Peluang Gerindra Gabung Pemerintah, JK: Negara Demokrasi Perlu Keseimbangan

Suara.com - Partai Gerindra masih belum menentukan sikap politiknya usai Pemilihan Presiden 2019. Hingga saat ini, Partai Gerindra masih menimbang antara menjadi oposisi atau bergabung dengan pemerintah.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan dalam sebuah negara membutuhkan keseimbangan antara penguasa dan pemantau.

Lantaran itu, JK mengusulkan perlunya komunikasi di antara kedua belah pihak, dalam hal ini partai pengusung Joko Widodo (Jokowi) - Maruf Amin dengan Gerindra.

"Ya, soal koalisi itu ditentukan dua belah pihak baik oleh Gerindra juga tentu apalagi pihak partai pemerintah, nanti ya dilihat lah," kata JK di Akademi Bela Negara Partai Nasional Demokrat, Jalan Pancoran Timur, Jakarta Selatan pada Jumat (19/7/2019).

Mengenai peluang Gerindra masuk ke kubu pemerintahan Jokowi - Maruf Amin periode 2019-2024, JK tidak secara gamblang menyebut Gerindra untuk menjadi oposisi. Akan tetapi, dari kacamatanya, JK menilai sebaiknya ada pihak penyeimbang dalam kehidupan demokrasi di Indonesia.

"Tidak mengatakan lebih baik, tapi perlu keseimbangan. Negeri ini demokrasi perlu keseimbangan," tandasnya.

Untuk diketahui, Partai Gerindra hingga saat ini belum menentukan sikap politik. Lantaran itu, Prabowo mengumpulkan Dewan Pembina Partai Gerindra di kediamannya, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Jumat (19/7/2019).

Hasil dari pertemuan itu, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menyatakan sudah sepakat untuk menyerahkan semua pengambilan keputusan posisi Gerindra usai Pilpres 2019 kepada Prabowo Subianto selaku Ketua Dewan Pembina Gerindra.

"AD/ART partai dan ditambah pembahasan itu sudah menjelaskan bahwa semuanya sudah menjadi kewenangan Ketua Dewan Pembina. Hari ini rapat memberikan penguatan kepada beliau (Prabowo) bahwa kita mempercayakan semuanya kepada beliau," katanya di kediaman Prabowo.

Baca Juga: Rapat Gerindra di Hambalang, Prabowo Tak Bahas Pemulangan Rizieq Shihab