Suara.com - Peringatan Hari Buruh (Mayday) di Palembang ditandainya dengan pemotongan tumpeng pempek yang menjadi makanan khas Kota Palembang. Dalam aksi tersebut, ribuan buruh menggelar aksi damai di Halaman Gedung DPRD Sumatera Selatan, Selasa (1/5/2018).
Dengan susunan rapi, tumpeng yang dibangun dari pempek itu, menjadi simbol jika Palembang harus memperhatikan hak hak para pekerja, khususnya Palembang.
Koordinator Aksi Buruh Miftahul Firdaus mengatakan, pihaknya lebih menyoroti soal pemerintah agar lebih memperketat pengawasan tenaga kerja asing. Karena, pihaknya pernah menemukan beberapa tenaga kerja asing yang bekerja seperti di Pembangkit listrik dan alat berat di Sungai Baung.
"Jika tidak diawasi tentunya akan semakin banyak. Bahkan, mereka ini bahkan tidak bisa berbahasa Indonesia," tegasnya di sela-sela aksi.
Ia berharap agar pemerintah lebih memperhatikan nasib buruh di Sumsel. Terkait intimidasi perusahaan, ia mengaku ada beberapa kasus yang telah dilaporkan ke Polda Sumsel dan saat ini tengah diproses.
Sementara, Kalpolda Sumatera Selatan Irjen Pol Zulkarnain Adinegara mengapreasi aksi damai tersebut.
"Biasanya kan tumpeng itu nasi kuning. Untuk kali ini di Palembang kita potong tumpeng dari pempek sebagai tanda pelaksaan lancar dan aman," kata Zulkarnain.
Menurutnya, pihak kepolisian akan memperhatikan nasib buruh perusahaan, seperti jika ada laporan intimidasi dari perusahaan terhadap buruh karyawan maka akan ditindaklanjuti oleh polisi.
"Memang yang mengatur tenaga kerja ini ada wadahnya seperti Dinas Ketenagakerjaan. Tapi, jika memang perusahaan itu sudah menghilangkan hak buruh tentu kami akan ikut serta menindaknya," terangnya.
Baca Juga: AJI Indonesia Akui Banyak Perusahaan Media Langgar Jaminan Sosial
Ia mengakui jika pihaknya telah menerima laporan dari buruh. Namun, ia tidak mengetahui jumlah laporan tersebut. Meskipun begitu, ia mengaku jika laporan didominasi oleh permasalahan adanya intimidasi seperti ada buruh yang mengajukan hak mereka kepada perusahaan tapi perusahaan justru melakukan pemecatan.
"Kami akan pelajari dulu setiap laporan yang masuk dan tentu kami akan tindak lanjuti," pungkasnya. [Andhiko Tungga Alam]
Berita Terkait
-
AJI Indonesia Akui Banyak Perusahaan Media Langgar Jaminan Sosial
-
Buruh Menyalakan Flare saat Bubar Demo di Istana Merdeka
-
Pos Polisi Dibakar, Brimob Merangsek Masuk Kampus UIN Yogyakarta
-
Sebuah Pos Polisi di Yogyakarta Dibakar Saat Demo Buruh
-
Spanduk Tolak Jokowi dan #2019GantiPresiden Terbentang di May Day
Terpopuler
- Ratusan Warga Cianjur Gagal Rayakan Lebaran Gara-gara Kena Tipu Paket Sembako Bodong
- Lebaran 2026 Tanggal Berapa? Cek Jadwal Idulfitri Pemerintah, NU, Muhammadiyah, dan Negara Lain
- 61 Kode Redeem FF Max Terbaru 20 Maret 2026: Raih THR Idul Fitri, AK47 Lava, dan Joker
- 30 Link Twibbon Idul Fitri 2026 Simpel Elegan, Cocok Dibagikan ke Grup Kantor dan Rekan Kerja
- 7 HP Samsung Terbaik untuk Orang Tua: Layar Besar, Baterai Awet
Pilihan
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
-
Pak Menteri Siap Potong Gaji? Siasat Prabowo Hadapi Krisis Global Contek Pakistan
-
Kabar Duka! Pemilik Como 1907 Sekaligus Bos Djarum Meninggal Dunia
Terkini
-
Tak Ada di Rutan KPK, Gus Yaqut Jadi Tahanan Rumah
-
Open House Anies Baswedan: Momen Sampaikan Aspirasi Hingga Karya Lukis
-
Prabowo Minta Kasus Andrie Yunus Diusut Tuntas, Anies Baswedan: Aparat Harus Wujudkan
-
4 Prajurit TNI Jadi Tersangka Kasus Andrie Yunus, Anies Baswedan: Selidiki Sampai Pemberi Perintah!
-
Tak Hadir Open House Anies Baswedan, Tom Lembong Sudah Kirim Pesan Ucapan Lebaran
-
Ngeri! Iran Tembakkan Rudal Balistik Sejauh 2500 Mil Serang Pangkalan AS-Inggris
-
Jangan Salah Paham! Begini Aturan Main Skema WFH 1 Hari Seminggu yang Sedang Digodok Pemerintah
-
Pemerintah Godok Skema WFH untuk ASN, Ini Alasannya
-
Iran Tolak Gencatan Senjata, Menlu Abbas Araghchi: Apa Jaminannya AS-Israel Tak Lagi Menyerang?
-
Sempat Ribut dengan Trump, Presiden Kolombia Dituduh AS Terima Dana dari Kartel Narkoba