Minta Kongres Dipercepat, Deklarator Demokrat: SBY Jalankan Politik Dinasti

Suara.com - Pendiri sekaligus deklarator Partai Demokrat Hengky Luntungan menilai, Susilo Bambang Yudhoyono telah membawa partai berlambang bintang Mercy itu ke praktik politik dinasti.

Karenanya, Hengku melalui DPP Forum Komunikasi dan Deklarator Partai Demokrat meminta pelaksanaan kongres dipercepat pada September 2019.

Ia mengatakan, SBY melanggar sejumlah pasal AD/ART yang dibuat pada Kongres Bali 2013 dan Kongres Surabaya 2010.

SBY, kata dia, juga telah membuat seolah-olah Partai Demokrat besar karena sosoknya sendiri dan menisbikan peran pendiri serta deklarator partai.

"Sehingga Bapak SBY mencoba menjadikan Partai Demokrat menjadi partai tokoh dan dirinya menjadi tokoh Partai Demokrat sebagai pemilik partai demokrat," kata Hengky di kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (2/7/2019)

"SBY juga menganut sistem partai dinasati yang sering melakukan manajemen konflik di internal dengan menyingkirkan pejuang partai. Padahal, para pejuang partai telah berjasa saat berdirinya Demokrat,” tukasnya lagi.

Hengky sebagai pendiri Demokrat menjelaskan, SBY baru masuk menjadi kader tahun 2003 atau 2 tahun setelah organisasi politik itu didirikan tahun 2001.

"Sehingga partai ini sengaja digiring seolah-olah didirikan oleh keluarga Cikeas. Saya pelaku sejarah, tidak hanya pendiri, saya juga mendaftarkan partai dan membuat AD/ART partai," ujarnya.

Alasan lainnya DPP Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat meminta kongres dipercepat pada September tahun ini karena menilai SBY telah gagal membesarkan partai. Itu ditunjukkan dengan perolehan suara yang merosot setiap pemilu.

Baca Juga: Jadi Wapres Dua Kali, JK Ungkap Perbedaan Kerja dengan Jokowi dan SBY

Hengky menjelaskan, tahun 2014 Demokrat memperoleh suara sebanyak 10,19 persen suara. Sementara Pemilu 2009, Demokrat meraup 20,40 persen suara pemilih.

”Dengan demikian, persentase perolehan suara partai merosot hingga 50 persen. Sementara Pemilu 2019 hanya memeroleh 7,7 persen suara pemilih. Ketua Umum saat ini, SBY, gagal,” tegasnya.