Suara.com - Badan Pengawas Pemilu RI menemukan 9 partai politik peserta Pemilu 2019 yang tidak melaporkan identitas penyumbang dana kampanye secara lengkap dan diketahui bahwa Partai Solidaritas Indonesia (PSI) adalah partai yang donaturnya paling banyak tak dilaporkan.
Dari data Bawaslu diketahui bahwa ada sebanyak 70 donatur perseorangan dan dua penyumbang badan usaha nonpemerintah yang tak dilaporkan oleh PSI.
Temuan ini diperoleh Bawaslu dari hasil pengawasan terhadap Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) peserta Pemilu 2019.
"Dari 16 partai politik peserta Pemilu 2019, ada sembilan partai politik yang tidak melaporkan identitas penyumbang dana kampanyenya secara lengkap," ujar Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar di Jakarta, Selasa (28/5/2019).
Berdasarkan data yang disampaikan Bawaslu, kesembilan partai itu yakni PKB, Golkar, Nasdem, Garuda, Berkarya, PSI, Hanura, Demokrat dan PKPI.
Berikut adalah rinciannya:
1. PKB tidak mencantumkan identitas 6 pemyumbang perseorangan dan satu penyumbang kelompok.
2. Golkar tidak mencantumkan identitas 1 penyumbang perseorangan dan satu penyumbang badan usaha nonpemerintahan.
3. Nasdem tidak mencantumkan identitas 1 penyumbang badan usaha nonpemerintahan.
Baca Juga: Bawaslu Tolak Tindaklanjuti Laporan BPN Prabowo Soal Situng KPU
4. Garuda tidak mencantumkan identitas 3 penyumbang perseorangan.
5. Berkarya tidak mencantumkan identitas 1 penyumbang perseorangan.
6. PSI tidak mencantumkan identitas 70 penyumbang perseorangan dan 2 penyumbang kelompok.
7. Hanura tidak mencantumkan identitas 1 penyumbang perseorangan dan satu penyumbang kelompok.
8. Demokrat tidak mencantumkan identitas 4 penyumbang perseorangan.
9. PKPI tidak mencantumkan identitas 3 penyumbang perseorangan.
Berita Terkait
-
Akses Tertutup, Drone Jadi Andalan Salurkan Bantuan Korban Banjir di Aceh
-
Akses Terputus, Relawan PSI Tetap Tempuh Jalan Sulit Salurkan Bantuan untuk Warga Tapanuli Utara
-
PSI Terobos Banjir Sumut, Ribuan Nasi Bungkus dan Air Bersih Jadi Penyelamat Warga
-
PSI Riau Gerak Cepat Kirim Bantuan Korban Banjir Sumbar
-
Tak Main-main! PSI Riau Targetkan 60 Kursi di 2029, Sebut Jokowi akan Ikut Mengurus Partai
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Motor Bekas di Bawah 10 Juta Buat Anak Sekolah: Pilih yang Irit atau Keren?
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- 5 Mobil Bekas 3 Baris Harga 50 Jutaan, Angkutan Keluarga yang Nyaman dan Efisien
- Harga Mepet Agya, Intip Mobil Bekas Ignis Matic: City Car Irit dan Stylish untuk Penggunaan Harian
- 10 Mobil Bekas Rp75 Jutaan yang Serba Bisa untuk Harian, Kerja, dan Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
Terkini
-
Implementasi Pendidikan Gratis Pemprov Papua Tengah, SMKN 3 Mimika Kembalikan Seluruh Biaya
-
Boni Hargens: Reformasi Polri Harus Fokus pada Transformasi Budaya Institusional
-
Alarm Keras DPR ke Pemerintah: Jangan Denial Soal Bibit Siklon 93S, Tragedi Sumatra Cukup
-
Pemprov Sumut Sediakan Internet Gratis di Sekolah
-
Bantuan Tahap III Kementan Peduli Siap Diberangkatkan untuk Korban Bencana Sumatra
-
Kasus Bupati Lampung Tengah, KPK: Bukti Lemahnya Rekrutmen Parpol
-
Era Baru Pengiriman MBG: Mobil Wajib di Luar Pagar, Sopir Tak Boleh Sembarangan
-
BGN Atur Ulang Jam Kerja Pengawasan MBG, Mobil Logistik Dilarang Masuk Halaman Sekolah
-
BGN Memperketat Syarat Sopir MBG Pasca Insiden Cilincing, SPPG Tak Patuh Bisa Diberhentikan
-
Bupati Kini Jadi 'Dirigen' Program MBG, Punya Kuasa Tutup Dapur Nakal