Jokowi Sebut 6 Daerah Ini Terancam Kekeringan Selama 2 Bulan ke Depan

Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut dari laporan BMKG, musim kemarau di tahun 2019 akan mencapai puncak yakni di bulan Agustus dan September.

Kata dia, di beberapa daerah sudah mengalami keadaan 21 hari tanpa hujan, 31 hari tanpa hujan berarti status siaga, dan juga 61 hari tanpa hujan

"Saya dapat laporan dari BMKG bahwa musim kemarau di 2019 akan lebih kering dan mencapai puncaknya di bulan Agustus sampai nanti September," ujar Jokowi dalam Rapat Terbatas, Senin (15/7/2019).

Daerah yang terancam mengalami kekeringan selama musim kemarau itu di antaranya, yakni di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Karenanya, ia meminta kepala daerah untuk terjun langsung dalam melakukan antisipasi dampak kekeringan.

"Beberapa daerah di negara kita sudah mengalami keadaan 21 hari tanpa hujan, berarti statusnya waspada. 31 hari tanpa hujan berarti status siaga, dan juga 61 hari tanpa hujan, ini statusnya sudah awas," kata Jokowi.

"Yang terjadi di beberapa provinsi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, NTB, NTT. Oleh karena itu saya minta para menteri dan kepala lembaga gubernur untuk turun melihat langsung ke lapangan dan segera melakukan langkah antisipasi, mitigasi terhadap dampak kekeringan ini," sambungnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta suplai air bersih dan untuk pertanian tetap terjaga mengantisipasi kekeringan di musim kemarau yang sudah melanda sejumlah daerah.

"Saya juga minta suplai air bersih maupun suplai air untuk pertanian agar pasokan air terjaga dan resiko terjadinya gagal panen bisa kita hindari. Kalau perlu kita lakukan modifikasi cuaca, pembangunan sungai bor," kata dia.

Baca Juga: Hadapi Kemarau, Kementan Imbau Petani Maksimalkan Penggunaan Alsintan

Jokowi pun meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar untuk memantau dan mengendalikan potensi titik panas yang bisa muncul di beberapa daerah.

"Saya minta menteri LHK memantau, mengendalikan potensi titik panas hotspot yang ada dan kita harapkan kebakaran hutan dan lahan gambut bisa kita antisipasi dan kita hindari," tandasnya