Suara.com - Pihak kepolisian tengah melakukan persiapan pengamanan menyambut demonstrasi yang menolak hasil rekapitulasi suara KPU RI. Kawat berduri sudah mulai dipasang oleh pihak Kepolisian sejak Selasa (21/5/2019) pagi.
Pantauan suara.com pada sekitar pukul 12.40 WIB, pihak kepolisian mulai menurunkan kawat berduri dari mobil yang sudah disiagakan sejak pagi. Kawat tersebut dipasang mengelilingi kantor Bawaslu RI di Jalan M. H. Thamrin, Jakarta Pusat.
Pintu samping Bawaslu yang berada di jalan Wahid Hasyim tidak dipasangi kawat besi. Namun, beberapa personil Kepolisian juga sudah bersiaga di pintu samping tersebut.
Di bagian depan, kawat berduri itu dipasang sepanjang jalur busway dari perempatan jalan Thamrin dan Wahid Hasyim hingga Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) depan Bawaslu.
Selain itu pihak kepolisian juga telah menyiagakan kendaraan bermotor, mobil Pengurai Massa (Raisa) dan komando di depan Bawaslu.
Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Pol. Harry Kurniawan belum mau memberikan keterangan lebih jauh. Ia hanya mengatakan pihaknya tengah melakukan persiapan menyambut massa aksi.
"Iya sedang persiapan pengamanan ya, massa aksinya belum ada," jelas Harry di Bawaslu RI, Thamrin, Jakarta Pusat.
Sebelumnya Kepolisian juga sudah menutup jalan Thamrin dari Bundaran HI sampai perempatan depan Bawaslu. Masyarakat yang ingin menuju Monas dari Bundaran HI harus memutar lewat Tanah Abang.
Untuk diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional Pemilu 2019. Hasilnya pasangan nomor urut 01 Jokowi - Ma'ruf Amin unggul 55,50 persen.
Baca Juga: Prabowo: Pengumuman KPU Senyap-senyap di Waktu yang Janggal
Hal itu disampaikan Komisioner KPU RI, Evi Novida Ginting Manik dalam rapat pleno penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional Pemilu 2019 di Ruang Sidang Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019) dini hari.
"Jumlah pasangan nomor urut 01 Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin sebanyak 85.607.362, atau 55,5 persen dari total nasional. Jumlah pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga nomor urut 02 sebanyak 68.650.239 atau 44,50 persen dari total nasional," ujar Evi.
Berita Terkait
-
Meski Tolak Hasil Final Pemilu 2019, Saksi BPN dan TKN Tetap Berpelukan
-
Kalahkan Prabowo, Watimpres: Selamat Pak Jokowi Presiden Terpilih 2019-2024
-
Hasil Pemilu Diumumkan Dini Hari, Tengku Zul: Yang Dengar Jin dan Setan
-
Mantan KSAD TNI Minta Presiden Terpilih Menangkap Aspirasi Semua Pihak
-
Bawaslu Tolak Laporan BPN soal Kecurangan TSM, KPU: Sudah Sejalan
Terpopuler
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
- 5 Sunscreen Terbaik Harga di Bawah Rp30 Ribu agar Wajah Cerah Terlindungi
- Siapa Shio yang Paling Hoki di 5 November 2025? Ini Daftar 6 yang Beruntung
- 24 Kode Redeem FC Mobile 4 November: Segera Klaim Hadiah Parallel Pitches, Gems, dan Emote Eksklusif
Pilihan
-
Bos Pajak Cium Manipulasi Ekspor Sawit Senilai Rp45,9 Triliun
-
6 Kasus Sengketa Tanah Paling Menyita Perhatian di Makassar Sepanjang 2025
-
6 HP Memori 128 GB Paling Murah Terbaru 2025 yang Cocok untuk Segala Kebutuhan
-
4 Rekomendasi Tablet RAM 8 GB Paling Murah, Multitasking Lancar Bisa Gantikan Laptop
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
Terkini
-
Ketua BAM DPR Aher Janji UU Ketenagakerjaan Baru akan Lebih Baik Usai Temui Buruh KASBI
-
Lewat Kolaborasi dengan Iko Uwais di Film TIMUR, BNI Dukung Industri Film Nasional
-
Internet di Indonesia Masih Belum Merata, Kolaborasi Infrastuktur adalah Jalan Pintasnya
-
Aksi Buruh KASBI di DPR Bubar Usai Ditemui Aher, Janji Revisi UU Ketenagakerjaan
-
Komoditas Nikel Indonesia Menguat, Hilirisasi Jadi Kunci
-
Bahlil Sarankan Mantan Presiden Dapat Anugerah Gelar Pahlawan Nasional, Termasuk Soeharto
-
Ajukan PK, Adam Damiri Akan Hadirkan Enam Ahli di Sidang Asabri
-
Komisi VII DPR Sentil Industri Film Nasional: 60 Persen Dikuasai Kelompok Tertentu, Dugaan Monopoli?
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak RS? Ini Klarifikasi Gubernur Pramono Anung
-
Empat Gubernur Riau Terjerat Korupsi, KPK: Kami Sudah Lakukan Pencegahan Intensif