Suara.com - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigjen Dedi Prasetyo menyebut gedung Mahkamah Konstitusi (MK) akan dikawal ketat jelang putusan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).
Menurutnya, ada sebanyak 47 ribu aparat gabungan TNI-Polri yang dikerahkan untuk pengamanan jelang sidang vonis di MK terkait gugatan sengketa Pilpres 2019 yang diajukan pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.
Aparat gabungan tersebut dikatakan Dedi dikerahkan untuk mengantisipasi segala potensi gangguan kerawanan selama proses dan penetapan hasil sidang.
Rincian dari 47 ribu pasukan itu adalah 27 ribu dari TNI, 28 ribu dari kepolisian, dan pasukan dari pemerintahan daerah sebanyak 2 ribu personel.
"Jadi seluruh kekuatan yang terlibat dalam pengamanan di gedung mk dan sekitarnya hampir 47 ribu," ujar Dedi di Mabes Polri, Senin (24/6/2019).
Menurut Dedi, seluruh pasukan tersebut nantinya akan ditempatkan di berbagai lokasi vital di Jakarta. Diantaranya disebut Dedi seperti kantor Kedutaan besar negara lain, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Namun, kata Dedi, fokus pengamanan tetap berada di gedung MK. Ia menyebut sebanyak 13 ribu personel disiagakan khusus menjaga sekitar gedung MK.
"Untuk pengamanan MK kurang lebih sekitar 13 ribu personel yang terlibat pengamanan di MK secara aktif," jelas Dedi.
Seluruh jumlah personil yang disiagakan ini diharapkan Dedi memberikan jaminan keamanan selama proses persidangan. Ia mengimbau agar masyarakat tidak perlu takut dengan adanya indikasi kerusuhan di Jakarta.
Baca Juga: PA 212 Ngotot Aksi di MK, TKN: Tidak Patuh sama Prabowo!
"Masyarakat diimbau tidak perlu takut. Jaminan keamanan ini diberikan aparat keamanan baik dari unsur Polri maupun TNI dan tentunya dari unsur Pemda juga," pungkas Dedi.
Berita Terkait
-
Tak Cuma Pikirkan Putusan Gugatan Prabowo, KPU Mulai Urus Pilkada 2020
-
Jelang Putusan Gugatan Pilpres, MK Pasrahkan Keamanan ke Polisi
-
MK Berharap Jokowi dan Prabowo Pelukan di Sidang Putusan Gugatan Pilpres
-
Politikus PDIP Nilai Hakim MK Berani Tak Populer di Sidang Gugatan Prabowo
-
Hakim Rapat Putuskan Gugatan Prabowo, MK Dipasang Kawat Berduri
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing
-
Sekolah Rakyat Tuban Tunjukkan Dampak Positif, Sekolah Permanen Disiapkan
-
Ferdinand Hutahean: Penempatan Polri di Bawah Kementerian Bukan Solusi Benahi Keluhan Masyarakat
-
Usai Gelar Perkara, KPK Tetapkan Status Hukum Hakim dan Pihak Lain yang Terjaring OTT di Depok
-
KPK Geledah Kantor Pusat Bea Cukai dan Rumah Tersangka, Dokumen hingga Uang Tunai Diamankan
-
Indonesia Police Watch Tolak Wacana Polri di Bawah Kementerian: Akan Jadi Pembantu Politisi
-
Filosofi Jersey Soekarno Run 2026: Mengusung Semangat Berdikari dan Simbol Perjuangan
-
Golkar Dukung Prabowo Masuk Dewan Perdamaian Gaza: Politik Bebas Aktif, Mengalir tapi Tidak Hanyut