Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan merespon sikap sejumlah purnawirawan TNI-Polri dalam Front Kedaulatan Bangsa (FKB) yang sepakat akan turun ke jalan bersama masyarakat untuk menggelar aksi pada 22 Mei 2019.
Dalam deklarasinya, para purnawirawan tersebut mengungkapkan aksi yang akan digelar tersebut murni inisiasi dari rakyat yang hendak memperjuangkan NKRI. Luhut menuturkan dirinya juga merupakan seorang purnawirawan yang juga merasakan perjuangan yang lahir dari nurani rakyat.
"Memangnya hanya mereka yang purnawirawan? Saya kan purnawirawan juga. Apakah hanya mereka yang merasakan rakyat? Saya juga. Mungkin banyak diantaranya mereka itu belum pernah dengar desingan peluru ko," ujar purnawirawan jenderal bintang empat tersebut di Hotel Akmani, Jakarta, Senin (20/5/2019) malam.
Luhut juga mengingatkan kepada para purnawirawan tersebut untuk tidak asal berbicara. Sebab kata Luhut, dirinya yang juga para purnawirawan yang lainnya, tidak akan mungkin menciderai institusi purnawirawan.
"Sudahlah kalau soal itu juga saya dan teman-teman ndak akan mau melacurkan profesionalisme kami. Janganlah macam-macam itu ngomong," tandasnya.
Sebelumnya, sejumlah purnawirawan TNI dan Polri yang tergabung dalam Front Kedaulatan Bangsa (FKB) menyatakan sikap pascapemilu 2019.
Para purnawirawan tersebut menyatakan telah terjadi kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) selama Pemilu 2019.
Ketua FKB Jenderal (Purn) Tyasno Sudarto mengatakan saat ini keadaan ekonomi di Indonesia sangat membebani masyarakat. Dengan adanya kecurangan TSM saat Pemilu 2019, Tyasno melihat seperti ibu pertiwi yang tengah diperkosa.
"Saat ini bangsa dan negara kita sedang mengalami kondisi politik yang tidak stabil, disebabkan hak kedaulatan rakyat dalam kehidupan demokrasi dirampas, bagaikan Ibu pertwi yang sedang diperkosa," kata Tyasno dalam konferensi pers di Hotel Gran Mahakam, Jalan Mahakam, Jakarta Selatan, Senin (20/5/2019).
Baca Juga: Purnawirawan Ini Ingatkan TNI Polri Jangan Jadi Tim Sukses
Tag
Berita Terkait
-
Purnawirawan Ini Ingatkan TNI Polri Jangan Jadi Tim Sukses
-
Tolak Hasil Pemilu Versi KPU, Purnawirawan Dalam FKB Ikut Turun Aksi 22 Mei
-
Sejumlah Purnawirawan TNI-Polri Sebut Terjadi Kecurangan Selama Pemilu 2019
-
Yusuf Martak Heran, Nilai Luhut Selalu Turun di Setiap Masalah
-
Viral TKN Salami Jokowi Sambil Hormat Lalu Tertawa, Sindir Prabowo?
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
-
Penghentian Operasi dan PHK Intai Industri Batu Bara Usai Kementerian ESDM Pangkas Kuota Produksi
Terkini
-
Pigai Akui Uang Pribadi Terkuras karena Kementerian HAM Tak Punya Anggaran Bansos
-
Saksi Ungkap Ada Uang Nonteknis dan Uang Apresiasi dalam Pengurusan Sertifikasi K3 di Kemnaker
-
Pedagang Kota Tua Terpaksa 'Ngungsi' Imbas Syuting Film Lisa BLACKPINK: Uang Kompensasi Nggak Cukup!
-
Sri Raja Sacandra: UU Polri 2002 Lahir dari Konflik Kekuasaan, Bukan Amanah Reformasi
-
Prabowo Wanti-wanti Pimpinan yang Akali BUMN Segera Dipanggil Kejaksaan
-
Natalius Pigai Bangga Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB: Sebut Prestasi Langka di Level Dunia
-
Nadiem Kaget Banyak Anak Buahnya Terima Gratifikasi di Kasus Chromebook: Semuanya Mengaku
-
Tangis Nenek Saudah Pecah di Senayan: Dihajar Karena Tolak Tambang, Kini Minta Keadilan
-
Guntur Romli Kuliti Jokowi: Demi PSI, Dinilai Lupa Rakyat dan Partai Sendiri
-
Saksi Ungkap Alur Setoran Uang Pemerasan K3 Sampai ke Direktur Jenderal Kemenaker