Suara.com - Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Fadli Zon menyatakan upaya kriminalisasi ulama di Indonesia akan membahayakan persatuan bangsa ini.
Lantaran itu, Wakil Ketua Umum DPP Gerindra itu mendesak aparat kepolisian untuk bersikap adil dalam menegakkan hukum.
"Aparat harus adil," ucap Fadli di Depok, Jawa Barat usai menghadiri buka puasa bersama, Jumat (10/5/2019).
Lanjut Fadli, sederet kasus yang dilaporkan pihaknya sampai saat ini belum ada yang direspon secara serius oleh penegak hukum. Bahkan, ia mempertanyakan sikap aparat kepolisian dan penegak hukum.
"Banyak melaporkan kasus-kasus yang sama tapi nggak ada tuh yang di follow up ditindak lanjuti. Jadi ini polisi milik siapa, penegak hukum milik siapa? ," kata dia bertanya.
"Milik salah satu pihak kah atau milik seluruh Indonesia," ujar Fadli.
Untuk diketahui, beberapa waktu lalu Ustaz Bachtiar Nasir yang selama ini dikenal sebagai pendukung Capres - Cawapres Nomor Urut 02 Prabowo - Sandiaga Uno ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus tindak pidana pencucian uang oleh Mabes Polri.
Penetapan Ustaz Bachtiar Nasir Sebagai Tersangka memancing reaksi Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang mengklaim, penetapan tersangka terhadap Panitia Pengarah Ijtimak Ulama III Bachtiar Nasir oleh polisi sebagai bentuk kriminalisasi ulama dan pembungkaman aspirasi tokoh masyarakat.
Prabowo beralasan, kasus yang menyeret Bachtiar Nasir sebagai tersangka adalah kasus lama. Menurutnya, bachtiar tak melakukan tindakan pidana pencucian uang terhadap aset Yayasan Keadilan Untuk Semua (YKUS).
Baca Juga: Fadli Zon Singgung Koreksi Melalui WhatsApp ke KPU Daerah
Kontributor : Supriyadi
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- Sulit Dibantah, Beredar Foto Diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih Liburan ke Eropa
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
- 5 Mobil Bekas di Bawah 50 Juta Muat Banyak Keluarga, Murah tapi Mewah
Pilihan
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
-
Penuhi Syarat Jadi Raja, PB XIV Hangabehi Genap Salat Jumat 7 Kali di Masjid Agung
-
Satu Indonesia ke Jogja, Euforia Wisata Akhir Tahun dengan Embel-embel Murah Meriah
Terkini
-
Tito Karnavian Tekankan Kreativitas dan Kemandirian Fiskal dalam RKAT Unsri 2026
-
Mendagri Minta Pemda Segera Siapkan Data Masyarakat Terdampak & Lokasi Pembangunan Huntap
-
Teror Bom 10 Sekolah Depok, Pelaku Pilih Target Acak Pakai AI ala ChatGPT
-
Kejari Bogor Bidik Tambang Emas Ilegal, Isu Dugaan 'Beking' Aparat di Gunung Guruh Kian Santer
-
Efek Domino OTT KPK, Kajari HSU dan Bekasi Masuk 'Kotak' Mutasi Raksasa Kejagung
-
Diduga Sarat Potensi Korupsi, KPK-Kejagung Didesak Periksa Bupati Nias Utara, Kasus Apa?
-
Resmi! KY Rekomendasikan 3 Hakim Perkara Tom Lembong Disanksi Nonpalu
-
Ancaman Bencana Susulan Mengintai, Legislator DPR: Jangan Tunggu Korban Jatuh Baru Bergerak
-
Amnesty International Kutuk Keras Represi Aparat ke Relawan Bantuan Aceh: Arogansi Kekuasaan
-
Ketua Banggar DPR Said Abdullah: Merchant Tolak Pembayaran Tunai Bisa Dipidana