Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menambah alat ukur kualitas udara di beberapa titik sebagai langkah awal mengatasi polusi udara di Jakarta. Idealnya Jakarta harus memilik 25 unit alat pemantau kualitas udara.
Gubernur Anies Baswedan mengakui alat ukur kualitas udara yang dimiliki Pemprov DKI belum sepenuhnya mencakup keseluruhan wilayah di Ibu Kota.
"Kita akan menyiapkan alat-alat ukur kualitas udara, karena hari ini, kalau kita ditanya balik bilang kualitas udara buruk, maka kita hanya bisa menentukan paling 10 titik. 15 titik maksimal di Jakarta," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2019).
Secara terpisah, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Andono Warih mengungkapkan alat ukur udara di Jakarta baru ada 8 unit yang terdiri dari 5 alat yang permanen, tiga mobile. Alat itu terletak di beberapa lokasi, yaitu di Kota, Hotel Indonesia, Jagakarsa, Lubang Buaya, dan Kebon Jeruk.
Andono menuturkan, idealnya Pemprov DKI memiliki 25 alat pengukur kualitas udara di seluruh sudut Ibu Kota.
"Ada beberapa pendekatan, misalnya per 1 juta penduduk 1 alat. Kita kan ada 13-an juta penduduk jadi 13 alat. Pendekatan kedua itu yang mengatakan tergantung grade, wilayahnya. misalnya berapa km². maka Jakarta perlu 25 alat. karena ada 650 km²," ungkapnya.
Lebih lanjut, untuk satu alat pemantau udara Pemprov DKI harus mengeluarkan uang sekitar Rp 5 miliar, jika dikalikan 17 alat baru maka total biaya yang dibutuhkan Rp 85 miliar.
Lebih lanjut, Andono mengklaim data kualitas udara Jakarta selalu dikeluarkan Dinas LH melalui website Jakarta Smart City sehingga masyarakat bisa mengantisipasi saat polusi kotor.
Baca Juga: Awas! Jakarta Mudah Kebakaran Selama Musim Kemarau dan Kekeringan Ekstrem
Berita Terkait
-
Terungkap! Anies Belum Punya Solusi Kongkret Atasi Udara Buruk Jakarta
-
Anies Sebut BPPT Offside Umumkan Ada Hujan Buatan Atasi Polusi Jakarta
-
Kontroversi IMB Pulau Reklamasi Anies, Bakal Jadi Preseden Buruk Masa Depan
-
Jakarta Darurat Polusi Udara, Anies Larang Event Pakai Genset Diesel
-
Digugat ke Pengadilan Soal Polusi Udara, Ini Kata Menteri Kesehatan
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT