Suara.com - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Habib Aboebakar Alhabsyi menegaskan bahwa PKS mantap jadi oposisi. Dia menyebut oposisi yang bermartabat.
PKS akan menjalankan fungsi kontrol di parlemen terhadap jalannya pemerintahan.
"Oposisi bermartabat adalah sikap yang mewakili kepentingan rakyat untuk sejahtera dan adil. Bukan mewakili kelompok sendiri yang asal berbeda," kata Habib Aboebakar dalam diskusi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (26/7/2019).
PKS pun janji menjadi pihak pertama yang melawan pemerintah jika mengeluarkan kebijakan yang tidak pro rakyat. PKS akan menjadi partai yang paling lantang menolak kebijakan yang tidak pro rakyat.
"Kalau kebijakan pemerintah tidak sesuai kepentingan rakyat, PKS yang terdepan berteriak berhadapan dengan pemerintah," ujarnya.
Aboebakar yang merupakan anggota Komisi III DPR itu menilai pemerintahan Jokowi-Ma'ruf perlu sparing partner agar maksimal melayani rakyat. Menurut dia, di negara yang menganut sistem demokrasi, kontrol terhadap pemerintah sangat diperlukan agar jalannya pemerintahan berjalan dengan baik.
"Sepeda itu bergerak kalau pedal kiri jalan turun ke bawah maka pedal kanan main juga, kalau dia berhenti maka akan jatuh sepeda itu. Sama juga dengan negara kalau ada kontrol maka akan berjalan baik dan kalau tidak maka akan berat nanti," katanya.
Dia menegaskan PKS tidak terlalu memikirkan masalah posisi dan jabatan, karena belajar dari PDI Perjuangan, dua periode menjadi oposisi namun bersikap santai.
Selain itu dia mengatakan terkait sikap elite Partai Gerindra yang bertemu dengan elit partai yang notabene menjadi rival di Pemilu Presiden 2019, itu merupakan keputusan dari Partai Gerindra sendiri bukan dari keputusan di koalisi adil dan makmur.
Baca Juga: PDIP Tak Mau Ambil Pusing soal Sikap Oposisi PSI di DKI
"BPN Prabowo-Sandi sudah selesai, 28 Juni lalu dibubarkan, jadi sudah tidak ada lagi koalisi dan silahkan mengambil tindakan masing-masing," ujarnya.
Namun dia menilai langkah Partai Gerindra yang melakukan berbagai pertemuan dengan bekas rivalnya di Pilpres 2019 memunculkan rasa tidak nyaman bagi sejumlah partai terutama partai yang selama ini mendukung Jokowi - Maruf Amin. (Antara)
Berita Terkait
-
PSI Bikin Polling Partai Eks BPN Masuk Koalisi Jokowi, Siapa Paling Layak?
-
JJ Rizal: Politik Kita Ini adalah Politik Penggede, Oposisi Hanya Tipuan
-
PSI Akan Jadi Oposisi di DPRD DKI, Tsamara: Kepentingan Publik Tetap Utama
-
Analis: PKS Jelas Oposisi, Gerindra, PAN dan Demokrat Tidak Jelas
-
PKS Ungkap Alasan Tetap Jadi Oposisi
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
KPK Selidiki Korupsi Google Cloud, Kuasa Hukum Bantah Nadiem Makarim Terlibat
-
Kemenpar Dukung Pesta Diskon Nasional 2025: Potongan Harga 20-80 Persen!
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak