Suara.com - Kuasa hukum pasangan Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra, menilai tidak mungkin lagi Mahkamah Agung (MA) menyidangkan kasus yang dikasasi oleh pengacara Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tanggal 3 Juli 2019 lalu, terkait pemilu 2019.
"Tidak mungkin MA akan menyidangkan kembali kasus ini dan pasti ditolak karena beberapa alasan," kata Yusril di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (10/7/2019).
Ia menjelaskan, alasan pertama MA akan menolak permohonan kasasi dan tidak akan menyidangkannya, karena dalam persoalan yang diadukan adalah mengenai keharusan pemilu diulang, diskualifikasi Jokowi-Ma'ruf karena terjadi pelanggaran dan terjadi kecurangan, tidak bisa langsung kasasi tanpa ada perkara tingkat pengadilan pertama.
Gugatan itu, teregistrasi pada 3 Juli 2019 lalu yang artinya diajukan sepekan sesudah putusan MK yang menolak permohonan Prabowo-Sandi seluruhnya karena tidak berhasil membuktikan.
Kasasi itu juga sama dengan perkara yang diajukan BPN, yang sebelumnya ditolak di Bawaslu soal pelanggaran administrasi tersruktur, sistematis, dan masif.
"Perkara sebelum pengadilan MK itu, tidak disidangkan oleh Bawaslu karena mereka tidak melampirkan bukti yang jadi persyaratan hingga akhirnya mengajukan kasasi, tapi MA menolak, bahkan dikuatkan dengan alasan baru karena pemohon salah orang, seharusnya pak Prabowo-Sandi. Tapi muncul lagi tiba-tiba pemohonnya diganti bukan lagi pak Djoko Santoso dan langsung kasasi," tutur Yusril.
"Saya agak heran mestinya kalau perkara itu diulang diganti pemohonnya pak Prabowo-Sandi kan mulai dari Bawaslu lagi, kalau gak diterima, kasasi lagi. Tapi kok langsung kasasi bukannya dari tingkat pertama," ucapnya.
Adapun alasan kedua, adalah terkait dengan pelanggaran pemilu secara tersruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang sesungguhnya sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu.
"Dan MK itu putusannya final dan mengikat. Jadi menurut saya masalah sebenarnya sudah selesai," kata Yusril.
Baca Juga: Sebut Kasasi MA Kedaluwarsa, Kubu Prabowo: Tanpa Dicabut akan Gugur Sendiri
Yusril menambahkan dirinya mengaku heran atas pengajuan kasasi tersebut ke MA, karena sebelumnya dirinya mendengar calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sudah menerima keputusan MK dan tidak akan melakukan upaya hukum lagi.
"Tapi kok tiba-tiba sekarang ada perkara baru didaftarkan 3 juli 2019. Tapi saya dengar juga bantahan dari pihak BPN pak Sufmi Dasco Ahmad yang mengatakan Gerindra gak tahu, pak Prabowo-Sandi juga gak berikan kuasa. Tapi rasanya tidak mungkin advokat mendaftarkan perkara kalau tidak ada surat kuasanya. Jadi kita lihat aja kasus ini ya bagaimana," ujarnya lagi.
Sebelumnya, Pengacara pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno kembali mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) dan telah diregister dengan Perkara Nomor 2P/PAP/2019 tanggal 3 Juli 2019.
Kasasi terkait dugaan pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) Pilpres 2019. Pengajuan ini merupakan yang kedua kalinya setelah kasasi yang pertama oleh BPN ditolak oleh MA sehari sebelum putusan sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). (Antara)
Berita Terkait
-
MA Bebaskan Syafruddin Arsyad, JK: Peringatan ke KPK Agar Lebih Hati-hati
-
Jadi Pengacara, Yusril Usahakan Habil Marati Bebas dari Rutan Polda
-
Kasus Baiq Nuril dan Syafruddin, KY: Semua Pihak Harus Hormati Putusa MA
-
Habil Disebut Donatur Pembunuhan Wiranto Cs, Yusril: Apa Betul Seperti Itu?
-
Sebut Kasasi MA Kedaluwarsa, Kubu Prabowo: Tanpa Dicabut akan Gugur Sendiri
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu