Suara.com - Pihak berwenang Amerika Serikat menyatakan telah menangkap 50 orang terkait dengan apa yang disebut jaksa “skema penipuan pernikahan berskala besar” yang bertujuan untuk mengelak dari undang-undang imigrasi.
Menurut dakwaan grand jury pekan lalu, skema itu dijalankan di negara bagian Texas, dan melibatkan orang-orang yang berdomisili di sana dan di Vietnam.
Dokumen pengadilan membeberkan pengaturan di mana mereka yang ingin memperoleh status penduduk tetap di Amerika Serikat membayar antara 50 ribu dan 70 ribu dolar ke organisasi yang dipimpin Ashley Yen Nguyen, demikian dilansir dari VOA, Rabu (15/5/2019).
Orang-orang itu kemudian dipasangkan dengan seorang warga negara Amerika yang direkrut organisasi tersebut, yang akan diberi sebagian pembayaran dan dalam beberapa kasus akan merekrut warga negara lainnya untuk ambil bagian juga dalam skema tersebut.
Agar aplikasi imigrasi mereka terlihat sah, pihak berwenang menyatakan organisasi itu membantu mereka yang terlibat dalam membuat album foto pernikahan dan menyediakan dokumen palsu terkait pajak, tagihan listrik dan air serta catatan kepegawaian.
Surat dakwaan terhadap orang-orang tersebut mencakup tuntutan terhadap 96 orang, termasuk penipuan pernikahan, penipuan surat pos, penipuan imigrasi, berbohong di bawah sumpah dan mengganggu saksi mata.
“Penipuan pernikahan adalah kejahatan serius,” kata direktur distrik Houston Layanan Warganegara dan Imigrasi AS (USCIS). USCIS tetap teguh pada komitmen untuk memastikan keamanan nasional, keamanan publik dan integritas sistem imigrasi.
Para jaksa menyatakan pernikahan palsu itu mencakup pasangan yang tidak pernah tinggal bersama dan tidak bermaksud tinggal bersama, yang bertemu sebentar sebelum mengajukan aplikasi untuk mendapat akta nikah apabila mereka memang benar-benar bertemu langsung, dan mereka yang menikah berdasarkan pengaturan dengan imbalan uang yang diatur organisasi Nguyen.
Proses menjadi seorang warga negara Amerika untuk meminta status penduduk tetap bagi pasangannya sangat luas. USCIS meminta berbagai dokumen seperti akta nikah, sewa atau kepemilikan properti secara bersama, penggabungan finansial mereka serta pernyataan tertulis dari orang-orang yang menegaskan bahwa pernikahan itu bonafide.
Baca Juga: Jadi Korban Penipuan, Penerima Uang Kerohiman PT KAI Rugi Rp 18 Juta
Juga ada banyak formulir yang harus diserahkan warga negara Amerika dan pasangannya, serta wawancara pasangan bersangkutan, dengan disertai peringatan bahwa memberikan informasi palsu dapat dikenai tuntutan pidana.
Berita Terkait
-
Survei di Amerika Serikat: Konsumen Siap Pilih Mobil Listrik
-
2 Pesawat Bertabrakan di Udara, 3 Orang Tewas
-
Ancam Bunuh Donald Trump dan Kirim Bubuk Putih, Pria 51 Tahun Ditangkap
-
Hadapi Ancaman Iran, AS Tingkatkan Persenjataan di Timur Tengah
-
Dugaan Penipuan Wisata Rohani ke Israel, Bos HMT Tour Dilaporkan Polisi
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar