Suara.com - Menteri Lingkungan Prancis François de Rugy mendapat kecaman setelah dituding menggunakan uang negara untuk menyelenggarakan makan malam mewah yang tidak berhubungan dengan pekerjaan politiknya.
Dalam pernyataan tertulis yang panjang di halaman Facebook-nya, de Rugy menyalahkan 'hukuman mati tanpa pengadilan di media' atau 'media lynching'.
"Serangan dan hukuman mati tanpa pengadilan di media telah mendorong saya hari ini untuk mengambil langkah yang diperlukan - yang semua orang akan mengerti," tulisnya, Selasa (16/7/2019).
"Serangan dan hukuman mati tanpa pengadilan di media itu, yang menargetkan keluarga saya, memaksa saya untuk mengambil langkah mundur yang diperlukan," imbuh de Rugy, yang diketahui juga memegang jabatan menteri negara, sehingga merupakan orang nomor dua dalam pemerintahan setelah Perdana Menteri Edouard Philippe.
Suara.com mengutip TheLocal.fr, Juru Bicara Pemerintahan Sibeth Ndiaye mengumumkan bahwa pengunduran diri de Rugy telah diterima.
Sebelumnya situs web berita investigasi Mediapart mengabarkan bahwa sang menteri telah belasan kali menyelenggarakan makan malam mewah sejak 2017 hingga 2018, ketika masih menjadi ketua parlemen Prancis, di pesta La Republique En Marche Presiden Emmanuel Macron.
De Rugy mengakui dirinya menjadi tuan rumah makan malam di bekas kediamannya, tetapi dengan tegas menolak tuduhan bahwa acara sosial itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya.
Menu makan malam mewah itu mencakup, antara lain, sampanye, lobster raksasa, dan sebotol anggur senilai €500 (Rp7,8 juta) yang telah ditandatangani Pangeran Charles.
Ia bahkan dituduh menyewa flat bersubsidi meskipun memiliki gaji yang lebih tinggi dari yang semestinya.
Baca Juga: Berbulan-bulan Hilang, Pelancong Prancis Ditemukan Jadi Tulang di Australia
Meski begitu, pada Jumat (12/7/2019) de Rugy berani bersumpah tidak akan mengundurkan diri.
Kepada stasiun TV Prancis BFMTV, dia mengaku tak pernah membayar lebih dari €30 (Rp469 ribu) untuk sebotol anggur, tak makan lobster karena alergi kerang, dan menghindari sampanye karena membuatnya sakit kepala.
Namun akhirnya pada Selasa ia mengundurkan diri, dan pimpinan Mediapart Edwy Plenel berkomentar, pengunduran diri itu dipicu oleh dugaan baru bahwa de Rugy menyalahgunakan uang sakunya sebagai anggota parlemen untuk membayar biaya partai politiknya, yang sebenarnya dilarang dalam peraturan.
"Kami melakukan pekerjaan kami untuk kepentingan publik," kata Plenel.
Sementara itu, de Rugy berencana untuk menuntut Mediapart atas tuduhan pencemaran nama baik yang menurutnya bertujuan untuk merusak, mencoreng, dan menghancurkan namanya.
Berita Terkait
-
Apakah Minuman Manis Bisa Menyebabkan Kanker? Begini Menurut Pakar
-
Kukuruyuknya Dinilai Berisik, Ayam Jago Ini Diseret ke Pengadilan
-
Terlalu Kencang Berkokok, Seekor Ayam Jantan Digugat di Pengadilan
-
Kolam Renang di Prancis Ditutup Setelah Ada Wanita Memakai Burkini
-
Eropa Dilanda Suhu Terpanas, Picu Kebakaran dan Listrik Padam
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- Promo Superindo Hari Ini 10-13 November 2025: Diskon Besar Awal Pekan!
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
Pilihan
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
-
Tekad Besar Putu Panji Usai Timnas Indonesia Tersingkir di Piala Dunia U-17 2025
-
Cek Fakta: Viral Isu Rektor UGM Akui Jokowi Suap Rp100 Miliar untuk Ijazah Palsu, Ini Faktanya
-
Heimir Hallgrimsson 11 12 dengan Patrick Kluivert, PSSI Yakin Rekrut?
-
Pelatih Islandia di Piala Dunia 2018 Masuk Radar PSSI Sebagai Calon Nahkoda Timnas Indonesia
Terkini
-
Ribka Tjiptaning Dilaporkan ke Polisi, Data Kedubes AS Ungkap Dugaan Pembantaian Massal
-
Bikin Laporan ke Bareskrim, Bule Rusia Polisikan Dua Akun Medsos Diduga Penyebar Fitnah
-
Tunda Kenaikan Tarif Parkir, DPRD Minta Pemprov DKI Benahi Kebocoran PAD Rp1,4 Triliun
-
Kasus Keracunan Program Makan Bergizi Kembali Terjadi, BGN Janji Benahi Sistem Pengawasan
-
Gerindra Tagih Pramono Anggaran Perbaikan SDN 01 Pulau Harapan: Jangan Cuma Janji!
-
Perti Dukung Penuh Kebangkitan PPP di Bawah Kepemimpinan Mardiono
-
KPK Buka Penyelidikan Baru, BPKH Klarifikasi Soal Layanan Kargo Haji
-
Siap Diperiksa Kasus Ijazah Jokowi, Roy Suryo Cs Yakin Tak Ditahan: Silfester Saja Masih Bebas!
-
Pulihkan Nama Baik, Presiden Prabowo Beri Rehabilitasi Dua Guru Korban Kriminalisasi Asal Luwu Utara
-
Pesan Pengacara PT WKM untuk Presiden Prabowo: Datanglah ke Tambang Kami, Ada 1,2 Km Illegal Mining