25.000 personel di sekitar Istana Merdeka. (Antara)
Baca Juga: Hoaks Demo Buruh di Morowali, Menaker: TKA China Cuma 10,7 Persen
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu