Suara.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) menilai sidang sengketa Pilpres 2019 merupakan pembelajaran politik kepada masyarakat. Sebab, kata Mahfud, sidang sengketa Pilpres 2019 di MK digelar secara terbuka yang bisa dilihat langsung oleh masyarakat.
"Kita ikutin sebagai pembelajaran kepada masyarakat, kita ikuti sidang MK ini dan itu sudah terbuka," ujar Mahfud di kantor Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/6/2019).
Dalam persidangan, Mahfud yakin nantinya akan terbongkar siapa yang berbohong, siapa yang tengah memainkan "drama" atau siapa yang hanya ingin mengambil momentum terkait pelaksanaan Pilpres 2019.
Dia pun meminta agar masyarakat terus menyoroti sidang sengketa Pilpres sampai hakim MK memberikan putusan.
"Siapa yang bohong akan ketahuan, siapa yang berdrama akan ketahuan. Kan gitu. Rakyat kan tidak bodoh. Oh ini orang berdrama, oh ini orang enggak ngerti masalah, oh ini orang hanya mengambil segmen tertentu. Itu sudah terlihat semua dari sidang-sidang. Nah masyarakat biar nonton sampai MK membuat vonis," kata dia.
Lebih lanjut, Mahfud mengingatkan agar para hakim MK peka untuk memilah-milah keterangan saksi yang dianggap sesuai dengan fakta-fakta yang muncul persidangan.
"Nah MK membuat vonis harus pintar juga menilai setiap butir pernyataan saksi ini salah, ini bilang begini tapi salah faktanya, begini ini sudah dibantah oleh ini, ini ada fakta lain begini. Itu namanya MK yang benar," ucap Mahfud.
Mahfud juga berharap para hakim MK tidak hanya mengabulkan gugatan atau menolak gugatan. Menurutnya dalam memutuskan perkara, harus jelas argumennya.
"Jangan hanya mengatakan gugatan dikabulkan, misalnya, atau gugatan ditolak. Jangan hanya begitu. Harus ada argumen seperti, ya ini pengalaman saja, bukan karena saya," katanya.
Baca Juga: Masalah soal Input Data Situng, Ahli IT KPU: Hanya Kesalahan Manusiawi
"Dulu tahun 2009 ramenya bukan main, begitu saya putus jam 4 (16.00), jam 5 (16.00) sore sudah selesai semua tahun 2009. Karena kita argumennya jelas, setiap dalil itu dibahas," tandasnya.
Berita Terkait
-
Mahfud MD Sebut Kesaksian Keponakannya dalam Sidang Sengketa Pilpres Mentah
-
Keponakannya Jadi Saksi Prabowo di MK, Mahfud MD: Kalau Diteror Bilang Saya
-
Mahfud MD: Tidak Ada Adu Data C1 yang Dulu Dijanjikan Kubu Prabowo
-
Mahfud MD Memuji Tim Hukum Prabowo Cerdik, Ini Alasannya
-
Mahfud MD dan Gerakan Suluh Kebangsaan: Tangkap Dalang Kerusuhan 22 Mei
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 5 Bek Kanan Terbaik Premier League Saat Ini: Dominasi Pemain Arsenal
Pilihan
-
Prediksi Timnas Indonesia U-17 vs Zambia: Garuda Muda Bidik 3 Poin Perdana
-
Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Kompak Stagnan, Tapi Antam Masih Belum Tersedia
-
Jokowi Takziah Wafatnya PB XIII, Ungkap Pesan Ini untuk Keluarga
-
Nasib Sial Mees Hilgers: Dihukum Tak Main, Kini Cedera Parah dan Absen Panjang
-
5 HP dengan Kamera Beresolusi Tinggi Paling Murah, Foto Jernih Minimal 50 MP
Terkini
-
Alasan Onad Pakai Narkoba Akhirnya Terungkap, Pengajuan Rehab Bakal Dikabulkan?
-
Dulu Digugat, Kini Aset Harvey Moeis dan Koleksi Sandra Dewi Siap Dilelang Kejagung!
-
Diungkap AHY, Prabowo Akan Bahas Restrukturisasi Utang Whoosh di Istana
-
Dishub DKI Bantah Warga Habiskan 30% Gaji untuk Transportasi: Nggak Sampai 10 Persen!
-
Sembunyi di Plafon dan Jatuh, Sahroni Ungkap Detik-detik Mencekam Penjarahan Rumahnya
-
Manuver Projo Merapat ke Gerindra: Rocky Gerung Sebut 'Gempa Bumi Politik' dan Minta Media Bongkar
-
Usai Jebol Bikin Banjir, Pramono Mau Kunjungi Tanggul Baswedan Besok
-
Tragis! Polisi Tewas di Tangan Pemabuk, Kronologi Ngeri Kasus Brigadir Abraham
-
Harta Karun Harvey Moeis-Sandra Dewi Siap Dilelang! Cek Daftar Rumah Mewah hingga Perhiasannya
-
Ahli Media Sosial di Sidang MKD Soroti Penyebaran Hoaks Cepat dan Respons Lambat DPR