Suara.com - Kelompok HAM Amnesty International mengatakan pihaknya berpendapat rezim Presiden Nicolas Maduro melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan di Venezuela dan meminta Pengadilan Kejahatan Internasional untuk menyelidiki.
“Dihadapkan dengan pelanggaran HAM yang serius, kekurangan obat-obatan dan makanan, serta kekerasan, maka ada kebutuhan mendesak bagi penegakan keadilan,” demikian kata Amnesty dalam sebuah laporan baru sebagaimana dikutip dari VOA, Rabu (15/5/2019).
Menurut Amnesty International, ada koordinasi tingkat tinggi antara pasukan keamanan di Venezuela untuk menetralisasi atau menghilangkan siapa saja yang dicurigai menentang Presiden Nicolas Maduro, khususnya di daerah-daerah miskin.
“Penguasa di tingkat tertinggi, termasuk Nicolas Maduro, tahu tentang tindakan publik dan mengerikan ini, serta tidak mengambil tindakan untuk mencegah atau menyelidikinya,” kata Amnesty.
Amnesty International mendesak Dewan HAM PBB untuk membentuk panel penyelidik dalam sesinya bulan depan, serta minta Pengadilan Kejahatan Internasional di Den Haag mempertimbangkan tindakan terhadap pemerintahan Maduro.
Tag
Berita Terkait
-
Intelijen Tahan Wakil Pemimpin Oposisi Venezuela
-
Venezuela Keluarkan Perintah Penangkapan Pemimpin Oposisi
-
Disokong AS, Kaum Kaya Venezuela Kudeta Presiden Sosialis Maduro
-
Peru Usir Puluhan Migran Venezuela karena Identitas Palsu
-
9 Agenda Prioritas Penanganan HAM untuk Jokowi dan Prabowo, Ada soal LGBT
Terpopuler
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- Tak Perlu Mahal! Ini 3 Mobil Bekas Keluarga yang Keren dan Nyaman
- Dapat Status Pegawai BUMN, Apa Saja Tugas Manajer Koperasi Merah Putih?
- 5 HP Xiaomi yang Awet Dipakai Bertahun-tahun, Performa Tetap Mantap
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
Pilihan
-
Iran Tutup Lagi Selat Hormuz, IRGC: Amerika Serikat Perompak!
-
Selat Hormuz Kembali Ditutup? Iran Dituding Tembak Kapal Tanker di Dekat Oman
-
BREAKING NEWS! Iran Resmi Buka Blokade Selat Hormuz Sepenuhnya
-
Kisah di Balik Korban Helikopter Sekadau, Perjalanan Terakhir yang Tak Pernah Sampai
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
Terkini
-
BNI Pastikan Proses Pengembalian Dana Aek Nabara Sesuai Perkembangan Penyidikan
-
Bantah Ramal Indonesia Bakal Chaos, JK: Itu Said Didu, Bukan Saya
-
Catat! Ini 7 Rumah Sakit di Jawa Tengah yang Layani Visum Gratis bagi Korban Kekerasan
-
Selat Hormuz Ditutup Lagi, Trump Sentil Iran, Mojtaba Khamenei Balas Menohok
-
Megawati Ungkap Bahaya Pangkalan Militer Asing, Serukan Dasa Sila Bandung
-
PBB Dinilai Tak Relevan, Megawati Desak Reformasi Total: Hapus Veto, Pakai Pancasila
-
Sebut Tuntutan Kasus LNG Tidak Utuh, Nandang Sutisna: Kerugian Parsial Jangan Dipaksakan Jadi Pidana
-
Sejumlah Harga BBM Naik Hari Ini, JK: Tidak Bisa Tahan Lagi Negara Ini, Keuangannya Defisit
-
Aktivis Kecam Klaim DPR, Sebut Visum Gratis Bagi Korban Kekerasan Seksual Adalah Mandat UU
-
TB Hasanuddin Sentil Menhan dan Menlu Jarang Rapat di Komisi I: Kami Merasa Tertutup untuk Diskusi!