Suara.com - Wakil Presiden Terpilih Maruf Amin dikenal sebagai sosok yang selalu tampil dengan mengenakan sarung dalam berbagai kesempatan. Sarung menjadi item yang melekat kuat dengan Maruf Amin.
Saat Maruf Amin bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (4/7/2019), ia juga mengenakan sarung.
Diakui oleh Maruf Amin, kia mengaku nyaman mengenakan sarung lantaran sudah terbiasa. Namun, kini Maruf Amin akan segera dilantik menjadi RI 2, lantas bisakah Maruf Amin memakai sarung selama bertugas menjadi wakil presiden?
Tak Ada Aturan Berpakaian Untuk Pimpinan Negara
Pada akhir Agustus 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2018 tentang Tata Pakaian Pada Acara Kenegaraan dan Acara Resmi.
Dalam aturan tersebut diatur tata cara berpakaian selama menghadiri acara kenegaraan maupun acara resmi. Jenis pakaian yang digunakan dalam acara tersebut adalah Pakaian Sipil Lengkap (PSL), pakaian dinas, pakaian kebesaran maupun pakaian nasional.
Pakaian PSL untuk laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam. Hal serupa berlaku untuk wanita, hanya saja wanita bisa memilik menggunakan rok atau celana panjang.
Pakaian dinas yang dimaksud adalah pakaian dinas upacara bagi TNI dan Polri serta pakaian dinas yang ditetapkan kementerian atau lembaga. Sementara, pakaian kebesaran berupa pakaian khusus yang bisa digunakan pada upacara resmi, knegaraan atau adat.
Adapun pakaian nasional berupa pakaian berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, bisa juga menggunakan Pakaian Sipil Nasional (PSN).
Baca Juga: Viral Lagu Kebangsaan Indonesia Pakai Bahasa Mandarin, Ini Faktanya
PSN yang dimaksud dalam peraturan ini berupa jas beskap tertutup dan memakai saku, celana panjang berwarna sama dengan jas, sarung fantasi dan peci nasional.
Meski demikian, dalam aturan ini tidak diatur secara khusus pakaian yang wajib dikenakan oleh pimpinan negara. Sehingga, presiden dan wakil presiden bisa menyesuaikan pakaian secara fleksibel.
Bisa Bersarung Meski Jadi Wapres
Juru Bicara Wakil Presiden Jusuf Kalla, Husain Abdullah menegaskan pakaian yang dikenakan oleh pimpinan negara bisa menyesuaikan secara fleksibel. Menurutnya, pemakaian sarung selama menjadi wapres tidak melanggar aturan apapun.
Bahkan ia juga mencontohkan dengan kondisi pimpinan di negara lain yang kerap kali mengenakan pakaian tradisional saat menghadiri acara diplomatik. Salah satunya adalah Raja Arab Saudi yang sering mengenakan pakaian panjang berwarna putih atau disebut thawb.
Selain itu, ada pula pejabat pemerintahan Myanmar yang mengenakan pakaian seperti sarung dan dipadukan dengan jas tertutup.
"Mudah-mudahan beliau (Maruf Amin) tidak mengubah stylenya. Tetap saja seperti saat ini (pakai sarung) setelah beliau resmi menjabat sebagai wapres," kata Husain kepada Suara.com.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Profil Wali Kota Prabumulih: Punya 4 Istri, Viral Usai Pencopotan Kepsek SMPN 1
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu
-
Misi Penyelamatan Pekerja Tambang Freeport Berlanjut, Ini Kabar Terbarunya
-
Buntut Aksi Pemukulan Siswa ke Guru, Dikeluarkan Sekolah dan Ayah yang Polisi Terancam Sanksi
-
Perkuat Pertahanan Laut Indonesia, PLN dan TNI AL Jalin Kolaborasi
-
Korban Pemerkosaan Massal '98 Gugat Fadli Zon: Trauma dan Ketakutan di Balik Penyangkalan Sejarah
-
Pengamat: Dasco Punya Potensi Ubah Wajah DPR Jadi Lebih 'Ramah Gen Z'
-
Cuma Minta Maaf Usai Ditemukan Polisi, Kejanggalan di Balik Hilangnya Bima Permana Putra
-
YLBHI Kritik Keras Penempatan TNI di Gedung DPR: Semakin Jauhkan Wakil Rakyat dengan Masyarakat!
-
Babak Baru Perang Lawan Pencucian Uang: Prabowo 'Upgrade' Komite TPPU Tunjuk Yusril Jadi Ketua
-
Serikat Petani: Program 3 Juta Rumah Akan Gampang Dilaksanakan kalau Reforma Agraria Dilaksanakan