Suara.com - Kubu Capres Cawapres nomor urut 1 Jokowi – Maruf Amin menantang Koordinator Barisan Masyarakat Peduli Adil dan Bersih, Marwan Batubara, membuktikan tudingan bahwa Jokowi terlibat korupsi sejak menjabat Wali Kota Solo.
Arya Sinulingga, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi – Maruf, menilai tudingan Marwan itu aneh.
Sebab, selama menjadi Wali Kota Solo selama dua periode (2005-2012), kekayaan Jokowi sudah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Aneh saja ya. Wali Kota Solo itu kan tahun berapa ya, kan sudah diaudit oleh BPK. Sudah pasti diaudit BPK. Sudah berapa tahun lalu, dibuka-buka,aneh juga ya," ujar Arya saat dikonfirmasi Suara.com, Jumat (3/5/2019).
Arya lantas menantang Marwan untuk membuktikan tudingan yang dialamatkan kepada Jokowi tersebut. Ia meminta Marwan mempertanggungjawabkan tuduhan kepada Jokowi tersebut.
"Ya dibuktikan saja. Kalau enggak bisa dibuktikan, harus bertanggungjawab atas omongannya itu. Nanti kalau dipidanakan dibilang kriminalisasi,” tuturnya.
Sebelumnya, Koordinator Barisan Masyarakat Peduli Pemilu Adil dan Bersih, Marwan Batubara menyebut Capres nomor urut 1 beberapa kali terlibat korupsi.
Bahkan, Marwan menyebut Jokowi sudah melakukan korupsi sejak menjabat sebagai Wali Kota Solo.
Kasus korupsi yang dimaksud Marwan adalah dana bantuan salah satu sekolah di Solo. Jokowi disebut Marwan menaikan anggaran yang sebelumnya sekitar Rp 12,5 miliar menjadi Rp 25 miliar.
Baca Juga: Rendam 5 Kecamatan, Banjir Kali Lamong Masuk Fase Darurat
"Perlu kita ingatkan bahwa sebetulnya Pak Jokowi sejak dari Solo diduga terlibat korupsi. Yaitu kasus dana bantuan sekolah sewaktu jadi wali kota," kata Marwan dalam diskusi publik bertajuk 'Membongkar Rantai Korupsi dan Rantai Kejahatan Keuangan Oligarki Istana Negara' di Hotel Alia Cikini, Jakarta Pusat, Jumat siang.
Marwan mengakui melihat langsung bukti-bukti dari indikasi korupsi yang dilakukan Jokowi. Bukti itu diklaimnya dimiliki kerabat. Ia juga mengatakan sudah melaporkan kepada kepolisian namun tidak ditindaklanjuti.
"Saya melihat sendiri bukti-bukti korupsinya, cuma teman yang punya data ini, meskipun sudah melaporkan ke lembaga penegak hukum, justru lembaga penegak hukum ini tidak menindaklanjuti," jelas Marwan.
Berita Terkait
-
TKN Bantah Tudingan Marwan Batubara soal Dugaan Korupsi Jokowi
-
TKN Tanya Alasan Prabowo Dipanggil Presiden, Ini Jawaban BPN
-
Kubu Jokowi Kaget PKS Sudah Persilakan Sandiaga Turun Kasta Jadi Wagub DKI
-
Ustaz Yusuf Mansur Beri Dukungan, TKN: Bukti Jokowi Bela Umat Muslim
-
TKN Heran Kubu Prabowo Ributkan Ajakan Jokowi Soal Baju Putih
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
- Menkop Ferry Minta Alfamart dan Indomaret Stop Ekspansi Karena Mengancam Koperasi Merah Putih
Pilihan
-
Gunung Dempo Masih Waspada, Warga Pagaralam Diminta Jangan Abaikan Imbauan Ini
-
Alfamart-Indomaret Tak Boleh Ekspansi, Kopdes Merah Putih Prabowo Takut Tersaingi?
-
SBY Sentil Doktrin Perang RI: Kalau Serangan Udara Hancurkan Jakarta, Bagaimana Hayo?
-
Kasus Pembakaran Tenda Polda DIY: Perdana Arie Divonis 5 Bulan, Hakim Perintahkan Bebas
-
Bikin APBD Loyo! Anak Buah Purbaya Minta Pemerintah Daerah Stop Kenaikan TPP ASN
Terkini
-
Diduga Main Asal Belok, Pengendara Ojol Luka Parah Dihantam Bus Transjakarta
-
Usut Kasus Pemerasan Sudewo Cs, KPK Panggil Plt Bupati Hingga Ketua KPU Pati
-
Lapangan Padel di Jakarta Wajib Pasang Peredam Suara, Jika Tidak Siap-Siap Kena Sanksi!
-
Ini Dia 36 Wartawan Pemenang Kompetisi Karya Jurnalistik Pupuk Indonesia Media Award 2025
-
Menteri PPPA Desak Pecat Anggota Brimob Penganiaya Anak hingga Tewas di Tual
-
Suara Rakyat Tertelan Ombak, Elite PAN Beberkan Bahaya Jika Ambang Batas Parlemen Jadi 7 Persen
-
Pria Ngaku Polisi Aniaya Tiga Pegawai SPBU Cipinang, Reskrim dan Propam Polda Metro Turun Tangan
-
DPR Desak THR Dibayar 2 Pekan Lebih Awal, Ternyata Ini Alasannya!
-
Hadapi Tensi Panas AS-Iran: Status Siaga 1 Berlanjut, KBRI Teheran Siapkan Jalur Evakuasi
-
57 Eks Pegawai KPK Berpeluang Kembali? Setyo Budianto Respons Putusan KIP Soal TWK