Suara.com - Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Giri Suprapdiono resmi mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan (Capim) KPK periode 2019-2023. Giri mengaku mendaftar sebagai Capim KPK atas inisiatif pribadi.
Giri menuturkan pada tahun 2014 dirinya juga mendaftarkan diri sebagai Capim KPK. Ketika itu, kata dia, dirinya masuk ke dalam 19 besar.
Untuk itu, Giri mengatakan ingin mencoba kembali mendaftarkan diri. Menurutnya, hal itu semata-mata sebagai kewajiban warga negara dalam memberantas praktik korupsi.
"Pada dasarnya sebagai insiatif dan kewajiban warga negara. Jadi saya sudah gabung ke KPK sejak 2005 sudah 14 tahun. Saya pikir sudah saatnya saya mencoba kembali, tahun 2014 saya mencalonkan dan masuk 19 besar. Saya akan coba lagi. Pada prinsipnya bahwa pemberantasan korupai itu menjadi kewajiban setiap warga negara," kata Giri di Sekretariat Pansel Capim KPK Jilid V, Kementerian Sekretariat Negara, Gedung I, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2019).
Berkenaan dengan itu, Giri menilai ada beberapa hal yang perlu dibenahi dan menjadi fokus perhatiannya jika nanti terpilih sebagai pimpinan KPK periode 2019-2023. Diantaranya terkait pemberantasan korupsi di level bawah hingga pembenahan sistem politik di Indonesia.
"Saya pikir banyak hal ya KPK ini memberantas korupsi banyak pejabat yang kena tapi kemudian banyak yang blum menyelesaikan korupsi yang dilevel bawah. Bukan mandek tapi KPK mempunyai kewajiban utk menyelesaikan," ujarnya.
Kendati begitu, Giri menilai terdapat peningkatan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) sebesar 21 poin dan menjadi Indonesia terbaik di dunia. Hanya, ada satu hal lain yang menurutnya perlu diperbaiki, yakni terkait sitem politik di Indonesia.
"Ini jadi inti makalah saya dan ini saya akan menyoroti yang utama adalah kita harus mmperbaiki politik itu. Politik ini berintegtitas. Politik ini murah kemudian insentif bagi pejabatnya. Dan yang terkahir adalah bahwa negara harus hadir dalam bidang politik melalui pendanaan yang mencukupi," ucapnya.
Untuk diketahui, setidaknya ada tiga orang yang berasal dari internal KPK yang telah terdaftar sebagai Capim KPK Jilid V. Mereka adalah Penasihat KPK Tsani, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, dan Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, Giri Suprapdiono.
Baca Juga: Wapres JK Minta Pimpinan KPK Berikutnya Tak Asal Tangkap Orang
Berita Terkait
-
Wapres JK Minta Pimpinan KPK Berikutnya Tak Asal Tangkap Orang
-
Dapat Dorongan dari Pimpinan, Penasihat KPK Tsani Daftar Capim KPK Jilid V
-
Kejagung Rekomendasikan 5 Jaksa Daftar Capim KPK, Ini Nama-namanya
-
Dua Komisioner KPK Daftar Capim KPK Jilid V, Namanya Masih Dirahasiakan
-
Deputi Pencegahan KPK hingga Anggota Kompolnas Daftar Capim KPK Hari Ini
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
UPDATE Klasemen SEA Games 2025: Indonesia Selangkah Lagi Kunci Runner-up
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
Terkini
-
Usai OTT Jaksa di Banten yang Sudah Jadi Tersangka, KPK Serahkan Perkara ke Kejagung
-
Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang Terjaring OTT KPK, Langsung Dibawa ke Gedung Merah Putih
-
KPK Amankan 10 Orang saat Lakukan OTT di Bekasi, Siapa Saja?
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan