Suara.com - Politikus PKS sekaligus pencetus gerakan #2019GantiPresiden, Mardani Ali Sera mengharamkan adanya teriakan Ganti Presiden setelah pelaksanaan Pilpres 2019 selesai. Hasil real count sementara yang dilakukan KPU menunjukan pasangan nomor urut 01 Jokowi - Maruf unggul dari rivalnya, Capres dan Cawapres nomor urut 02 Prabowo - Sandiaga.
Terkait itu, Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno mengaku tak memiliki pandangan terkait tagar ganti presiden yang selama ini digaungkan Mardani.
"Saya enggak memiliki pandangan terhadap apa yang disampaikan pak Mardani," ujar Sandiaga di kediamannya, Jalan Jenggala II, Kebayoran Baru, Jakarta, Sabtu (4/5/2019).
Menurut Sandiaga yang terpenting saat ini adalah mengawal Pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat serta menyerap aspirasi masyarakat.
"Bagi saya sih tugas saya untuk mengawal Pemilu jujur adil dan bermartabat dan terus menyerap aspirasi masyarakat dan menghadirkan solusi," kata dia.
Selain itu mantan Wagub DKI Jakarta ini juga menyebut Pilpres bukanlah ajang untuk mencari kekuasaan, namun menjadikan Indonesia lebih kedepan.
"Karena ini bukan mencari kekuasaan untuk kalah menang, ini untuk Indonesia yang menang, Indonesia yang lebih baik adil dan makmur itu yang akan diperjuangkan," katanya.
Sebelumnya politikus PKS sekaligus pencetus gerakan #2019GantiPresiden, Mardani Ali Sera mengharamkan kepada siapapun yang masih berteriak-teriak ganti presiden. Seruan itu disampaikan Mardani karena gerakan #2019GantiPresiden telah tutup buku setelah pelaksanaan Pemilu 2019berakhir.
"Per 13 April saya sudah mengharamkan diri tidak boleh teriak lagi ganti presiden. Sudah selesai. Kenapa? Karena itu sudah hari terakhir kampanye. Kalau sekarang apalagi?. Sudah selesai kompetisinya. Kita kembali normal. Ganti presiden sudah tutup buku," kata Mardani di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jumat (3/5/2019).
Baca Juga: Pesan Damai Sejumlah Ulama Jatim Bagi Para Elite Usai Pemilu 2019
Mardani kemudian mengajak kedua kubu pasangan baik Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo atau Jokowi - Maruf Amin dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno untuk bisa bertemu pasca Pilpres 2019 untuk mewujudkan suasana bangsa yang kondusif.
"Sebaiknya BPN tidak mengomentari TKN dan TKN tidak mengomentari BPN. Masing-masing monggo. Kita apresiasi. Siapapun pemenangnya, enggak usah ketakutan diambil TKN atau BPN," kata dia.
"Tinggal tekun saja. Enggak usah saling sahut. Karena yang seperti itu membuat di bawah, publik semakin pecah," sambungnya.
Berita Terkait
-
Pesan Damai Sejumlah Ulama Jatim Bagi Para Elite Usai Pemilu 2019
-
Sandiaga: dari Sistem Pelaporan Dana Kampanye KPU Saja Kelihatan Kekacauan
-
AHY Bertemu Jokowi, Andi Arief: Silakan Menuduh Partai Demokrat Abu-abu
-
Bicara Rencana Pertemuan Prabowo - Jokowi, Sandiaga: Mereka Bersahabat
-
Sandiaga 8 Bulan Menunggu Kesedian Ma'ruf Amin untuk Bertemu
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
Pilihan
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
Terkini
-
Dorong Kedaulatan Digital, Ekosistem Danantara Perkuat Infrastruktur Pembayaran Nasional
-
AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
-
Temuan Terbaru: Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
-
PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
-
Penerima Bansos di Jakarta Kecanduan Judi Online, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!
-
Pecalang Jakarta: Rano Karno Ingin Wujudkan Keamanan Sosial ala Bali di Ibu Kota
-
5 Fakta OTT KPK Gubernur Riau Abdul Wahid: Barang Bukti Segepok Uang
-
Di Sidang MKD: Ahli Sebut Ucapan Ahmad Sahroni Salah Dipahami Akibat Perang Informasi
-
TKA 2025 Hari Pertama Berjalan Lancar, Sinyal Positif dari Sekolah dan Siswa di Seluruh Indonesia
-
Aktivis Serukan Pimpinan Pusat HKBP Jaga Netralitas dari Kepentingan Politik