Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Hinca Panjaitan memastikan partai yang diketuai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tetap berada di dalam Koalisi Indonesia Adil Makmur. Hinca menuturkan, Partai Demokrat tidak akan meninggalkan Capres dan Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.
"Sampai hari ini kami masih tetap berada dalam posisi koalisi (Adil Makmur), tidak ada adatnya orang Demokrat itu meninggalkan teman seperjuangan ketika sedang bertempur. kita tuntaskan ini," kata Hinca di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (2/5/2019).
Peryataan yang disampaikan Hinca sekaligus menanggapi pernyataan dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Maruf Amin. Sebelumnya TKN Jokowi membuka peluang kepada partai yang dipimpin oleh SBY untuk gabung.
Meski berada di Koalisi Indonesia Adil Makmur, Hinca menyebut pihaknya tetap memberikan kritik jika ada yang kurang. Namun, iya memastikan partainya tetap berada di dalam koalisi Prabowo.
"Jangan khawatir, Demokrat itu tak pernah meninggalkan semangatnya pada koalisi, dan namun demikian, kami di dalam, Anda lihat sendiri, yang perlu kami kritik, ya kami kritik. Karena cara bersahabat yang baik adalah mengkritik," ujarnya.
Hinca kemudian tidak mau berandai-andai terkait kemungkinan gabungnya Demokrat ke koalisi Jokowi - Maruf.
"Kami menganggap tangga-tangga demokrasi itu harus dilewati sampai selesai dan setelah itu baru kita bicara lagi dan masih banyak langkahnya," ucapnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN), Jokowi - Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding mengatakan pihaknya membuka peluang bagi Partai Demokrat untuk bergabung.
Karding mengatakan wacana Partai Demokrat merapat ke Koalisi Indonesia Kerja mencuat setelah melihat komunikasi Jokowi dengan Susilo Bambang Yudhoyono dan AHY berlangsung baik.
Baca Juga: Jokowi Pamer Gambar Bawa Gembolan Perkakas, Demokrat: Mau Pulang ke Solo?
Hanya saja, Karding menilai masih terlalu dini membicarakan soal bergabungnya Demokrat ke Koalisi Indonesia Kerja. Sebab, Jokowi belum dilantik menjadi Presiden untuk periode kedua.
Berita Terkait
-
Siang Ini TKN Jokowi Laporkan Dana Akhir Kampanye ke KPU
-
Demokrat Ingatkan Prabowo Tak Perlu Ikuti Saran Ijtimak Ulama III
-
Politisi Demokrat: Data Situng Banyak Salah, IT KPU Sekelas Warnet
-
TKN Sebut PAN dan Demokrat Berpeluang Gabung ke Koalisi Jokowi
-
Politikus PKB ke Imam Nahrawi: Apa Benar Sampean Mundur dari Menpora?
Terpopuler
- 5 HP Terbaru 2026 Baterai Jumbo 10.000 mAh: Tahan 3 Hari, Performa Kencang
- Promo Indomaret Hari Ini 1 Mei 2026, Dapatkan Produk Hemat 30 Persen
- Promo Alfamart Hari Ini 2 Mei 2026, Menang Banyak Diskon hingga 60 Persen Kebutuhan Harian
- 5 Rekomendasi Sepeda Wimcycle Termurah untuk Dewasa, Solusi Olahraga Hemat
- 5 Cushion Waterproof dan Tahan Lama, Makeup Awet Seharian di Cuaca Panas
Pilihan
-
Teror di London: Penembakan Brutal dari Dalam Mobil, 4 Orang Jadi Korban
-
RESMI! Klub Milik Prabowo Subianto Promosi ke Super League
-
Dibayar Rp50 Ribu Sebulan, Guru Ngaji di Kampung Tak Terjamah Sistem Pendidikan
-
10 Spot Wisata Paling Hits di Solo 2026: Paduan Sempurna Budaya, Estetika, dan Gaya Hidup Modern!
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
Terkini
-
Pembunuhan di Rumbai Terungkap, Menantu Korban Diduga Jadi Otak Pelaku
-
PPG Unhas Diusulkan Jadi Pusat Pengembangan Standar MBG Nasional
-
Langit Tangsel Memburuk, Pemkot Siapkan Sanksi Denda hingga Genjot Ekosistem Kendaraan Listrik
-
Netanyahu Terjepit Tekanan Amerika Serikat dan Ancaman Perang Iran
-
Percepat Pemulihan, Kasatgas PRR Minta Daerah Terdampak Bentuk Satgas Provinsi
-
PDIP Dorong Dialog Terbuka Tentukan Ambang Batas Parlemen di RUU Pemilu
-
Menteri PPPA Minta Proses Hukum Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren Pati Dipercepat
-
Peneliti UGM: 60 Persen Tenaga Kerja Indonesia di Sektor Informal, Perlindungan Masih Lemah
-
Soroti Kasus Dokter Magang Meninggal Kelelahan, MGBKI Dorong Reformasi Sistem Internsip Nasional
-
Dokter Magang di Jambi Meninggal Diduga Kelelahan, MGBKI Kritik Adanya Kegagalan Sistem