Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersikeras tetap akan menjual saham perusahaan produsen bir, PT Delta Djakarta Tbk (DLTA) meski baru saja mendapatkan deviden Rp 100 miliar. Proses penjualan masih tersendat di DPRD DKI.
Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Riyadi mengatakan sikap Pemprov DKI yang diinisiasi Gubernur Anies Baswedan tetap jelas, yakni menjual saham sebesar 26,25 persen perusahaan produsen Anker bir tersebut, sesuai dengan janji kampanyenya di Pilgub 2017.
Namun proses itu masih tersendat di meja DPRD DKI karena belum semua anggota dewan parlemen Kebon Sirih setuju melepas saham bir DLTA.
"Enggak ada pengaruhnya, tetap proses berjalan. Kami sudah ngajuin surat ke DPRD, masih bergulir prosesnya masih lanjut. Kan kami lagi di eksekutif lagi nunggu pembahasan dewan," kata Riyadi saat dihubungi, Kamis (20/6/2019).
Adapun fraksi di DPRD DKI yang belum setuju melepas saham bir DLTA antara lain Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Hanura, dan Fraksi Nasdem. Mereka beranggapan APBD DKI masih untung besar dengan pendapatan dari kepemilikan saham tersebut.
Sementara dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT Delta Djakarta Tbk (DLTA) pada Rabu (19/6/2019) memutuskan membagikan dividen dengan jumlah total Rp 382,7 miliar (Rp 478 per lembar saham). Angka ini lebih tinggi dari perolehan laba bersih perseroan di 2018 sebesar Rp 338,07 miliar (Rp 260 per lembar saham).
Pemprov DKI Jakarta sendiri saat ini mempunyai saham produsen Anker bir tersebut sebesar 26,25 persen atau sebanyak 210.200.700 lembar saham kepemilikan. Maka dari itu, Pemprov DKI Jakarta berhak mendapatkan deviden tunai sebesar Rp 100.475.934.600.
Berita Terkait
-
Untung Jual Bir, PT Delta Jakarta Setor Rp 100 Miliar ke Pemprov DKI
-
Gerindra: Separuh Anggota DPRD DKI Setuju Saham Bir Dijual
-
Soal Rencana Penjualan Saham Bir, Taufik Terus Lobi PDIP dan Nasdem
-
Senin, Taufik Janji Bujuk DPRD DKI Restui Anies Jual Saham Bir
-
Bilang Tak Halal, PA 212 Desak DPRD Restui Anies Jual Saham Bir
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu