Suara.com - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengaku tidak ambil pusing soal proses pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta yang berjalan lamban. Pras mengaku tidak punya kepentingan terkait pemilihan pengganti Sandiaga Uno itu.
Proses pemilihan Wagub masih berada di pengesahan Tatib lewat Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab). Bahkan rapat tersebut sudah tiga kali ditunda karena hanya sedikit anggota DPRD yang hadir.
Dua orang kandidat Wagub berasal dari PKS, yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu. PKS dianggap menjadi pihak yang harus mendorong anggota DPRD lainnya untuk menyegerakan proses pemilihan Wagub. Terkait rapat paripurna yang seharusnya diadakan hari ini, Pras mengaku hanya mengikuti jadwal yang ada.
"Saya enggak ngerti surat (jadwal rapat) belum ada ke saya. Yang punya kepentingan bukan saya kan. Ya sudah," kata Pras di gedung DPRD, Senin (22/7/2019).
Ia menyerahkan proses Rapimgab selanjutnya pada Sekretaris Dewan (Sekwan), Yuliadi. Menurutnya, jika Yuliadi sudah mengirimkan jadwal kepadanya, maka ia akan menggelar Rapimgab.
"Belum ada surat ke saya. Kalau ada ya Rapimgab lah," pungkasnya.
Sebelumnya, rapat paripurna pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta berpotensi telat diadakan atau molor. Pasalnya rapat yang beragendakan pengesahan Tata Tertib (Tatib) rapat paripurna belum dilaksanakan.
Sebelum mencapai rapat paripurna pemilihan Wagub, DPRD harus menggelar rapat paripurna penetapan Tatib dan penentuan Panitia Pemilihan (Panlih). Rencananya rapat paripurna Tatib dan Panlih itu akan digelar hari ini.
Namun rapat tersebut tidak jadi digelar hari ini. Ketua fraksi partai Nasional Demokrat (Nasdem) DPRD DKI, Bestari Barus mengaku belum menerima undangan rapat paripurna tersebut.
Baca Juga: Tatib Belum Disahkan DPRD, Paripurna Pemilihan Wagub DKI Molor Lagi
"Sampai hari ini belum ada undangan rapat. Kalau belum ada undangan ya enggak jadi lah," kata Bestari saat dihubungi, Senin (22/7/2019).
Penundaan tersebut bukan yang pertama. Sejak pertama kali digelar pada 10 Juli lalu, Rapimgab juga ditunda karena alasan yang sama.
Pada rapat kedua, 15 Juli lalu juga ditunda karena pimpinan DPRD hanya sedikit yang hadir. Sampai sekarang belum ditentukan kapan Rapimgab akan diadakan.
Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) pembahasan Tata Tertib (Tatib) paripurna pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) kembali ditunda. Sekretaris Dewan (Sekwan), Yuliadi dianggap sebagai penyebabnya.
Tag
Berita Terkait
-
Rapat soal Wagub Tak Kuorum, Nasdem: Mungkin Grade Kandidat Kurang Bagus
-
Rapimgab Tatib Wagub Ditunda Lagi, Pansus Salahkan Sekwan
-
PSI Tuduh Politik Uang di Wagub DKI, PKS: Jika Ada Bukti Harusnya Laporkan
-
Dugaan Politik Uang Pemilihan Wagub DKI, PKS: PSI Cemarkan Nama Baik DPRD
-
Ketua DPRD DKI Minta Aksi Tolak Hasil Pemilu Tak Buat Kerusuhan Lagi
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
UPDATE Klasemen SEA Games 2025: Indonesia Selangkah Lagi Kunci Runner-up
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
Terkini
-
Usai OTT Jaksa di Banten yang Sudah Jadi Tersangka, KPK Serahkan Perkara ke Kejagung
-
Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang Terjaring OTT KPK, Langsung Dibawa ke Gedung Merah Putih
-
KPK Amankan 10 Orang saat Lakukan OTT di Bekasi, Siapa Saja?
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan